WFH ASN Resmi Diperpanjang 2 Bulan Kedepan, Pemerintah Siapkan Kebijakan Ekonomi Lanjutan

Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang skema work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) selama dua bulan ke depan. Keputusan ini diambil sebagai respons terhadap situasi global yang masih tidak stabil akibat berlangsungnya konflik geopolitik.

Kondisi tersebut menimbulkan ketidakpastian yang mempengaruhi aspek sosial dan ekonomi nasional sehingga pemerintah mengambil langkah preventif untuk menjaga efektivitas kerja dan memitigasi potensi gangguan operasional.

Hal ini disampaikan langsung Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto usai menghadiri rapat terbatas dengan Presiden Prabowo Subianto bersama sejumlah menteri ekonomi lain di Istana Negara, Jakarta pada Kamis, 21 Mei 2026.

Airlangga mengatakan pemerintah tengah menyiapkan sejumlah kebijakan ekonomi lanjutan untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional di tengah dinamika global pasca berakhirnya perang yang sempat mempengaruhi kondisi ekonomi dunia.

Selain itu, pemerintah tengah menyiapkan kembali sejumlah insentif. Hal itu guna mendorong perekonomian di kuartal II bergerak.

"Dan selain itu juga ada beberapa insentif yang sedang dipersiapkan oleh pemerintah untuk mendorong agar ekonomi di kuartal kedua bisa bergerak," ujarnya.

Sebagai bagian dari rangkaian kebijakan ekonomi, pemerintah juga mempersiapkan pelaksanaan kebijakan devisa hasil ekspor (DHE) yang akan berlaku mulai bulan Juni.

"Tadi melaporkan ke Bapak Presiden terkait dengan rencana implementasi dari dua hal yaitu pelaksanaan devisa hasil ekspor yang berlangsung tanggal 1 Juni besok," ujarnya.

Kebijakan ini diharapkan dapat memperkuat neraca perdagangan nasional sekaligus memberikan insentif positif bagi pelaku usaha ekspor. Penyusunan dan sosialisasi kebijakan DHE menjadi bagian dari upaya menjaga stabilitas ekonomi nasional dalam menghadapi ketidakpastian yang ditimbulkan oleh kondisi global.

Sejalan dengan implementasi DHE, pemerintah tengah merancang insentif ekonomi tambahan yang ditujukan khususnya bagi dunia usaha. Insentif tersebut akan berfungsi sebagai stimulus agar aktivitas bisnis tetap berjalan dengan lancar dan produktif.

Hal ini penting mengingat bisnis merupakan salah satu pilar utama yang menopang pertumbuhan ekonomi nasional. Kebijakan tersebut juga diharapkan dapat mendukung pemulihan serta mendorong peningkatan investasi dan produksi dalam negeri.