jpnn.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan khusus dengan sejumlah mantan menteri dan mantan Gubernur Bank Indonesia era Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (22/5/2026).
Pertemuan ini berfokus pada diskusi dan transfer pengalaman dalam menanggulangi dampak krisis finansial global 2008 bagi ekonomi nasional.
BACA JUGA: Sita Harta Koruptor: Menegakkan Mandat Reformasi dan Mengembalikan Kedaulatan Ekonomi Rakyat
Hal itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto usai mendampingi Presiden Prabowo dalam pertemuan tersebut. Selain Airlangga, Menteri Purbaya Yudhi Sadewa juga turut mendampingi.
"Saya didampingi oleh Pak Menteri Keuangan Pak Purbaya, tadi mendampingi Bapak Presiden menerima beberapa tokoh yang pernah menjadi menteri atau gubernur Bank Indonesia," kata Airlangga.
BACA JUGA: Handi Risza: Target Ekonomi 2027 Ambisius, Pemerintah Perlu Perkuat Implementasi dan Reformasi Struktural
Tokoh yang hadir antara lain mantan Gubernur Bank Indonesia periode 2003-2008 Burhanuddin Abdullah, mantan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas periode 2005-2009 Paskah Suzetta, dan mantan Wakil Menteri PPN/Wakil Kepala Bappenas periode 2010-2014 Lukita Dinarsyah Tuwo.
Menurut Airlangga, para tokoh tersebut membagikan pengalaman menghadapi krisis ekonomi pada periode 2004-2014.
BACA JUGA: Profesional Nahdliyin: Arahan Presiden Prabowo Mewujudkan Ekonomi Patriotik
"Dalam pertemuan tadi disampaikan beberapa hal yang menjadi pengalaman mereka saat menghadapi krisis di tahun 2008. Kebetulan mereka rata-rata di periodenya antara 2004 sampai 2014," kata dia.
Salah satu pembahasan terkait inflasi yang sempat mencapai sekitar 17 persen serta gejolak nilai tukar akibat kenaikan harga minyak dunia pada 2005.
Airlangga mengatakan harga minyak dunia saat itu sempat menyentuh 140 dolar AS per barel dan berdampak pada kenaikan inflasi hingga 27 persen.
Menurut dia, jika dibandingkan dengan kondisi saat ini, situasi makro ekonomi Indonesia dinilai relatif lebih baik dengan fundamental yang lebih kuat serta depresiasi rupiah yang berada di kisaran 5 persen, lebih rendah dibandingkan berbagai kasus di masa lalu.
"Kalau kita cek dengan konteks hari ini, relatif situasi makro kita lebih baik, fundamental lebih kuat, dan depresiasi rupiah itu sekitar 5 persen. Jadi jauh lebih rendah dari berbagai kasus sebelumnya.
Dari situ sebetulnya kita belajar bagaimana mengantisipasi dan apa yang diperlukan untuk menghadapi situasi-situasi ke depan," kata Airlangga.
Menurut dia, Presiden juga meminta pemerintah memantau regulasi untuk memperkuat sektor keuangan dan menjaga kehati-hatian perbankan nasional.
Selain itu, pemerintah akan mengkaji penguatan permodalan perbankan mengingat jumlah bank di Indonesia cukup banyak.
"Presiden meminta kami bersama Menteri Keuangan untuk memonitor bagaimana regulasi-regulasi untuk memperkuat situasi finansial dan juga menjaga prudensial dari perbankan kita. Kita memang jumlah perbankan banyak dan mungkin kita perlu kaji bagaimana permodalannya untuk diperkuat," kata Airlangga.
Sementara itu, Burhanuddin Abdullah mengatakan pertemuan tersebut membahas pengalaman masa lalu yang dapat menjadi pelajaran dalam menghadapi kondisi ekonomi saat ini.
“Diskusi cerita masa lalu, ada peristiwa yang dulu juga pernah terjadi dan bisa dijadikan pelajaran sekarang,” kata Burhanuddin.
Ia mencontohkan kenaikan harga bahan bakar minyak hingga 126 persen pada 2005 akibat faktor eksternal yang berdampak pada kondisi ekonomi domestik.
"Dulu di dalam negeri yang menaikkan, itu juga karena eksternal kan, faktornya maksud saya, eksternal kan. Nah terus kemudian dampaknya kan sama seperti sekarang. Mungkin cara penanganannya yang harus di-refine gitu," ucapnya.
Menurut Burhanuddin, pembahasan dalam pertemuan tidak secara spesifik membahas nilai tukar rupiah, melainkan dampak menyeluruh dari kondisi global terhadap perekonomian nasional.
Dia juga menyampaikan perlunya langkah yang lebih rinci dari pemerintah, baik dari sisi fiskal maupun moneter, termasuk penguatan koordinasi antarlembaga dalam menangani situasi ekonomi.
"Di pemerintah lah. Jadi fiskalnya bagaimana, moneter bagaimana, secara teamwork-nya harus seperti apa untuk menyelesaikan masalah ini," ujar dia.(antara/jpnn)
Redaktur & Reporter : Budianto Hutahaean
