Pemerintah Rusia menuding Amerika Serikat kembali meningkatkan tekanan terhadap Kuba melalui kebijakan sanksi ekonomi terbaru. Moskow menilai langkah Washington itu sebagai upaya untuk melumpuhkan ekonomi Havana secara perlahan.
Tuduhan tersebut disampaikan juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia Maria Zakharova dalam konferensi pers di Moskow, Kamis. Ia mengatakan kebijakan baru pemerintahan Presiden Donald Trump menyasar perusahaan-perusahaan asing yang beroperasi di Kuba.
Menurut Zakharova, pembatasan yang diumumkan Amerika Serikat pada awal Mei 2026 menjadi bentuk eskalasi tekanan terbaru terhadap Kuba. Rusia menilai kebijakan itu mencerminkan sikap Washington yang tidak toleran terhadap negara-negara yang memiliki pandangan berbeda.
Zakharova bahkan menyebut langkah Amerika Serikat sebagai bentuk kebangkitan kembali Doktrin Monroe. Kebijakan tersebut merupakan doktrin politik AS tahun 1823 yang menolak campur tangan negara Eropa di kawasan belahan barat dunia.
“Dalam kaitan ini, kami kembali menegaskan solidaritas penuh kami kepada Kuba dan mengecam upaya intimidasi, pemerasan, serta sanksi sepihak yang melanggar hukum,” kata Zakharova dikutip dari TASS.
Ia memastikan Rusia akan terus berdiri bersama Kuba menghadapi tekanan ekonomi dari Washington.
Rusia juga menolak tuduhan Amerika Serikat yang menyebut Kuba berpotensi menjadi ancaman keamanan. Zakharova menyebut tudingan tersebut tidak masuk akal jika melihat perbedaan kekuatan besar antara kedua negara.
“Tuduhan bahwa Kuba sedang mempersiapkan serangan terhadap Amerika Serikat hanyalah sesuatu yang mengundang tawa,” ujar Zakharova.
Ia menilai tuduhan tersebut tidak realistis dan hanya memperkeruh hubungan internasional.
Pemerintah Rusia memastikan akan terus memberikan dukungan aktif kepada Kuba di tengah tekanan ekonomi dan diplomatik yang sedang dihadapi negara tersebut. Moskow mengaku telah menyampaikan berbagai bentuk bantuan kepada pemerintah Havana.
Selain menyoroti Kuba, Zakharova juga mengeluarkan peringatan terkait situasi di wilayah Transnistria, kawasan separatis Moldova yang memiliki banyak warga negara Rusia. Ia menegaskan Rusia siap merespons apabila terjadi ancaman terhadap warga Rusia di wilayah tersebut.
“Setiap agresi terhadap warga Rusia akan mendapat respons langsung dan setimpal,” kata Zakharova.
Ia menambahkan Moskow siap menggunakan seluruh cara yang diperlukan demi menjamin keamanan mereka.
Zakharova juga mengkritik pernyataan Perdana Menteri Moldova Alexandru Munteanu terkait Transnistria. Menurutnya, komentar pemerintah Moldova terdengar seperti karikatur politik belaka.
Dalam kesempatan yang sama, Rusia turut menyoroti situasi wabah Ebola di Afrika. Moskow mengaku prihatin atas laporan penyebaran Ebola di Democratic Republic of the Congo dan Uganda.
Zakharova mengatakan tim ahli kesehatan Rusia akan dikirim ke Kampala pada 25 Mei atas permintaan pemerintah Uganda. Tim tersebut akan membantu penyelidikan epidemiologi dan upaya penanganan wabah menggunakan alat tes Ebola buatan Rusia.
Rusia sebelumnya juga telah mengirim dua laboratorium bergerak secara gratis ke Kongo untuk membantu penanganan wabah. Moskow berharap wabah tersebut dapat segera dikendalikan bersama mitra internasional lainnya.
Baca Juga: Kuba Siapkan 'Warisan Fidel Castro' Jika Diserang Amerika Serikat
Tak hanya itu, Rusia juga mengirim bantuan kemanusiaan ke Somalia setelah menerima permintaan resmi dari Perdana Menteri Hamza Abdi Barre. Bantuan tersebut berupa 25 ton makanan dan kebutuhan pokok lainnya.
Kargo bantuan dikirim menggunakan pesawat milik Kementerian Situasi Darurat Rusia dan diserahkan langsung kepada pemerintah Somalia di Bandara Internasional Mogadishu pada 15 Mei 2026. Langkah itu disebut sebagai bagian dari dukungan kemanusiaan Rusia terhadap negara-negara yang tengah menghadapi krisis.
