Jakarta (ANTARA) - Ekonom Universitas Andalas Syafrudin Karimi menilai, kebijakan pemerintah membentuk PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) dapat mengamankan komoditas strategis agar dapat menekan praktik under-invoicing.
Dengan ini, negara bisa memperkuat tata kelola ekspor sekaligus kedaulatan ekonomi nasional.
"Kebijakan membentuk entitas negara di bawah supervisi Danantara Indonesia tentu dapat memperkuat kedaulatan ekonomi nasional. Pemerintah harus membangun sistem yang transparan, akuntabel, dan berpihak kepada kepentingan publik," kata Syafrudin di Jakarta, Jumat.
Syafrudin melihat selama ini, ekspor untuk komoditas utama seperti batubara, sawit, dan lain-lain kerap dilakukan tanpa pengawasan yang ketat sehingga kerap terjadi under-invoicing.
Namun dalam praktiknya, ia meminta agar Danantara Indonesia maupun pemerintah harus tetap transparan terhadap penentuan harga, audit publik, perlindungan produsen hingga pengawasan independen. Harapannya, kehadiran entitas baru tersebut tidak berubah menjadi monopoli.
"Jika entitas itu membuka data, menjaga harga produsen, mengawasi devisa, dan membatasi ruang perantara rente maka kebijakan ini dapat menjadi instrumen kedaulatan ekonomi," ujarnya.
Syafrudin memandang alasan pembentukan entitas baru ini secara umum untuk memberantas under-invoicing yang sangat kuat secara fiskal. Praktik under-invoicing, kata dia, sangat merugikan negara karena nilai ekspor lebih rendah dari harga pasar. Akibatnya, pajak, penerimaan negara, data perdagangan dan devisa ekspor selama ini ikut terdistorsi.
Dengan hadirnya DS, ia berharap bisa memudahkan negara memperkuat audit transfer pricing, mengintegrasikan data bea cukai, pajak, perbankan, pelabuhan dan kontrak ekspor untuk pemeriksaan berbasis risiko. Langkah semacam ini, diyakininya, dapat menutup ruang manipulasi tanpa langsung mematikan peran eksportir swasta.
"Pembatasan melalui entitas negara baru layak dipertimbangkan jika pemerintah membuktikan kerugian negara sangat besar, dan entitas baru memiliki kapasitas teknis yang lebih baik," kata Syafrudin.
Sebelumnya dalam konferensi pers, Chief Executive Officer (CEO) Danantara Indonesia Rosan Roeslani, menyatakan pembentukan PT DSI bertujuan memperkuat transparansi transaksi ekspor sumber daya alam nasional.
Pembentukan entitas tersebut menurut Rosan merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperbaiki tata kelola perdagangan komoditas sumber daya alam supaya lebih terbuka dan akuntabel.
"Selama ini dalam kurun waktu sekian lama kita lihat dari data yang disampaikan oleh Bapak Presiden dari World Bank, begitu tingginya under-invoicing dan transfer pricing terhadap komoditas-komoditas kita," kata Rosan.
Rosan yang juga merupakan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM juga menyebut tingginya angka praktik under-invoicing dan transfer pricing pada sejumlah komoditas ekspor Indonesia selama bertahun-tahun. Di mana praktik tersebut berdampak terhadap penerimaan negara dari sisi perpajakan, royalti, devisa, hingga mempengaruhi validitas data perdagangan nasional yang selama ini menjadi perhatian pemerintah.
"Karena itu, Danantara membentuk PT Danantara Sumberdaya Indonesia sebagai platform yang akan mengawasi keterbukaan transaksi ekspor, mulai dari volume, harga, hingga mekanisme pengiriman komoditas," kata Rosan.
Baca juga: Airlangga lapor Prabowo: Asosiasi pengusaha apresiasi pembentukan DSI
Baca juga: Prasasti nilai DSI dapat perkuat tata kelola ekspor sumber daya alam
Dengan ini, negara bisa memperkuat tata kelola ekspor sekaligus kedaulatan ekonomi nasional.
"Kebijakan membentuk entitas negara di bawah supervisi Danantara Indonesia tentu dapat memperkuat kedaulatan ekonomi nasional. Pemerintah harus membangun sistem yang transparan, akuntabel, dan berpihak kepada kepentingan publik," kata Syafrudin di Jakarta, Jumat.
Syafrudin melihat selama ini, ekspor untuk komoditas utama seperti batubara, sawit, dan lain-lain kerap dilakukan tanpa pengawasan yang ketat sehingga kerap terjadi under-invoicing.
Namun dalam praktiknya, ia meminta agar Danantara Indonesia maupun pemerintah harus tetap transparan terhadap penentuan harga, audit publik, perlindungan produsen hingga pengawasan independen. Harapannya, kehadiran entitas baru tersebut tidak berubah menjadi monopoli.
"Jika entitas itu membuka data, menjaga harga produsen, mengawasi devisa, dan membatasi ruang perantara rente maka kebijakan ini dapat menjadi instrumen kedaulatan ekonomi," ujarnya.
Syafrudin memandang alasan pembentukan entitas baru ini secara umum untuk memberantas under-invoicing yang sangat kuat secara fiskal. Praktik under-invoicing, kata dia, sangat merugikan negara karena nilai ekspor lebih rendah dari harga pasar. Akibatnya, pajak, penerimaan negara, data perdagangan dan devisa ekspor selama ini ikut terdistorsi.
Dengan hadirnya DS, ia berharap bisa memudahkan negara memperkuat audit transfer pricing, mengintegrasikan data bea cukai, pajak, perbankan, pelabuhan dan kontrak ekspor untuk pemeriksaan berbasis risiko. Langkah semacam ini, diyakininya, dapat menutup ruang manipulasi tanpa langsung mematikan peran eksportir swasta.
"Pembatasan melalui entitas negara baru layak dipertimbangkan jika pemerintah membuktikan kerugian negara sangat besar, dan entitas baru memiliki kapasitas teknis yang lebih baik," kata Syafrudin.
Sebelumnya dalam konferensi pers, Chief Executive Officer (CEO) Danantara Indonesia Rosan Roeslani, menyatakan pembentukan PT DSI bertujuan memperkuat transparansi transaksi ekspor sumber daya alam nasional.
Pembentukan entitas tersebut menurut Rosan merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperbaiki tata kelola perdagangan komoditas sumber daya alam supaya lebih terbuka dan akuntabel.
"Selama ini dalam kurun waktu sekian lama kita lihat dari data yang disampaikan oleh Bapak Presiden dari World Bank, begitu tingginya under-invoicing dan transfer pricing terhadap komoditas-komoditas kita," kata Rosan.
Rosan yang juga merupakan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM juga menyebut tingginya angka praktik under-invoicing dan transfer pricing pada sejumlah komoditas ekspor Indonesia selama bertahun-tahun. Di mana praktik tersebut berdampak terhadap penerimaan negara dari sisi perpajakan, royalti, devisa, hingga mempengaruhi validitas data perdagangan nasional yang selama ini menjadi perhatian pemerintah.
"Karena itu, Danantara membentuk PT Danantara Sumberdaya Indonesia sebagai platform yang akan mengawasi keterbukaan transaksi ekspor, mulai dari volume, harga, hingga mekanisme pengiriman komoditas," kata Rosan.
Baca juga: Airlangga lapor Prabowo: Asosiasi pengusaha apresiasi pembentukan DSI
Baca juga: Prasasti nilai DSI dapat perkuat tata kelola ekspor sumber daya alam
