Kementerian Pekerjaan Umum mengonfirmasi anggaran untuk membenahi 136 perlintasan sebidang di seluruh Indonesia mencapai Rp30 triliun. Meski begitu Dody Hanggodo Menteri Pekerjaan Umum mengatakan total ada 4.000 perlintasan sebidang di Indonesia, dengan kondisi yang serupa.
“Dari 136 lokasi kewenangan pemerintah pusat itu betul, kebutuhan anggaran ada 30 triliun. Cuman jangan salah juga bahwa pak Presiden sudah mengeluarkan Inpres jalan kan? Jadi kemudian ini semua akan menjadi kewenangan, bisa menjadi kewenangan bersama antara pemerintah daerah, provinsi dan pusat,” kata Dody di kantor Kementerian Pekerjaan Umum, Jumat (22/5/2026).
Katanya anggaran tersebut, dipengaruhi biaya pembebasan lahan.
Kemudian, Kementerian PU harus bekerja sama dengan Kementerian Perhubungan, Korlantas Polri untuk menentukan mana saja yang harus diselesaikan terlebihi dulu. Saat ini pemerintah tengah fokus memperbaiki di wilayah Jawa Timur.
“Yang saya tahu itu yang sekarang ini sedang kami kerjakan adalah perlintasan sebidang di Provinsi Jawa Timur. Itu yang menghubungkan antara Kota Surabaya dan Kabupaten Sidoarjo. Itu yang melintas ke arah dari Waru, melintas mengarah ke Jemursari. Itu final desainnya dari pemerintah provinsi sudah siap,” katanya.
Pembebasan lahan dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya dan Pemerintah Kota Sidoarjo. Desain pembenahan juga sudah disampaikan kepada Prabowo Subianto Presiden.
Kementerian dan lembaga terkait tengah menunggu arahan lebih lanjut dari Presiden.
“Kami sedang menunggu arahan dari Bapak-bapak yang di atas mau seperti apa, apa kami kerjakan lewat misalnya menggunakan IJD, atau menggunakan anggaran-anggaran lainnya yang ada gitu. Itu kami lagi menunggu arahan. Sama dengan nanti ada di Bekasi Timur,” pungkasnya.
Sebelumnya, Prabowo Subianto Presiden menyatakan, Pemerintah berupaya mempercepat perbaikan sistem keselamatan perlintasan sebidang kereta api, di berbagai wilayah Indonesia.
Untuk menekan risiko kecelakaan, Presiden menyetujui rencana pembangunan jembatan layang (flyover), dan pos penjagaan, dengan skema Bantuan Presiden.
Berdasarkan data yang dipegang Prabowo, ada sekitar 1.800 titik perlintasan sebidang kereta di Pulau Jawa yang perlu atensi.
“Pemerintah Daerah Bekasi telah mengajukan dibuat flyover, karena Bekasi ini juga padat, dan keperluan kereta api itu sangat penting, sangat-sangat mendesak. Jadi, saya sudah setujui segera dibangun flyover langsung oleh Bantuan Presiden,” ujarnya.(lea/iss)
