New York: Lebih dari enam bulan setelah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyetujui rencana perdamaian di Gaza, situasi kemanusiaan di wilayah tersebut masih berada dalam kondisi katastrofik.
Tiga organisasi nonpemerintah internasional pada Kamis, 21 Mei 2026 mendesak Israel memenuhi kewajibannya terhadap warga Palestina.
Perwakilan dari Oxfam, Save the Children, dan Refugees International mengatakan masih terdapat kesenjangan besar antara komitmen Israel dan kenyataan yang dihadapi warga Palestina di lapangan.
“Israel terus melarang sebagian besar kelompok bantuan berpengalaman untuk membawa pasokan penting, seperti pipa untuk memperbaiki sistem air, tempat penampungan, material, dan perlengkapan medis dalam jumlah yang dibutuhkan,” kata Presiden Oxfam America, Abby Maxman, kepada wartawan di markas besar PBB di New York, dikutip dari TRT World, Jumat, 22 Mei 2026.
“Hal ini terjadi meskipun ada janji rekonstruksi, pembangunan ekonomi, dan kemakmuran jangka panjang,” lanjutnya.
Kekerasan juga disebut masih berlangsung tanpa henti akibat serangan Israel yang terus berlanjut, menurut seorang ahli bedah asal Amerika Serikat yang baru kembali dari Gaza, Teresa Soldner.
“Pasien trauma terus berdatangan setiap hari selama saya berada di Gaza,” kata Soldner.
“Saya pikir sistem layanan kesehatan Palestina telah benar-benar hancur,” tambah Soldner.
Dewan Keamanan PBB pada November 2025 mengadopsi resolusi yang mendukung rencana perdamaian yang didukung Amerika Serikat. Rencana tersebut mencakup pemulihan penuh distribusi bantuan kemanusiaan.
Namun, menurut Save the Children, anak-anak di Gaza masih mengalami krisis serius.
“Anak-anak masih datang ke klinik kesehatan kami dengan kondisi malnutrisi akut yang parah,” kata Kepala Save the Children, Janti Soeripto, seraya menambahkan jumlah kasus meningkat sejak Januari hingga April.
Ia juga mengatakan lebih dari 600.000 anak akan kehilangan akses pendidikan untuk tahun ketiga berturut-turut karena sistem pendidikan di Gaza praktis tidak lagi berfungsi.
Maxman menambahkan kurangnya fasilitas sanitasi dan perlengkapan kebersihan membuat banyak keluarga terpapar penyakit akibat limbah terbuka. Selain itu, sistem dan layanan air bersih serta sanitasi penting masih rusak atau belum diperbaiki. Implementasi Gencatan Senjata Mandek Gencatan senjata di Gaza resmi berlaku pada 10 Oktober 2025. Tahap pertama kesepakatan itu mencakup pembebasan sandera terakhir yang ditahan sejak Oktober 2023 sebagai imbalan atas pembebasan warga Palestina yang ditahan Israel.
Namun, transisi menuju fase kedua masih mengalami kebuntuan. Tahap tersebut mencakup pelucutan senjata Hamas dan penarikan bertahap militer Israel yang hingga kini masih menguasai lebih dari separuh wilayah Gaza.
Presiden Refugees International, Jeremy Konyndyk, bersama organisasi-organisasi tersebut mendesak Israel memenuhi kewajibannya karena menurut mereka kesepakatan gencatan senjata “sedang gagal, dan gagal karena memang dibuat untuk gagal.”
LSM Internasional Sebut Situasi Kemanusiaan di Gaza Masih Sangat Buruk
