PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) dan PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI menjalin kerja sama pengembangan hunian berbasis Transit Oriented Development (TOD) di sejumlah kota strategis di Indonesia. Kolaborasi tersebut ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) antara Direktur Utama BTN Nixon L.P. Napitupulu dan Direktur Utama KAI Bobby Rasyidin di Jakarta, Jumat (22/5/2026).
Kerja sama BTN dan KAI difokuskan pada pengembangan kawasan hunian vertikal yang terintegrasi langsung dengan transportasi publik seperti KRL Commuter Line, LRT, MRT, dan Transjakarta. Inisiatif ini menjadi bagian dari dukungan kedua BUMN terhadap Program 3 Juta Rumah Pemerintah sekaligus menjawab tantangan urbanisasi dan keterbatasan lahan di pusat kota.
Direktur Utama BTN Nixon L.P. Napitupulu mengatakan konsep hunian berbasis TOD menjadi semakin relevan bagi Indonesia karena mampu menghubungkan hunian, transportasi, dan pusat aktivitas ekonomi dalam satu kawasan terintegrasi.
“Pembangunan kota masa depan tidak lagi bisa memisahkan antara hunian, transportasi, dan pusat aktivitas ekonomi. Karena itu, konsep Transit Oriented Development atau TOD menjadi sangat relevan untuk dikembangkan di Indonesia,” ujar Nixon.
Menurut Nixon, banyak pekerja di Jakarta yang masih tinggal jauh dari pusat kota sehingga biaya transportasi dapat mencapai 20% hingga 25% dari penghasilan bulanan. Karena itu, pengembangan hunian vertikal di pusat kota dinilai dapat menjadi solusi yang lebih efisien dan terjangkau bagi masyarakat urban.
Pada kesempatan yang sama, Direktur Utama KAI Bobby Rasyidin mengatakan proyek tersebut menggabungkan konsep hunian terjangkau, kawasan TOD, dan pengembangan pusat bisnis baru di Jakarta.
Baca Juga: DPR Wanti-wanti: Rusun TOD di Depok untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah
“Kita menggabungkan tiga hal sebenarnya. Satu adalah perumahan vertikal yang harganya terjangkau, yang merupakan bagian dari program penting dari pemerintah Bapak Presiden Prabowo Subianto. Yang kedua adalah kita merealisasikan konsep TOD, Transit Oriented Development,” ujar Bobby.
Menurut Bobby, kawasan Manggarai memiliki total area sekitar 62 hektare yang akan dikembangkan menjadi kawasan terintegrasi yang mencakup hunian, area komersial, kawasan bisnis, fasilitas olahraga, hingga area leisure.
“Yang ketiga, kawasan Manggarai ini kita mempunyai 62 hektar yang akan kita desain itu akan menjadi CBD keduanya Jakarta, setara SCBD,” jelas Bobby.
Adapun dalam kerja sama ini, KAI melalui anak usahanya KAI Properti menyiapkan sejumlah aset strategis untuk pengembangan hunian TOD di empat kota, yakni Jakarta, Bandung, Semarang, dan Surabaya dengan total potensi lebih dari 5.400 unit hunian.
Lokasi yang direncanakan meliputi kawasan Stasiun Manggarai Blok G dan F Jakarta dengan potensi sekitar 2.200 unit, Stasiun Kiaracondong Bandung sekitar 753 unit, kawasan Dr. Kariadi/Gergaji Semarang sekitar 1.042 unit, serta kawasan Stasiun Gubeng Surabaya sekitar 1.489 unit.
Khusus untuk tahap awal pengembangan di kawasan Manggarai, proyek akan dibangun di atas lahan sekitar 2,2 hektare dengan pembangunan tiga tower pertama. Selanjutnya proyek akan dilanjutkan pada area sekitar 1,6 hektare untuk pengembangan delapan tower hunian vertikal dengan total sekitar 5.000 unit.
Baca Juga: Melesat 55,84%, BTN Bukukan Laba Bersih Rp1,16 Triliun per Aprill 2026
Hunian yang dikembangkan terdiri atas tipe 2-bedroom dengan ukuran sekitar 45 meter persegi hingga 54 meter persegi agar lebih layak bagi keluarga muda dan keluarga bertumbuh. Harga unit diproyeksikan mulai dari sekitar Rp500 jutaan untuk segmen masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), sementara unit non-subsidi dipasarkan mulai kisaran Rp700 jutaan hingga di atas Rp1 miliar tergantung tipe dan lokasi tower.
Untuk mendukung keterjangkauan masyarakat, BTN menyiapkan fasilitas KPR Rumah Susun FLPP dengan suku bunga tetap 6% per tahun dan tenor hingga 30 tahun. Dengan skema tersebut, masyarakat dapat memiliki hunian vertikal di pusat kota dengan uang muka mulai 1% dan estimasi angsuran sekitar Rp2,9 jutaan per bulan untuk unit seharga Rp500 juta. Program tersebut ditujukan bagi masyarakat berpenghasilan maksimal Rp12 juta per bulan untuk lajang dan Rp14 juta per bulan bagi yang sudah menikah.
