jpnn.com, JAKARTA - Bertahun-tahun gaji ASN baik PNS maupun PPPK, guru hingga penegak hukum rendah. Presiden Prabowo Subianto mengungkap penyebabnya saat menyampaikan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) RAPBN 2027 dalam Rapat Paripurna DPR RI di Gedung Nusantara, Jakarta, Rabu (20/5).
"Gaji guru, aparatur sipil negara (ASN), hingga aparat penegak hukum masih rendah karena dipengaruhi lemahnya kekuatan anggaran negara akibat besarnya aliran kekayaan Indonesia ke luar negeri dalam jangka panjang," kata Presiden Prabowo.
BACA JUGA: Bapak Prabowo, Guru PPPK Minta Jadi PNS, Gaji Rp15 Juta
Dia menilai ketidakseimbangan arus kekayaan nasional menjadi salah satu faktor yang memengaruhi kemampuan pemerintah meningkatkan kesejahteraan aparatur negara dan pelayanan publik.
Prabowo menyoroti kondisi ekonomi Indonesia selama 22 tahun terakhir yang ia sebut sebagai fenomena “inflow-outflow” ekonomi nasional.
BACA JUGA: Prabowo Salah Sebut Gaji Guru Naik 300 Persen, Ternyata Gaji Hakim
Menurutnya, meski Indonesia tidak mengalami krisis ekonomi besar dalam periode tersebut, terdapat ketimpangan arus keluar masuk kekayaan negara.
Presiden memaparkan, berdasarkan data yang dimilikinya, total keuntungan ekonomi Indonesia selama 22 tahun terakhir mencapai USD 436 miliar. Namun, sekitar USD 343 miliar di antaranya justru mengalir ke luar negeri.
BACA JUGA: Prabowo Ingin Guru Makin Sejahtera, Gaji Naik
"Bagaimana negara bisa meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia kalau dananya dibawa ke luar negeri, makanya itu akan saya ubah," tegasnya.
Selama mekanisme ekspor tidak diubah, maka kondisinya tidak akan berubah. Itu sebabnya, pemerintan kata Prabowo sudah menerbitkan peraturan pemerintah (PP) yang mengatur tata kelola ekspor melalui BUMN, yaitu PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI).
Dengan pengaturan itu diharapkan pemerintan akan memiliki dana yang cukup besar untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia termasuk guru, penegak hukum, ASN PNS maupun PPPK.
Selain menyoroti persoalan ekonomi, Prabowo menegaskan bahwa kondisi ekonomi nasional tidak bisa dipisahkan dari dinamika politik dalam negeri. Ia menyebut sejak awal kemerdekaan hingga akhir 1990-an, Indonesia kerap menghadapi gangguan stabilitas politik yang berdampak pada pembangunan ekonomi nasional.
Karena itu, Presiden Prabowo menegaskan komitmennya untuk menjaga stabilitas nasional demi menciptakan iklim pembangunan yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Prabowo berharap stabilitas politik dan penguatan ekonomi nasional dapat menjadi fondasi utama dalam memperbaiki kualitas hidup masyarakat di masa mendatang. (esy/jpnn)
Redaktur : M. Adil Syarif
Reporter : Mesyia Muhammad
