Jakarta: Komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam mempercepat realisasi transisi energi nasional dinilai bukan sekadar wacana politik. Sejumlah program strategis nasional seperti proyek dedieselisasi, pembangunan pembangkit listrik tenaga air (PLTA), serta pengembangan energi baru dan terbarukan (EBT) lainya mulai didorong untuk segera dieksekusi secara konkret tanpa pengecualian.
Dalam memastikan efektivitas agenda swasembada energi nasional, Presiden memerintahkan pembentukan Satgas Percepatan Transisi Energi yang dipimpin langsung oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia. Di sisi lain, pemerintah juga membentuk Satgas Percepatan Investasi yang diketuai Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.
Langkah pemerintah tersebut diapresiasi Koordinator Daulat Energi, Ridwan Hanafi. Menurut dia, pembentukan satgas tersebut sebagai upaya percepatan transisi energi nasional yang dinilai stagnasi selama satu dekade terakhir karena berbagai faktor.
Baca Juga :
Kebutuhan Energi Primer Diproyeksi Naik, PLN EPI Siapkan Infrastruktur GasMenurut dia, minat investor domestik maupun internasional terhadap proyek energi nasional sebenarnya sangat besar. Namun dalam praktiknya, masih banyak hambatan non-teknis yang membuat realisasi proyek berjalan lambat.
Ridwan juga menyoroti minimnya sosialisasi dan lemahnya keterlibatan masyarakat dalam mendukung program transisi energi. Ia menilai percepatan investasi energi tidak cukup hanya mengandalkan kebijakan pusat, tetapi juga membutuhkan sinkronisasi lintas sektor dan dukungan publik yang kuat.
Ridwan mengapresiasi langkah Ketua Satgas Percepatan Investasi, Purbaya Yudhi Sadewa, yang memanggil PT PLN (Persero), Kementerian Kehutanan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dan pengembang swasta pada 7 Mei 2026. Hal itu dilakukan guna membahas hambatan pelaksanaan proyek energi terbarukan di kawasan Waduk Saguling, Jawa Barat.
Koordinator Daulat Energi, Ridwan Hanafi. Foto: Istimewa.
Kawasan tersebut direncanakan menjadi pusat pengembangan energi terbarukan strategis nasional melalui proyek PLTS Terapung Saguling berkapasitas 92 MWp yang ditargetkan beroperasi pada November 2026, serta pengembangan proyek PLTA Saguling.
Dia berharap pembentukan sejumlah satgas tersebut harus menjadi titik balik reformasi tata kelola investasi energi nasional agar lebih cepat, transparan, dan berpihak pada kepentingan ketahanan energi nasional.
“Indonesia memiliki potensi energi baru dan terbarukan yang sangat besar. Yang dibutuhkan sekarang bukan lagi tambahan seremoni, melainkan keberanian untuk mengeksekusi dan membersihkan hambatan birokrasi yang menghambat investasi,” ujar Ridwan.
