jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno menilai kebijakan ekspor komoditas sumber daya alam (SDA) andalam Indonesia melalui satu pintu oleh BUMN memang perlu diterapkan.
Sebab, kata Eddy, dua komoditas andalan ekspor Indonesia, yakni minyak kelapa sawit dan batu bara tidak maksimal memberikan pendapat negara akibat kebocoran.
BACA JUGA: Sandiaga Uno Dorong Kopi Desa Naik Kelas hingga Ekspor ke Malaysia
"Itu ternyata tidak termaksimalkan pendapatan negaranya, karena dua praktik, yaitu satu underinvoicing dan dua transfer pricing," kata dia menjawab awak media di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (22/5).
Legislator fraksi PAN itu berharap penataan ekspor SDA andalan bisa memaksimalkan dan mengoptimalkan penerimaan negara.
BACA JUGA: Harris Turino Peringatkan Risiko Badan Ekspor Nasional
"Kami menganggap bahwa apa yang dilaksanakan oleh pemerintah itu memang perlu diterapkan," kata Eddy.
Namun, kata dia, pemerintah harus memberikan keyakinan ke pelaku usaha bahwa pendirian PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI) itu satu upaya melakukan pencatatan ekspor.
BACA JUGA: Politikus Gerindra Sebut DSI Akan Meningkatkan Pendapatan Negara dari Ekspor SDA
"Jadi sifatnya lebih kepada dokumentasi, administrasi, dan pencatatan," ujarnya.
Diketahui, pemerintah resmi membentuk BUMN baru, yakni PT DSI untuk khusus menangani ekspor SDA andalan Indonesia.
Pembentukan PT DSI menjadi bagian dari strategi pemerintah memperkuat pengawasan ekspor komoditas SDA.
Perusahaan dibentuk di bawah BPI Danantara dan mulai beroperasi pada 1 Juni 2026 demi memastikan hasil ekspor tercatat secara transparan.
Menurut Eddy, penting bagi pemerintah memberikan penjelasan bahwa PT DSI tidak mengurusi sisi komersial perusahaan yang sudah dibangun dalam ekspor komoditas SDA.
"Jadi itu tetap berjalan sebagaimana lazimnya. Ini hanya untuk upaya pencatatan," katanya.
Oleh karena itu, kata Eddy, pemerintah perlu melaksanakan sosialisasi dan dialog dengan para pelaku usaha setelah dibentuk PT DSI.
"Biar mereka memahami bahwa hal ini justru akan memperlancar ekspor yang mereka lakukan, karena sifatnya hanya dokumenter saja dan tidak ada halangan bagi mereka untuk tetap menjalankan hubungan komersial yang telah terjalin sebelumnya, itu," kata dia. (ast/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Ahmad Labib DPR Nilai Pembentukan BUMN Ekspor di Bawah Danantara Penting untuk Perkuat Kedaulatan SDA
Redaktur : Elfany Kurniawan
Reporter : Aristo Setiawan
