Teheran (ANTARA) - Kementerian Luar Negeri Iran pada Jumat (22/5) mengecam keras sanksi baru AS yang menargetkan duta besar Iran untuk Lebanon, Mohammad Reza Raouf Sheibani, dan beberapa pejabat Lebanon.
Kecaman tersebut disampaikan Kemenlu Iran sehari setelah Departemen Keuangan dan Departemen Luar Negeri AS mengumumkan sanksi terhadap sembilan orang yang dituding oleh Washington membantu Hizbullah "merusak kedaulatan Lebanon".
Kementerian itu juga menyebut sanksi AS "konyol", dan sengaja ditujukan untuk melemahkan kedaulatan Lebanon dan memicu pemberontakan di tengah masyarakat Lebanon.
Lebih lanjut, kementerian itu menyoroti apa yang disebutnya sebagai keterlibatan lebih jauh pemerintah AS dengan Israel dalam "agresi militer" dan "kejahatan keji" terhadap Lebanon.
Pemberian sanksi kepada duta besar Iran ini merupakan tindakan "ilegal dan tidak beralasan", menurut Kemenlu Iran, dan mencerminkan pengabaian Washington terhadap hukum internasional dan Piagam PBB, khususnya prinsip penghormatan terhadap kedaulatan nasional.
Kementerian itu mengungkapkan keyakinannya bahwa kelompok dan masyarakat Lebanon akan membela kedaulatan dan integritas wilayah negaranya sambil menjaga persatuan dan solidaritas.
Kementerian itu juga mengatakan Lebanon akan mencegah Israel mencapai tujuan "jahatnya" dengan melawan agresi dan mengakhiri pendudukan Israel.
Kecaman tersebut disampaikan Kemenlu Iran sehari setelah Departemen Keuangan dan Departemen Luar Negeri AS mengumumkan sanksi terhadap sembilan orang yang dituding oleh Washington membantu Hizbullah "merusak kedaulatan Lebanon".
Kementerian itu juga menyebut sanksi AS "konyol", dan sengaja ditujukan untuk melemahkan kedaulatan Lebanon dan memicu pemberontakan di tengah masyarakat Lebanon.
Lebih lanjut, kementerian itu menyoroti apa yang disebutnya sebagai keterlibatan lebih jauh pemerintah AS dengan Israel dalam "agresi militer" dan "kejahatan keji" terhadap Lebanon.
Pemberian sanksi kepada duta besar Iran ini merupakan tindakan "ilegal dan tidak beralasan", menurut Kemenlu Iran, dan mencerminkan pengabaian Washington terhadap hukum internasional dan Piagam PBB, khususnya prinsip penghormatan terhadap kedaulatan nasional.
Kementerian itu mengungkapkan keyakinannya bahwa kelompok dan masyarakat Lebanon akan membela kedaulatan dan integritas wilayah negaranya sambil menjaga persatuan dan solidaritas.
Kementerian itu juga mengatakan Lebanon akan mencegah Israel mencapai tujuan "jahatnya" dengan melawan agresi dan mengakhiri pendudukan Israel.
