Jakarta, CNBC Indonesia - Luas wilayah Indonesia kini resmi bertambah. Indonesia berhasil raih kemenanan diplomasi atas penegasa batas wilayah di Pulau Sebatik.
Demikian diungkapkan Muhammad Qodari dalam keterangan resminya, 15 April 2026, saat masih menjadi Kepala Staf Kepresidenan (KSP). Kini Qodari ditugaskan Presiden Prabowo Subianto sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom), dilantik pada 27 April 2026.
Qodari menjelaskan, lewat kesepakatan terbaru dengan Malaysia, wilayah seluas 127,3 hektare (ha) di pulau yang berbatasan langsung dengan Negeri Jiran tersebut kini milik Indonesia.
"Penyelesaian penegasan batas di Pulau Sebatik merupakan wujud nyata keberhasilan diplomasi damai yang memperkuat kedaulatan teritorial Indonesia," kata Qodari, dikutip Sabtu (23/5/2026).
"Dengan disepakatinya garis batas baru, wilayah seluas 127,3 hektare yang pada batas lama merupakan bagian dari Malaysia kini sah menjadi wilayah Indonesia," tambah Qodari.
Sebagai timbal balik dari penyesuaian garis batas ini, tercatat hanya 4,9 ha wilayah yang sebelumnya masuk dalam peta lama Indonesia kini beralih menjadi bagian dari wilayah Malaysia.
Kata Qodari, langkah ini sejalan dengan ambisi Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat sistem pertahanan dan keamanan nasional. Salah satu instrumen utamanya adalah melalui pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN).
Di mana, sejak Desember 2016 hingga Oktober 2024, Indonesia telah mengoperasikan 15 PLBN dari total 18 yang direncanakan. Qodari merinci beberapa PLBN tersebut di antaranya PLBN Entikong, Mota'ain, Badau, Aruk, hingga PLBN Sebatik/Sei Nyamuk di Kalimantan Utara.
Ditegaskan, kehadiran PLBN tidak hanya berfungsi sebagai garda pertahanan. Pemerintah mencatat dampak ekonomi yang signifikan dari keberadaan pos-pos lintas batas tersebut.
Pada tahun 2025 saja, lebih dari 2,4 juta orang melintas di 15 PLBN dengan nilai perdagangan menembus angka Rp13,5 triliun.
Qodari mengatakan PLBN kini menjalankan peran strategis, tidak hanya penguat keamanan tapi juga motor penggerak mobilitas dan ekonomi masyarakat di perbatasan.
Untuk memastikan operasional tetap moncer, pemerintah telah menyiapkan pagu anggaran sebesar Rp86 miliar pada tahun 2026. Sementara, tiga PLBN sisa yakni Sei Kelik (Kalbar), Oepoli (NTT), dan Long Midang (Kaltara) terus dikejar penyelesaiannya meskipun masih terkendala akses material dan kesepakatan titik exit-entry.
Terkait warga yang terdampak pergeseran batas negara ini, Qodari menegaskan, pemerintah akan memprioritaskan ganti rugi dan perlindungan hak masyarakat agar tidak ada yang dirugikan secara sosial maupun ekonomi.
(dce/dce) Add as a preferred
source on Google
