Jurus Prabowo Tangani Underinvoicing Menahun yang Bikin Tekor

kompas.com
7 jam lalu
Cover Berita

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto melawan masalah underinvoicing yang bikin tekor negara dengan jurus-jurus tertentu.

Underinvoicing adalah kecurangan berupa mencatat rendah nilai barang ekspor atau impor, lebih rendah ketimbang kenyataannya, dengan tujuan mendapatkan untung dari cara tersebut.

Itu adalah cara manipulator meraup cuan dengan cara culas, namun praktik lancung itu kabarnya sudah bak penyakit menahun di negara ini.

Lantas apa jurus Prabowo mengatasi masalah itu?

Baca juga: Prabowo Sebut Underinvoicing Sebabkan Kecilnya Gaji Guru, APH, hingga ASN

Bentuk BUMN khusus ekspor

Pemerintah pun membentuk BUMN khusus ekspor yang dinamakan PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI).

Dengan kehadiran PT DSI, setiap aktivitas ekspor komoditas strategis akan melalui perusahaan pelat merah tersebut.

Menteri Investasi yang juga Chief Executive Officer (CEO) Danantara Rosan Roeslani sebelumnya menegaskan pembentukan PT DSI bertujuan mencegah praktik curang dalam kegiatan ekspor, yakni praktik underinvoicing dan underpricing.

Sebab, dua praktik memanipulasi data ekspor itu mengakibatkan penerimaan negara menjadi lebih kecil.

Platform yang kami sudah set up, saya bilangnya: It’s one platform, multiple benefit. The world is happy, Indonesians are happier,” kata Rosan di DPR RI, sebagaimana dikutip dari keterangan Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Kamis (21/5/2026) lalu.

Baca juga: Bos Danantara Sebut PT DSI Akan Resmi Jadi BUMN Pekan Depan

Pembentukan perusahaan pelat merah baru itu merujuk pada Peraturan Pemerintah tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam yang diteken Presiden Prabowo Subianto.

Dia mengungkap, temuan dugaan praktik underinvoicing selama 34 tahun menjadi salah satu latar belakang pembentukan PT DSI.

Praktik tersebut disebut membuat negara kehilangan pendapatan hingga Rp 15.400 triliun.

Rosan menjelaskan tahap pertama operasional PT DSI akan memastikan ekspor sejumlah komoditas sumber daya alam (SDA) strategis berlangsung lebih transparan.

BUMN baru tersebut juga akan memeriksa laporan transaksi, nilai, volume, hingga komoditas yang diekspor pengusaha.

“Dan tentunya kami akan melihat bahwa apakah nilai yang dicantumkan itu sudah mencerminkan nilai yang wajar sesuai dengan indeks pasar, indeks market yang ada di dunia,” ujar Rosan.

KOMPAS.com/Rahel Menteri Investasi dan Hilirisasi, Rosan Roeslani menyambangi Istana Kepresidenan, Jakarta, untuk bertemu Presiden Prabowo Subianto pada Kamis (21/5/2026) siang.

.ads-partner-wrap > div { background: transparent; } #div-gpt-ad-Zone_OSM { position: sticky; position: -webkit-sticky; width:100%; height:100%; display:-webkit-box; display:-ms-flexbox; display:flex; -webkit-box-align:center; -ms-flex-align:center; align-items:center; -webkit-box-pack:center; -ms-flex-pack:center; justify-content:center; top: 100px; }
Berlaku 1 Juni

Terkait pelaksanaannya, pemerintah memastikan PT DSI akan beroperasi secara bertahap mulai 1 Juni 2026.


Artikel Asli

Lanjut baca:

thumb
BRI Super League: Tantang Bhayangkara FC, PSBS Bidik Finis di Atas Semen Padang pada Laga Penutup Musim
• 18 jam lalubola.com
thumb
TNI Kembali Berangkatkan 744 Prajurit ke Lebanon, Panglima Titip Pesan Khusus
• 10 jam laluliputan6.com
thumb
Mulai 1 Juni, Pengguna Medsos di Malaysia Wajib Unggah Dokumen Verifikasi Usia
• 9 jam laluviva.co.id
thumb
Unik, Pedagang Hewan Kurban di Bekasi Pakai Blangkon Demi Pikat Pembeli
• 14 jam lalumetrotvnews.com
thumb
Persebaya Bidik Hasil Manis di Laga Terakhir Super League
• 23 jam lalusuarasurabaya.net
Berhasil disimpan.