PERNYATAAN Rocky Gerung yang menyebut Menteri Keuangan hanyalah “kasir negara” memantik perdebatan luas di ruang publik.
Dalam sejumlah forum diskusi dan kuliah umum, Rocky mengkritik kecenderungan pemerintah membebankan target pertumbuhan ekonomi kepada pengelola fiskal negara.
Padahal, pertumbuhan sesungguhnya lahir dari produktivitas sektor riil, kepastian regulasi, dan efektivitas birokrasi pembangunan.
Pernyataan itu memang provokatif. Namun kritik Rocky sejatinya tidak berhenti pada sosok Menteri Keuangan.
Ia sedang menyoroti persoalan yang lebih mendasar: birokrasi pemerintahan Indonesia yang dinilai masih terjebak dalam mentalitas hierarki administratif di tengah tuntutan ekonomi digital yang membutuhkan kecepatan, inovasi, dan kemampuan adaptasi.
Dalam teori birokrasi klasik, Max Weber melalui Economy and Society (1922) menjelaskan bahwa birokrasi dibangun atas prinsip hierarki, aturan formal, dan kontrol administratif yang ketat.
Model tersebut efektif pada era industrialisasi karena mampu menciptakan stabilitas dan kepastian tata kelola negara.
Namun dunia hari ini bergerak jauh lebih cepat dibanding logika birokrasi abad ke-20.
Ekonomi digital membutuhkan birokrasi yang lincah, kolaboratif, dan berbasis data real time.
Sementara birokrasi Indonesia masih sering bekerja secara sektoral, prosedural, dan terlalu berhati-hati mengambil risiko kebijakan.
Baca juga: Ketika Prabowo Menantang Logika Pasar
Akibatnya, negara kerap lambat merespons perubahan global, mulai dari transformasi industri digital, perpindahan investasi, hingga dinamika rantai pasok dunia.
Fenomena itu terlihat dari regulasi yang berubah-ubah, lemahnya koordinasi antarkementerian, serta kebijakan yang sering tidak sinkron antara pusat dan daerah.
Investor membutuhkan kepastian jangka panjang, tetapi birokrasi justru kerap menghasilkan sinyal kebijakan yang saling bertabrakan.
Di titik inilah kritik Rocky menemukan relevansinya.
Ketika Rocky menyebut bahwa “tradisi berpikir di kampus ketika masuk birokrasi berubah menjadi hierarki”, ia sesungguhnya sedang mengkritik kuatnya budaya patrimonial dan politisasi birokrasi dalam pemerintahan Indonesia.
