Pantau - Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan pemerintah terus memberantas mafia pangan dan pelaku korupsi di sektor pertanian demi melindungi petani serta menjaga ketahanan pangan nasional.
Amran mengatakan, "Pemerintah terus memperkuat perang terhadap mafia pangan, mafia pupuk, manipulasi distribusi hingga penguasaan lahan ilegal yang selama bertahun-tahun merugikan rakyat dan negara."
Pemerintah menyebut penindakan kini tidak hanya menyasar pelaku kecil di lapangan, tetapi juga membongkar jaringan kartel, permainan harga, manipulasi stok, korupsi internal, hingga penguasaan kawasan hutan secara ilegal.
Berdasarkan data Satgas Pangan Polri, pada periode 2017–2019 terdapat 784 kasus sektor pertanian yang ditangani dengan 411 tersangka ditetapkan aparat.
Pada periode 2024–2025, pemerintah menangani 94 kasus sektor pertanian yang terdiri atas 46 kasus beras, 27 kasus pupuk, 16 kasus minyak goreng, dan tiga kasus yang melibatkan oknum internal.
Sebanyak 77 orang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus sektor pertanian pada periode 2024–2025.
Pemerintah juga mencabut 2.231 izin pengecer dan distributor pupuk bermasalah pada 2024–2025 sebagai tindakan korektif dalam tata kelola distribusi pupuk.
Kasus Beras Oplosan dan MinyaKita Jadi SorotanPemerintah mengungkap kasus beras oplosan sebagai salah satu penindakan terbesar sepanjang 2024–2026.
Dari pemeriksaan 268 sampel di 13 laboratorium pada 10 provinsi, sebanyak 212 merek beras premium dan medium dinyatakan tidak sesuai standar mutu, berat, maupun Harga Eceran Tertinggi (HET).
Sekitar 85,56 persen beras premium yang beredar disebut tidak memenuhi standar.
Pemerintah juga menemukan praktik pengemasan ulang beras stabilitas pasokan dan harga pangan (SPHP) yang dijual kembali sebagai beras premium dengan harga lebih tinggi.
Potensi kerugian konsumen akibat praktik tersebut diperkirakan mencapai Rp99,35 triliun per tahun.
Temuan itu telah dilaporkan Kementerian Pertanian kepada aparat penegak hukum untuk ditindaklanjuti.
Praktik serupa juga ditemukan pada distribusi minyak goreng MinyaKita yang dijual hingga Rp18.000 per liter meski HET ditetapkan Rp15.700 per liter.
Produk MinyaKita juga ditemukan memiliki takaran yang tidak sesuai saat sidak Februari 2026.
Amran mengatakan, "Kita penjarakan pihak yang bikin susah negara. Dari pengungkapan jaringan kartel minyak goreng secara keseluruhan, 20 tersangka telah ditetapkan."
Pupuk Palsu hingga Pejabat Kementan DisanksiPemerintah menemukan lima jenis pupuk palsu yang tidak mengandung unsur hara sama sekali dengan kandungan nitrogen, kalium, dan fosfat tercatat nol.
Kerugian petani akibat praktik pupuk palsu diperkirakan mencapai Rp3,3 triliun.
Banyak korban disebut merupakan petani penerima kredit usaha rakyat (KUR) yang mengalami gagal panen hingga tekanan ekonomi.
Amran mengatakan, "Sebanyak 27 tersangka dari hulu hingga hilir telah ditetapkan, dan 2.231 izin pengecer serta distributor pupuk bermasalah resmi dicabut."
Pada 28 Mei 2025, pemerintah menemukan anomali di Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC) dengan pengeluaran beras mencapai 11.410 ton dalam satu hari atau jauh di atas rata-rata normal 2.000–3.000 ton per hari.
Lonjakan tersebut memunculkan dugaan manipulasi data stok oleh middleman untuk menaikkan harga di tingkat konsumen.
Satgas Pangan Polri disebut langsung melakukan penyelidikan atas dugaan manipulasi tersebut.
Penindakan juga dilakukan terhadap pejabat internal Kementerian Pertanian dengan 11 pejabat Eselon II dijatuhi sanksi dan beberapa di antaranya berstatus DPO.
Amran mengatakan, "Bukan pencitraan. Tersangka eselon dua di tempat kami DPO sekarang."
Pemerintah Sita Jutaan Hektar Lahan Sawit IlegalPresiden Prabowo Subianto menunjuk Menteri Pertanian sebagai anggota Satgas Percepatan Tata Kelola Industri Kelapa Sawit dan Optimalisasi Penerimaan Negara (Satgas PKH).
Satgas PKH mencatat keberhasilan menyita dan mengembalikan empat juta hektar kawasan hutan yang dikuasai secara ilegal oleh perusahaan perkebunan sawit kepada negara.
Amran mengatakan, "Ini adalah operasi penertiban lahan terbesar dalam sejarah tata kelola kehutanan Indonesia. Ini menegaskan era pembiaran terhadap perambahan hutan untuk kepentingan korporasi telah berakhir."
Mahkamah Agung juga menyatakan WG bersalah dalam kasus korupsi fasilitas ekspor minyak sawit mentah (CPO) dan minyak goreng.
WG diwajibkan membayar denda Rp1 miliar dan uang pengganti kerugian negara sebesar Rp11,88 triliun yang telah disita Kejaksaan Agung.
Melalui Satgas PKH, pemerintah juga mengenakan denda kepada perusahaan sawit ilegal dengan PT MNA dikenai denda Rp8,02 miliar dan PT SAP dikenai denda Rp3,37 miliar.
Amran mengimbau masyarakat tidak mudah terpengaruh narasi yang berusaha membalikkan fakta di media sosial.
Ia mengatakan, "Jangan salah memilih kawan. Saya di pihak yang sama dengan rakyat. Kita merah putih. Lawan bersama para mafia pangan dan koruptor."
Di tengah pelaksanaan ibadah haji, Amran juga menyampaikan doa agar perjuangan melawan mafia pangan mendapat kekuatan dan keberkahan.
Amran mengatakan, "Di Tanah Suci ini kami memanjatkan doa untuk bangsa dan rakyat Indonesia. Semoga pertanian kita semakin kuat, petani semakin sejahtera, negeri ini dijauhkan dari praktik korupsi dan mafia yang merugikan rakyat."
Ia menambahkan, "Kami akan terus berjuang, tidak mundur, menjaga pangan dan kepentingan rakyat Indonesia."
Menteri Pertanian menegaskan perang terhadap mafia pangan belum berakhir dan pemerintah terus memperkuat pengawasan serta penindakan.
Sebanyak 260 kasus disebut telah dilimpahkan kepada aparat hukum sepanjang 2024–2026.
Amran mengatakan, “Satu-satu dulu. Tunggu, ada lagi yang lain. Yang lain akan menyusul.”
