Jakarta, ERANASIONAL.COM – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menyoroti masih kuatnya ego sektoral di lingkungan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Menurut AHY, persoalan tersebut kerap menjadi penghambat koordinasi antarkementerian dan lembaga sehingga berdampak pada efektivitas pembangunan nasional.
Pernyataan itu disampaikan AHY saat membuka Musyawarah Nasional Ikatan Alumni SMA Taruna Nusantara di kawasan Senayan, Jakarta, Sabtu (23/5/2026). Dalam forum tersebut, AHY berbicara mengenai pentingnya koneksi, kolaborasi, dan kepemimpinan di tengah tantangan pembangunan yang semakin kompleks.
AHY menilai, masih ada kecenderungan di dalam birokrasi pemerintahan di mana masing-masing kementerian atau lembaga merasa memiliki peran paling penting dibanding institusi lainnya. Kondisi itu kemudian memunculkan persaingan dalam memperebutkan porsi anggaran negara yang lebih besar.
Menurut dia, pola pikir sektoral seperti itu tidak seharusnya terus dipelihara karena seluruh kementerian pada dasarnya memiliki tujuan yang sama, yakni mendukung keberhasilan pembangunan nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Masalahnya sekarang terlalu sering, termasuk di birokrasi, antarkementerian dan lembaga itu seperti ada sekat-sekat, seperti ada barriers, ego,” ujar AHY.
Ia kemudian menambahkan bahwa ego sektoral menjadi tantangan yang paling sering muncul dalam proses pengambilan kebijakan maupun pelaksanaan program pemerintah.
“Yang paling sering itu ego. Enggak ada yang salah, tapi ‘pokoknya gue dulu. Gue lebih penting. Gue harus lebih banyak anggarannya’. Padahal, tujuannya sama,” sambungnya.
AHY mengatakan tema Munas Ikastara ke-11 yang mengusung semangat “Connect, Collaborate and Lead the Change” sangat relevan dengan kondisi pemerintahan saat ini. Ia menilai pembangunan nasional tidak dapat dilakukan secara parsial atau berjalan sendiri-sendiri tanpa koordinasi yang kuat.
Menurut Ketua Umum Partai Demokrat itu, pemerintah membutuhkan sinergi lintas sektor agar setiap kebijakan dapat saling mendukung dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Ia menekankan pentingnya keterlibatan berbagai pihak, mulai dari kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, akademisi, pelaku usaha, media, hingga komunitas masyarakat.
AHY menyebut pembangunan akan sulit mencapai hasil optimal apabila masing-masing institusi hanya fokus pada kepentingannya sendiri tanpa memikirkan keterhubungan dengan sektor lain. Ia mencontohkan sejumlah proyek infrastruktur yang pada akhirnya tidak berjalan maksimal karena minimnya koordinasi sejak tahap perencanaan.
Menurutnya, di masa lalu terdapat pembangunan infrastruktur yang tidak saling terhubung satu sama lain karena kurangnya komunikasi antarlembaga. Dampaknya, infrastruktur yang dibangun dengan anggaran besar justru tidak memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
“Mungkin di masa lalu ada pembangunan infrastruktur yang tidak saling terhubung satu sama lain, mungkin saja karena tidak bicara satu sama lain,” kata AHY.
Ia juga menyinggung pembangunan bandara besar yang tidak akan efektif apabila akses menuju lokasi tersebut masih terbatas. Dalam pandangannya, pembangunan infrastruktur harus dilakukan secara terintegrasi agar konektivitas benar-benar tercipta.
“Kita membuat bandara besar, tapi kalau konektivitas menuju ke bandara tersebut masih sangat terbatas, bandara itu sepi menjadi tidak optimal penggunaannya,” ujarnya.
Selain sektor transportasi, AHY turut menyoroti pengembangan kawasan pariwisata. Menurut dia, destinasi wisata tidak akan berkembang optimal apabila akses jalan maupun konektivitas menuju lokasi masih minim.
“Membangun sektor pariwisata tapi tidak terjangkau menuju ke sana juga akan sulit untuk bisa sukses dan lain-lain,” ucapnya.
AHY menegaskan bahwa koordinasi lintas sektor sangat penting untuk menciptakan pembangunan yang saling terhubung. Ia menilai pemerintah harus memiliki visi bersama agar kebijakan yang diambil tidak berjalan sendiri-sendiri.
Dalam kesempatan itu, AHY juga menyinggung pentingnya kepastian dan koordinasi internal pemerintah dalam menarik investasi. Menurut dia, investor membutuhkan kejelasan regulasi dan arah kebijakan sebelum menanamkan modal di Indonesia.
“Investor kalau datang ingin kejelasan. Nah, sebelum kita jelas di-link dengan negara-negara lain, kita harus jelas di dalam negeri sendiri dulu,” tegas AHY.
Ia menjelaskan bahwa komunikasi antarlembaga juga sangat penting dalam menghadapi tantangan nasional, termasuk ancaman perubahan iklim dan ketahanan pangan. AHY mengungkapkan dirinya sempat berkoordinasi dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG untuk memperoleh informasi mengenai potensi dampak El Nino terhadap kekeringan dan produksi pangan nasional.
Menurut AHY, data dan informasi dari BMKG diperlukan agar pemerintah dapat mengambil langkah antisipatif secara tepat, mulai dari pengelolaan bendungan, sistem irigasi, hingga operasi modifikasi cuaca.
Ia menilai keterhubungan antarinstansi menjadi faktor penting agar pemerintah dapat merespons situasi dengan cepat dan terukur. Informasi yang diperoleh dari satu lembaga, kata dia, harus bisa diterjemahkan menjadi kebijakan konkret oleh kementerian lain.
“Oleh karena itu, ketika mendengarkan mungkin hanya 5 menit, tapi saya catat, saya serap, sehingga saya bisa jadikan itu sebagai referensi ketika terjadi kekeringan berkepanjangan, gagal panen. Infrastruktur harus membuat apa? Bendungannya harus diapain? Irigasi primer, sekunder, tersier harus bagaimana?” tutur AHY.
Ia juga menyinggung perlunya dukungan terhadap operasi modifikasi cuaca serta pentingnya komunikasi pemerintah pusat dengan kepala daerah dalam menghadapi potensi kekeringan akibat perubahan iklim.
“OMC, Operasi Modifikasi Cuaca harus di-support seperti apa? Dan komunikasi kita ke gubernur, bupati, wali kota seperti apa? Itulah pentingnya connection,” pungkasnya.
