JAKARTA, KOMPAS — Jumlah program studi di sejumlah perguruan tinggi berbadan hukum atau PTNBH melonjak tajam dalam 10 tahun terakhir. Penambahan prodi dilakukan untuk memperbesar daya tampung sekaligus meningkatkan pendapatan kampus, di tengah tingginya minat masyarakat terhadap perguruan tinggi, terutama PTNBH.
Penambahan banyak difokuskan untuk program studi (prodi) dengan peminat tinggi dan biaya penyelenggaraan lebih murah, terutama dari rumpun non-teknik, yang tidak butuh investasi fasilitas mahal seperti laboratorium. Dampaknya, sejumlah prodi dipenuhi mahasiswa dalam jumlah besar.
Hasil olah data Tim Jurnalisme Data Harian Kompas terhadap data pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti) menunjukkan, 22 PTNBH rata-rata menambah 21,7 prodi baru sepanjang 2014-2024, baik di jenjang D-3, D-4, ataupun S-1. Universitas Negeri Padang tercatat paling banyak membuka prodi baru, yakni 43 prodi, disusul Universitas Negeri Surabaya (Unesa) dengan 42 prodi baru.
Sebaliknya, pertumbuhan prodi baru di perguruan tinggi swasta (PTS) relatif stagnan. Dalam periode yang sama, rata-rata PTS hanya menambah 0,21 prodi baru per tahun, atau sekitar 1 prodi baru setiap lima tahun.
Penambahan jumlah prodi baru oleh PTNBH dikonfirmasi Wakil Rektor I Unesa, Martadi. Menurutnya, PTNBH diberi otonomi untuk membuka ataupun menutup suatu prodi.
Diakui, pembukaan prodi di Unesa dilakukan sebagai strategi untuk menambah jumlah mahasiswa dan menambah pemasukan tanpa harus menambah rombongan belajar (rombel), menyusul tuntutan sebagai PTNBH yang harus mulai mandiri secara finansial.
”Besarnya jumlah mahasiswa di Unesa bukan semata karena suatu prodi menambah rombel,melainkan karena pembukaan prodi baru, dari 90 prodi menjadi hampir 180 prodi sekarang,” katanya, Rabu (13/5/2026).
Dia melanjutkan, tambahan daya tampung juga bertujuan untuk merespons tingginya minat masyarakat masuk Unesa. Sebelum berstatus PTNBH, calon mahasiswa yang mendaftar di Unesa hanya 90.000 orang.
Setelah berubah status menjadi PTNBH per 2023, jumlah pelamar naik menjadi 113.000. Tahun lalu, calon mahasiwa yang mendaftar bahkan mencapai 140.000.
”Setelah berstatus PTNBH, jumlah peminat Unesa naik signifikan,” jelasnya.
Dikatakan Martadi, tak banyak perguruan tinggi mau membuka prodi baru di bidang STEM (sains, teknologi, engineering, dan matematika) lantaran butuh biaya tinggi untuk penyediaan laboratorium dan perangkat lainnya.
”Makanya, yang dibuat akhirnya prodi-prodi yang tidak terlalu butuh investasi mahal,” jelasnya.
Di sisi lain, penambahan mahasiswa baru juga terakomodasi lewat prodi-prodi ”gemuk”. Martadi mengatakan, prodi non-eksakta cenderung menoleransi kelebihan mahasiswa.
Kendati demikian, lembaganya tetap berusaha menjaga rasio antara dosen dan mahasiswa. Jika ada prodi yang mahasiwa barunya konsisten tinggi terus, pihaknya segera merekrut dosen untuk prodi itu.
Pihaknya mendorong pemerintah memetakan proyeksi sektor yang akan berkembang di masa depan serta kebutuhan tenaga kerjanya. Dengan demikian, penambahan ataupun pengurangan prodi sesuai kebutuhan program strategis nasional.
”Jangan sampai program strategis nasional bergerak ke suatu arah, prodi perguruan tinggi justru ke arah lain, harus inline,” ujar Martadi.
Penjelasan Martadi selaras dengan hasil olah data Kompas yang menemukan adanya sejumlah prodi di PTNBH dengan jumlah mahasiswa luar biasa banyak atau melampaui batas outlier.
Untuk mengetahui angka ini, digunakan metode Tukey’s fence, yakni teknik statistik standar untuk mendeteksi outlier. Dengan metode ini, ambang batas dihitung secara spesifik untuk tiap-tiap PTN sehingga setiap prodi dibandingkan dengan pola distribusi di kampusnya sendiri.
Hasilnya, di seluruh PTNBH terdapat 26 prodi dari rumpun ekonomi dan bisnis yang melebihi ambang batas outlier tiap-tiap universitas.
Di rumpun pendidikan, terdapat 22 prodi yang melebihi ambang batas. Urutan berikutnya prodi sosial humaniora (15 prodi), pertanian (14 prodi), kesehatan (14 prodi), hukum (14 prodi), teknik (1 prodi), dan sains (1 prodi). Dari data ini tergambar, prodi-prodi gemuk PTNBH mayoritas berasal dari rumpun non-STEM.
Besarnya minat masuk PTNBH tergambar lewat cerita Agus Ramdhani (47), warga Ciledug, Kota Tangerang, Banten. Konsultan teknologi informasi ini menguliahkan dua anaknya di Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya (Unsri), PTNBH di Sumatera Selatan. Kedua anaknya masuk lewat jalur seleksi mandiri.
Anak pertama Agus sebenarnya sudah diterima di Fakultas Kedokteran sebuah perguruan tinggi swasta (PTS) di Yogyakarta, tetapi PTS itu diposisikan sebagai cadangan sembari menunggu proses seleksi jalur mandiri Unsri. Karena lolos di Unsri, akhirnya sang anak tidak jadi kuliah di PTS tersebut.
Agus menilai, kuliah di PTN lebih kompetitif dan prestise dibanding PTS. Meski biaya jalur mandiri PTN, terutama Fakultas Kedokteran, tergolong mahal, secara keseluruhan ia nilai masih lebih rendah dibanding biaya di Fakultas Kedokteran PTS ternama. Di Unsri, iuran pengembangan institusi (IPI) Fakultas Kedokteran mencapai Rp 200 juta.
”Ditambah lagi, Unsri sudah akreditasi unggul dan punya program dokter spesialis,” tambahnya.
Menurut pakar kebijakan pendidikan tinggi Fasli Jalal, kemandirian PTNBH kerap diukur dari kemampuan meningkatkan pendapatan setiap tahun. Jika tidak menunjukkan pertumbuhan pemasukan, status PTNBH bisa dievaluasi kembali.
Namun, persoalan dapat muncul ketika banyak kampus belum memiliki sumber pendapatan alternatif yang kuat, seperti hilirisasi riset, paten, dana abadi, ataupun dukungan alumni.
Sementara ruang untuk menaikkan uang kuliah tunggal (UKT) reguler juga terbatas karena adanya pembatasan pada kelompok UKT terbawah. Kondisi tersebut, menurut Fasli, membuat kampus memperbesar jalur mandiri dan membuka program studi baru untuk menambah daya tampung sekaligus pemasukan.
”Jadi, mereka memaksimalkan jalur mandiri untuk menampung lebih banyak mahasiswa. Mereka juga membuka prodi baru karena izinnya ada di mereka sendiri. Dengan begitu, jumlah mahasiswa pun berlipat-lipat,” kata mantan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi ini, Minggu (17/5/2026).
Harusnya rasio ini dijaga. Kampus jangan dibiarkan membuka program S-1 sebanyak mungkin demi memenuhi target kenaikan pendapatan yang pada akhirnya tetap dibebankan ke mahasiswa.
Menurut Fasli, sebenarnya ada kebijakan yang mewajibkan kampus PTNBH untuk mengembangkan riset menuju standar world class dengan memperkuat program pascasarjana. Namun, aturan ini tidak disertai pengaturan proporsi antara program S-1 dan S-2 hingga S-3.
Akibatnya, kampus lebih terdorong membuka program S-1 karena dianggap lebih mudah mendatangkan mahasiswa sekaligus meningkatkan pendapatan. Oleh karena itu, menurut Fasli, untuk menjaga mutu PTNBH, perlu disiapkan aturan yang menetapkan rasio mahasiswa S-1 dan pascasarjana dalam student body.
”Harusnya rasio ini dijaga. Kampus jangan dibiarkan membuka program S-1 sebanyak mungkin demi memenuhi target kenaikan pendapatan yang pada akhirnya tetap dibebankan ke mahasiswa,” ujarnya.
Ketua Forum Rektor PTNBH (U25 Leaders Forum) Heri Hermansyah mengatakan, ekspansi daya tampung PTNBH bukanlah langkah komersial yang agresif, melainkan respons terhadap mandat perluasan akses dan efisiensi penggunaan fasilitas kampus.
Menurut Heri yang juga Rektor Universitas Indonesia, pemerintah secara konsisten meminta perguruan tinggi memperluas daya tampung untuk mengejar target angka partisipasi kasar (APK) pendidikan tinggi yang masih 32 persen.
”Bonus demografi Indonesia yang sedang berjalan tidak akan termanfaatkan apabila kapasitas pendidikan tinggi tidak diperbesar. Setiap penambahan 1 persen APK, menurut studi World Bank (2018), berkorelasi dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional 0,37 persen,” kata Heri dalam jawaban tertulis.
Ia menambahkan, PTNBH memiliki ruang kelas, infrastruktur laboratorium, dan SDM dosen yang dalam beberapa kasus belum dimanfaatkansecara optimal.
Karena itu, ekspansi diupayakan berdasarkan kapasitas riil institusi, seperti ketersediaan ruang, kecukupan dosen, infrastruktur laboratorium, dan dukungan teknologi pembelajaran.
Menurutnya, inovasi pembelajaran pasca-pandemi memungkinkan pendidikan lebih efisien tanpa mengorbankan kualitas akademik.
