Jakarta (ANTARA) - Republik Indonesia mendorong komitmen pelucutan senjata nuklir di tengah kebuntuan Konferensi Tinjauan Traktat Non-Proliferasi Nuklir (NPT RevCon) 2026 yang tidak menghasilkan konsensus.
Hal tersebut ditegaskan Indonesia dalam Konferensi yang berlangsung di Markas Besar PBB pada 27 April–22 Mei 2026 sebagai Koordinator Gerakan Non-Blok (GNB) yang mewakili 118 negara anggota, demikian keterangan dari situs resmi Kemenlu pada Minggu.
Dalam forum tersebut, Indonesia memimpin koordinasi posisi negara-negara non-blok untuk memastikan implementasi NPT berjalan seimbang pada tiga pilar utama, yakni pelucutan senjata nuklir, non-proliferasi, dan pemanfaatan energi nuklir untuk tujuan damai.
Indonesia menegaskan bahwa konsensus tidak boleh dicapai dengan mengorbankan substansi pelucutan senjata nuklir atau menurunkan standar komitmen yang telah disepakati pada siklus peninjauan sebelumnya.
NPT RevCon 2026 berlangsung di tengah meningkatnya risiko nuklir global, termasuk modernisasi persenjataan, potensi uji coba nuklir, serta penggunaan teknologi baru seperti kecerdasan artifisial dalam sistem komando dan kendali nuklir. Saat ini, ada lebih dari 12.000 hulu ledak nuklir yang masih dipertahankan sejumlah negara.
Indonesia menilai kondisi tersebut meningkatkan risiko salah perhitungan, eskalasi, hingga potensi penggunaan senjata nuklir yang dapat menimbulkan ancaman nyata yang membawa bencana kemanusiaan dan lingkungan yang luas.
Pada sesi penutupan, Indonesia menyampaikan kekecewaan atas tidak tercapainya dokumen akhir substantif dalam konferensi tersebut karena pelucutan senjata nuklir bukanlah agenda abstrak, melainkan kebutuhan nyata bagi perdamaian, stabilitas dan keamanan global.
Indonesia juga menegaskan bahwa negara-negara non-pemilik senjata nuklir telah memenuhi kewajiban non-proliferasi secara ketat berdasarkan NPT.
Sementara itu, negara pemilik senjata nuklir didorong untuk mengambil langkah nyata dalam melaksanakan kewajiban pelucutan sesuai Pasal VI NPT.
Selain itu, Indonesia menekankan pentingnya jaminan hak setiap negara pihak untuk memanfaatkan energi nuklir bagi tujuan damai tanpa diskriminasi, termasuk dari pendekatan yang bersifat baik politis maupun selektif.
Indonesia juga memberikan apresiasi kepada Vietnam selaku Presiden Konferensi atas upayanya menjaga proses negosiasi tetap inklusif dan konstruktif di tengah dinamika yang kompleks.
Indonesia menegaskan bahwa kegagalan mencapai konsensus tidak boleh melemahkan komitmen global terhadap pelucutan senjata nuklir, melainkan menjadi peringatan atas meningkatnya risiko nuklir dan perlunya penguatan kemauan politik menuju dunia bebas senjata nuklir.
Baca juga: PBB kecewa konferensi perjanjian nuklir gagal menyepakati hasil akhir
Baca juga: AS ingin China dan Rusia jadi bagian perjanjian nuklir baru
Hal tersebut ditegaskan Indonesia dalam Konferensi yang berlangsung di Markas Besar PBB pada 27 April–22 Mei 2026 sebagai Koordinator Gerakan Non-Blok (GNB) yang mewakili 118 negara anggota, demikian keterangan dari situs resmi Kemenlu pada Minggu.
Dalam forum tersebut, Indonesia memimpin koordinasi posisi negara-negara non-blok untuk memastikan implementasi NPT berjalan seimbang pada tiga pilar utama, yakni pelucutan senjata nuklir, non-proliferasi, dan pemanfaatan energi nuklir untuk tujuan damai.
Indonesia menegaskan bahwa konsensus tidak boleh dicapai dengan mengorbankan substansi pelucutan senjata nuklir atau menurunkan standar komitmen yang telah disepakati pada siklus peninjauan sebelumnya.
NPT RevCon 2026 berlangsung di tengah meningkatnya risiko nuklir global, termasuk modernisasi persenjataan, potensi uji coba nuklir, serta penggunaan teknologi baru seperti kecerdasan artifisial dalam sistem komando dan kendali nuklir. Saat ini, ada lebih dari 12.000 hulu ledak nuklir yang masih dipertahankan sejumlah negara.
Indonesia menilai kondisi tersebut meningkatkan risiko salah perhitungan, eskalasi, hingga potensi penggunaan senjata nuklir yang dapat menimbulkan ancaman nyata yang membawa bencana kemanusiaan dan lingkungan yang luas.
Pada sesi penutupan, Indonesia menyampaikan kekecewaan atas tidak tercapainya dokumen akhir substantif dalam konferensi tersebut karena pelucutan senjata nuklir bukanlah agenda abstrak, melainkan kebutuhan nyata bagi perdamaian, stabilitas dan keamanan global.
Indonesia juga menegaskan bahwa negara-negara non-pemilik senjata nuklir telah memenuhi kewajiban non-proliferasi secara ketat berdasarkan NPT.
Sementara itu, negara pemilik senjata nuklir didorong untuk mengambil langkah nyata dalam melaksanakan kewajiban pelucutan sesuai Pasal VI NPT.
Selain itu, Indonesia menekankan pentingnya jaminan hak setiap negara pihak untuk memanfaatkan energi nuklir bagi tujuan damai tanpa diskriminasi, termasuk dari pendekatan yang bersifat baik politis maupun selektif.
Indonesia juga memberikan apresiasi kepada Vietnam selaku Presiden Konferensi atas upayanya menjaga proses negosiasi tetap inklusif dan konstruktif di tengah dinamika yang kompleks.
Indonesia menegaskan bahwa kegagalan mencapai konsensus tidak boleh melemahkan komitmen global terhadap pelucutan senjata nuklir, melainkan menjadi peringatan atas meningkatnya risiko nuklir dan perlunya penguatan kemauan politik menuju dunia bebas senjata nuklir.
Baca juga: PBB kecewa konferensi perjanjian nuklir gagal menyepakati hasil akhir
Baca juga: AS ingin China dan Rusia jadi bagian perjanjian nuklir baru
