Bisnis.com, JAKARTA — PT Metropolitan Land Tbk. (MTLA) atau Metland optimistis kinerja penjualan tetap tumbuh positif dan terakselerasi di tengah gejolak pengetatan moneter dan tren suku bunga tinggi.
Direktur Metland Olivia Surodjo menjelaskan, Perseroan terus mencermati keputusan Bank Indonesia yang mengerek suku bunga acuan (BI-Rate) sebesar 50 basis poin ke level 5,25%.
Meski demikian, MTLA menilai keputusan tersebut tidak akan berdampak signifikan menekan penjualan hunian. Pasalnya, kebutuhan pasar terhadap produk hunian tapak khususnya dari segmen pengguna akhir (end-user), diklaim masih menunjukkan kinerja yang solid.
"Kenaikan BI Rate tentu menjadi salah satu hal yang kami cermati karena dapat memengaruhi daya beli masyarakat, khususnya pembelian properti melalui skema KPR. Namun demikian, kami melihat kebutuhan hunian terutama dari segmen end-user masih cukup baik," ujar Olivia kepada Bisnis, Senin (25/5/2026).
Pada saat yang sama, Olivia memastikan bahwa keputusan BI mengerek suku bunga tidak akan mengganggu suplai unit yang akan dipasarkan MTLA. Mengingat, hingga saat ini, pihaknya masih memiliki sejumlah unit siap hunian dengan harga yang telah mengikat.
"Seiring dengan hal itu, sampai saat ini MTLA belum ada rencana menahan ekspansi namun MTLA akan tetap mereviu program ekspansi yang sedang berjalan dan menerapkan prinsip kehati-hatian," jelasnya.
Baca Juga
- Metland (MTLA) Ungkap PPN DTP Topang Penjualan hingga 50% per September 2025
- Hotel di Jalur Mudik Andalan Metland (MTLA) Pacu Kinerja Selama Libur Idulfitri
- Metland (MTLA) Raih Marketing Sales Rp1,34 Triliun per Kuartal III/2025
Untuk diketahui sebelumnya, Gubernur BI Perry Warjiyo menjelaskan bahwa keputusan mengerek suku bunga acuan ke level 5,25% dilakukan sebagai langkah lanjutan untuk memperkuat stabilisasi nilai tukar rupiah dari dampak tinggi gejolak global akibat perang di Timur Tengah.
Kenaikan ini juga menjadi langkah preemptive untuk menjaga inflasi pada 2026 dan 2027 agar tetap berada dalam kisaran sasaran 2,5%-1% yang ditetapkan pemerintah.
“Keputusan ini sejalan dengan fokus kebijakan moneter pada 2026 pada stabilitas untuk memperkuat kepentingan eksternal ekonomi Indonesia dari dampak global,” ujar Perry.
