jpnn.com, JAKARTA - Ketua Kelompok DPD RI di MPR RI Dr. Dedi Iskandar Batubara mendorong perbaikan tata kelola perguruan tinggi negeri (PTN) dan perguruan tinggi swasta (PTS) di Indonesia sebagai lokomotif kemajuan bangsa.
Namun, kata Senator Dedi, untuk mewujudkannya menghadapi tantangan tersendiri bagi pemerintah karena banyaknya persoalan yang terkait dengan orientasi dan tata kelola.
BACA JUGA: Hadiri Rapat Paripurna DPR Beragenda Pidato Presiden Soal KEM & PPKF RAPBN 2027, Senator Dedi Batubara: Ini Konvensi Baru
Hal tersebut disampaikan Senator Dedi Iskandar saat sambutan pembukaan Diskusi Publik bertema Peran Strategis Perguruan Tinggi Sebagai Lokomotif Kemajuan Menuju Indonesia Emas 2045" di Hoten Santika, Bintaro, Tangerang Selatan, Banten, Senin (25/5/2026).
Pada kesempatan itu, Senator Dedi juga menyoroti persoalan masih banyaknya lulusan perguruan tinggi yang menganggur karena tidak mendapatkan lapangan kerja.
BACA JUGA: Senator Dedi Iskandar Serahkan Bantuan Kepada Korban Banjir di Langkat Sumut
Senator dar Sumatera Utara ini menjelaskan berdasarkan data statistik BPS tingkat pengangguran per Februari 2025 mencapai 7,28 juta orang dengan tingkat pengangguran terbuka 4,76%.
Jumlah pengangguran ini meningkat menjadi 83.000 orang dibandingkan tahun 2024.
BACA JUGA: Ketua MPR Terbuka Terima Masukan dan Gagasan untuk Amendemen UUD 1945, Senator Dedi Iskandar Merespons Positif
Menurut Senator Dedi, kalau dilihat berdasarkan jenjang pendidikan, lulusan sekolah menengah dan perguruan tinggi menempati peringkat teratas dalam jumlah pengangguran.
"Ini menunjukkan bahwa populasi angkatan kerja muda banyak yang tidak terserap melalui lapangan kerja yang tersedia." Ujar Senator Dedi.
Menurut Dedi, persoalan lainnya adalah masih terjadi ketimpangan antara PTN dengan PTS soal daya tampung bagi mahasiswa baru.
Sebab, ada PTN di Indonesia telah menerima mahasiswa baru dalam jumlah yang besar, disisi lain beberapa PTS mengalami penurunan mahasiswa baru secara drastis sehingga mempengaruhi eksistensi PTS di daerah-daerah.
"Ini karena tidak ada kejelasan pengaturan pembatasan kuota penerimaan mahasiswa baru secara proporsional di setiap PTN," ujar Senator Dedi.
Lebih lanjut, Senator Dedi mengatakan masih ada jarak (gap) antara PTN dan PTS dalam soal kualitas pelayanan pendidikan, sarana prasarana, serta biaya pendidikan sehingga mempengaruhi daya tarik mahasiswa baru yang condong memilih PTN dibandingkan PTS.
"Terjadinya gap ini bisa jadi karena minimnya perhatian pemerintah terhadap PTS terutama yang di daerah-daerah sehingga mengakibatkan PTS-PTS ini kalah bersaing dengan PTN-PTN yang ada," ujar Senator Dedi.
Menurut Senator Dedi, ekosistem pendiidikan yang dibangun di Indonesia masih menggunakan pendekatan liberal sehingga PTN dan PTS harus saling berkompetisi secara bebas untuk memperebutkan calon mahasiswa baru.
"PT yang kalah bersaing atau tidak marketable akan banyak ditinggal mahasiswa kemudian mati dan gulung tikar sehingga akan mempengaruhi masa depan PT terutama di daerah-daerah," ujar Senator Dedi.
Dengan melihat permasalahan tersebut, Senator Dedi mengatakan DPD RI yang menjadi representasi daerah diberikan kewenangan konstitusional berdasarkan Pasal 22 D Ayat (2) dan (3) UUD NRI 1945 untuk memberikan pertimbangan serta mengawasi pelaksanaan terkait rancangan undang-undang pendidikan.
"Oleh karena itu, DPD punya atensi terhadap masa depan pendidikan dan perguruan tinggi terutama yang ada di daerah-daerah sehingga diharapkan dalam diskusi publik ini dapat menghasilkan suatu pemikiran yang konstruktif dan solutif dalam menata kembali ekosistem pendidikan yang berkeadilan,"
ujar Senator Dedi.
Pada kesempatan itu, Senator Dedi mengatakan pemerintah perlu membantu keberadaan PT di Indonesia agar bisa meningkatkan kualitas pendidikannya sehingga bisa memproduksi sumber daya manusia (SDM) yang unggul yang bisa mewujudkan visi Indonesia emas 2045 yang telah dicanangkan oleh pemerintahan Prabowo-Gibran, yaitu, Indonesia yang berdaulat, maju, adil, dan makmur pada saat seratus tahun kemerdekaan.
Adapun narasumber pakar dalam diskusi publik ini adalah Prof. Dr. Sri Suning Kusumawardani, S.T., M.T. (Direktur Sumber Daya Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemdiktisaintek), Prof. Dr. Ahmad Zainul Hamdi, M.Ag (Kepala Pusat Strategi Kebijakan Pendidikan Agama dan Keagamaan, Badan Moderasi Beragama dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kemenag), Prof. Dr. Ma'mun Murod, M.Si. (Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta), Prof. Dr. Ir. Asep Saefuddin, M.Sc. (Rektor Universitas Insan Cita Indonesia), dan Prof. Rizki Briandana, M.Comm., Ph.D. (Wakil Rektor Universitas Mercu Buana).
Sementara itu, narasumber dari Pimpinan dan Anggota Kelompok DPD MPR, yaitu Dr. H. Dedi Iskandar Batubara (ketua) bersama empat anggota, yaitu Prof. Dr. H. Dailami Firdaus, S.H., LL.M. (DKI Jakarta), Maria Goreti, S.Sos., M.Si (Kalimantan Barat), Pdt. David Harold Waromi, Sm.Th (Papua), dan Dr. H. Bustami Zainudin, S.Pd., M.H (Lampung).(fri/jpnn)
Redaktur & Reporter : Friederich Batari
