REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG — Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat Buky Wibawa meminta Forum Komunikasi Sekretaris DPRD Kabupaten/Kota se-Jawa Barat tidak hanya menjadi kegiatan seremonial, tetapi mampu melahirkan rekomendasi dan langkah konkret dalam memperkuat peran Sekretariat DPRD sebagai penunjang kinerja legislatif daerah.
Hal itu disampaikan Buky saat membuka Forum Komunikasi Sekretaris DPRD Kabupaten/Kota se-Jawa Barat di Rooftop DPRD Jawa Barat, akhir pekan lalu.
Menurut Buky, forum tersebut menjadi ruang strategis untuk memperkuat silaturahmi, koordinasi, hingga pertukaran gagasan antarsekretariat DPRD di Jawa Barat dalam membangun tata kelola kelembagaan yang profesional, modern, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
“Forum ini diharapkan mampu membangun komitmen bersama untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang lebih baik, adaptif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat Jawa Barat,” ujar Buky.
.rec-desc {padding: 7px !important;}Ia menegaskan, Sekretariat DPRD memiliki posisi penting dalam mendukung fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan DPRD agar berjalan efektif, transparan, serta akuntabel.
Buky menilai tantangan pemerintahan dan pelayanan publik saat ini semakin kompleks. Karena itu, diperlukan penguatan sinergi antar-Sekretariat DPRD di seluruh Jawa Barat, terutama dalam peningkatan kualitas pelayanan administrasi, pemanfaatan teknologi informasi, penguatan kapasitas sumber daya manusia, hingga harmonisasi kebijakan dengan regulasi pemerintah pusat.
Sementara itu, Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setda Jabar Indra Maha menekankan tiga arah kebijakan utama yang perlu diperkuat dalam forum tersebut.
Pertama, optimalisasi kolaborasi dan sinergi program antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Kedua, penguatan akuntabilitas keuangan serta mitigasi risiko hukum. Ketiga, transformasi birokrasi berbasis integritas dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
“Kita tidak boleh lagi berjalan dalam sekat-sekat ego sektoral maupun regional. Program kerja antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota harus diperkuat, khususnya dalam pengawalan implementasi regulasi dan program pembangunan daerah,” kata Indra.
Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat Taufan Zakaria memaparkan pentingnya penguatan kelembagaan melalui komitmen integritas sebagai langkah mitigasi tindak korupsi.
Ia menjelaskan, penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) di lingkungan DPRD menjadi landasan etis dan yuridis dalam menjalankan fungsi pemerintahan daerah secara profesional, transparan, dan sesuai hukum.
Menurut Taufan, prinsip-prinsip tersebut meliputi asas kepastian hukum, kemanfaatan, ketidakberpihakan, kecermatan, tidak menyalahgunakan wewenang, kepentingan umum, pelayanan yang baik, serta keterbukaan.
“Hadirnya prinsip-prinsip AUPB bertujuan menciptakan DPRD yang akuntabel, profesional, bersih, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat,” ujarnya.
