HARIAN FAJAR, MAKASSAR — PT Bank Tabungan Negara (BTN) terus memperkuat komitmennya dalam mendukung program nasional pembangunan dan kepemilikan rumah bagi masyarakat.
Fokus utama tersebut ditegaskan Pelaksana Tugas (Plt) Regional Office Head Wilayah Sulampua, Shesharina Ayu Walundini, saat berkunjung ke Graha Pena Makassar, Senin (25/5/2026).
Dalam kesempatan itu, Shesharina mengatakan BTN saat ini menjalankan mandat pemerintah untuk menyukseskan program pembangunan 3 juta rumah, khususnya di wilayah Sulawesi, Maluku, dan Papua (Sulampua).
Menurutnya, kawasan Sulampua memiliki potensi besar dalam mendorong percepatan realisasi sektor perumahan, terutama melalui penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi.
“BTN masih menjadi market leader untuk KPR subsidi di wilayah Sulawesi, Maluku, dan Papua. Karena itu, fokus kami adalah bagaimana mempercepat realisasi KPR subsidi agar target program pemerintah bisa tercapai,” ujarnya.
Ia menjelaskan, selama ini KPR subsidi menyasar masyarakat berpenghasilan tetap atau fixed income dengan ketentuan batas maksimal penghasilan tertentu.
Meski demikian, BTN juga menghadirkan solusi pembiayaan baru melalui program Kredit Program Perumahan (KPP) yang ditujukan untuk memperluas akses kepemilikan rumah bagi masyarakat.
Shesharina memaparkan, program KPP terdiri atas dua skema, yakni KPP Supply Side dan KPP Demand.
KPP Supply Side diperuntukkan bagi mitra developer yang membutuhkan dukungan pembiayaan konstruksi maupun pengadaan lahan untuk pembangunan perumahan.
Sementara itu, KPP Demand ditujukan bagi calon debitur non-fixed income atau masyarakat yang memiliki usaha sendiri namun tetap ingin memiliki rumah.
Menurut Shesharina, perbedaan utama KPP Demand dengan KPR subsidi terletak pada sistem perhitungan kemampuan pembayaran calon debitur.
“Kalau KPR subsidi perhitungannya berdasarkan salary atau fixed income, maka KPP Demand lebih melihat kemampuan usaha calon debitur untuk menentukan repayment capacity,” katanya.
Ia menambahkan, suku bunga atau rate yang ditawarkan pada program tersebut tetap kompetitif dan tidak jauh berbeda dengan KPR subsidi.
“Kami ingin memastikan masyarakat yang memiliki usaha tetap punya kesempatan memiliki rumah dengan skema pembiayaan yang terjangkau,” tutupnya.
