JAKARTA, KOMPAS - Seorang warga negara Jepang dengan nama akun media sosial @hunter_tnok membeberkan aktivitas prostitusi yang diduga melibatkan anak di kawasan Lokasari, Jakarta Barat. Langkah ini ia lakukan untuk membangunkan semua pihak terkait agar serius memberantas eksploitasi bahkan prostitusi anak yang terlanjur membekap Jakarta.
Kompas menghubungi akun @Hunter_tnok melalui telegram untuk melakukan wawancara daring, Senin (25/5/2026). Akun ini merupakan pihak yang pertama kali mengunggah video prostitusi anak di kawasan Lokasari dan Jalan Raya Mangga Besar, Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat. Video yang diunggah di Youtube pada April 2026 itu membetot perhatian banyak warganet.
Hingga Senin, sudah ada 2,1 juta orang yang melihat video dengan durasi 2 menit 20 detik tersebut. Dalam video itu terlihat sejumlah mucikari yang berusaha merayu seorang wisatawan Jepang untuk menggunakan jasa berkencan yang mereka tawarkan.
Sejumlah perempuan muda pun ditawarkan seperti barang dagangan. Mereka dijejerkan di pinggir jalan. Tidak hanya itu, beberapa dari mereka sengaja disimpan di dalam kamar penginapan dan baru akan keluar kala sang mucikari mengetuk pintu.
Dalam rayuannya, sang mucikari menyebutkan kata perawan, lady in room, seventeen, dan no baby dan small untuk memastikan bahwa ”teman kencan” yang mereka tawarkan itu masih muda dan bahkan berstatus anak-anak. Tarif yang ditawarkan untuk sekali kencan sekitar Rp 300.000 dan untuk sewa kamar Rp 100.000 per malam.
Dalam video lainnya, salah satu wanita mengatakan dirinya masih berusia 16 tahun dan masih bersekolah. Ironisnya, praktik prostitusi ini berlangsung saat suasana kota masih ramai, yakni sekitar pukul 21.00 WIB.
@Hunter_tnok menuturkan bahwa video tersebut ia dapatkan dari seorang warga Jepang yang merekam secara diam-diam dan diunggah ke Youtube. "Motifnya tidak jelas, tapi tampaknya dia menjual video tersebut pada anggota berbayar," kata hunter_tnok saat dihubungi, Senin.
Dia juga turut melakukan investigasi mendalam pada akhir bulan lalu. Alangkah terkejutnya ia saat mengetahui sejauh mana orang-orang yang ada dalam video tersebut bertindak seakan-akan mendapatkan impunitas dari tindakan kriminal yang mereka lakukan.
Di sisi lain, @hunter_tnok berterima kasih atas kerjasama semua pihak yang mendukung langkah investigasi ini. "Saya juga sangat terkesan dengan respons cepat dan tulus dari Polri, Pemprov Jakarta, Komisi Perlindungan Anak Indonesia dan instansi pemerintah lainya,” ujarnya.
Hanya saja, ia menyesalkan pernyataan Ke[pala Polsek Tamansari yang mengeluarkan kesimpulan prematur bahwa video yang beredar di media sosial tidak benar. "Pernyataan itu jelas-jelas tidak berdasar dan tidak bisa diterima," ujarnya.
Terkait hal ini Kapolsek Tamansari Komisaris Bobby Mochammad Zulfikar menganulir pernyataannya. Dia menuturkan, saat ini jajarannya tengah menyelidiki video yang tengah viral di media sosial.
"Karena saya kira yang ditanyakan adalah video lama. Namun ternyata ini ada video baru lagi dan sekarang kami sedang menyelidiki kebenarannya," ujar Bobby.
Dia mengatakan, untuk video pertama yang dipublikasi pada Agustus 2025 lalu, belum terbukti kebenarannya. "Saat itu, tidak ada eksploitasi anak seperti yang dituduhkan," ujarnya.
Namun untuk video terbaru, pihaknya terus menyelidiki di lapangan. Jika dilihat dari rekaman yang beredar, lokasinya ada di sekitar Jalan Mangga Besar Raya.
@Hunter_tnok menuturkan, jumlah pedofil Jepang yang menyasar anak-anak Indonesia kemungkinan cukup besar. Ini terlihat dari banyaknya video atau unggahan yang memperlihatkan kegiatan yang mengeksploitasi anak Indonesia. Salah satunya yang dilakukan oleh warga Jepang berinisial OM yang pernah digrebek di kamar hotel pada 15 Agustus 2025. Namun, warga Jepang itu dilepaskan oleh polisi.
Terkait hal ini, Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Budi Hermanto menuturkan, kejadian pada Agustus 2025 itu tidaklah melibatkan anak. "Warga Negara Jepang itu berkomunikasi dengan wanita warga negara Indonesia dan menjalani hubungan tapi keduanya adalah orang dewasa," ujar Budi.
Sebagai warga negara Jepang, @hunter_tnok merasa sangat malu dan menyesal karena para paedofil Jepang ini mengeksploitasi kesenjangan ekonomi untuk melakukan tindakan keji terhadap anak-anak di Asia Tenggara. "Kejahatan yang tidak akan pernah berani mereka lakukan di negara asal mereka karena takut segera ditangkap," ujarnya.
Idealnya, eksploitasi anak di dunia harus diberantas. "Para paedofil akan selalu mencari negara-negara yang penegakan hukumnya lemah dan melakukan perjalanan ke mana pun mereka bisa untuk memuaskan dorongan hati mereka yang menyimpang," ucapnya.
Meskipun negara-negara seperti Thailand telah memperkuat tindakan keras mereka sebagai respons terhadap tekanan internasional yang secara efektif mengusir para pelaku kejahatan ini, namun telah terlihat adanya pergeseran di mana para pedofil Jepang berbondong-bondong ke negara-negara yang pengawasannya lebih lemah seperti Laos dan Indonesia.
Oleh karena itu, menurut @hunter_tnok, Indonesia harus menunjukkan sikap tegas dan tidak menoleransi eksploitasi anak di tingkat nasional. Dengan memberikan contoh kepada para pelaku kejahatan melalui tindakan yang tegas dan sanksi berat bagi para pelaku. "Indonesia perlu menyampaikan pesan yang jelas, baik secara domestik maupun internasional bahwa eksploitasi anak tidak akan pernah bisa ditoleransi," ucapnya.
Menurutnya, paedofilia adalah kanker yang belum ada obatnya. Sama seperti seorang ahli bedah yang harus memotong tumor untuk menyelamatkan nyawa pasiennya, "Kita juga harus menyingkirkan predator," ujarnya.
Dugaan soal paedofilia mencuat setelah ada pengumuman dari Kedutaan Besar Jepang di Jakarta pada 13 Mei 2026. Pengumuman dalam bahasa Jepang itu membahas soal paedofilia di Jakarta dan sekitarnya.
"Prostitusi anak di Indonesia tidak hanya tunduk pada penegakan hukum oleh aparat penegak hukum Indonesia (pelanggaran Undang-Undang Perlindungan Anak dan pemerkosaan menurut KUHP), tetapi juga dapat dihukum di Jepang sebagai tindak pidana ekstrateritorial yang dilakukan oleh warga negara Jepang,” demikian pernyataan di dalam pengumuman itu.
Kedubes Jepang mengingatkan, kepolisian Jepang secara aktif berupaya menuntut pelanggaran ekstrateritorial, seperti prostitusi anak, melalui kerja sama erat dengan lembaga penegak hukum asing. Kedubes juga mengingatkan, hubungan seksual dengan anak adalah kejahatan. Prostitusi anak tidak memerlukan pengaduan untuk menghukum pelakunya.
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi DKI Jakarta dari Partai Solidaritas Indonesia Justin Adrian Untayana mengatakan, eksploitasi bahkan prostitusi anak merupakan dampak dari buruknya pengendalian penduduk.
Lapangan kerja dan daya tampung jakarta menjadi terlalu sempit untuk mengakomodir 11 juta masyarakat Jakarta, dengan 8 jutaan angkatan kerja. Akibannya, anak turut dikorbankan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga.
Kondisi ini juga belum termasuk dibebaskannya urbanisasi ke Jakarta, sehingga daya dukung kota untuk kualitas ekonomi dan kehidupan penduduknya menjadi semakin terimpit. Menurut Justin, dengan dana yang cukup besar, pemerintah provinsi Jakarta seharusnya dapat mencegah dan memitigasi dini agar peristiwa yang memilukan ini tidak terus terulang.
Semua pihak terkait harus bekerjasama untuk mengungkap praktik ini dan memastikan anak mendapatkan hidup yang layak di Jakarta. Anak-anak seharusnya aman belajar di sekolah dan rumahnya masing-masing, bukan justru diserahkan kepada dunia gelap prostitusi yang penuh bahaya dan merugikan bagi masa depannya.
