ESI Soroti Smelter Nikel Menjamur, Industri Hilir Masih Tertinggal

Bisnis.com, JAKARTA — Energy Shift Institute (ESI) menilai hilirisasi nikel Indonesia belum berkembang di sisi hilir. Imbasnya, sebagian besar nilai tambah hilirisasi justru dinikmati oleh negara lain.

Dalam laporan terbaru ESI bertajuk 'Dominance Without Depth: The Smelting Superpower That Imports Its Own Metal', menemukan bahwa industri turunan yang mengubah nikel menjadi produk jadi bernilai tinggi di Indonesia justru belum berkembang.  

Mengutip laporan tersebut, Associate Principal ESI Ahmad Zuhdi menuturkan, Indonesia menguasai sekitar 86% perdagangan global feronikel (FeNi) senilai sekitar US$14 miliar pada 2025. Indonesia juga berkontribusi sebesar 75% setara sekitar US$4 miliar untuk perdagangan mixed hydroxide precipitate (MHP), yang merupakan bahan perantara baterai.

Namun, pada produk baja tahan karat (stainless steel) jadi, pangsa Indonesia turun drastis menjadi hanya sekitar 15% atau kurang dari US$1 miliar. Akibatnya, Indonesia masih banyak mengimpor produk jadi turunan nikel sederhana seperti peralatan masak, perlengkapan dan pengencang baja tahan karat dari luar negeri.

Ahmad mengatakan, Indonesia berhasil membangun pengolahan mineral di dalam negeri dalam sepuluh tahun terakhir. Namun, skala di pabrik peleburan atau smelter tidak sama dengan pembangunan industri. 

"Saat ini, kita mengekspor sebagian besar baja tahan karat dan mengimpornya kembali dalam bentuk peralatan dapur, keran, dan perlengkapan logam yang terbuat dari bahan tersebut. Inilah paradoks yang perlu kita hadapi," tuturnya dalam acara diskusi publik CERAH Bersama Energy Shift Institute (ESI) di Jakarta, Senin (25/5/2026).

Laporan ESI juga menemukan, selama periode puncak hilirisasi nikel, kontribusi sektor manufaktur terhadap produk domestik bruto (PDB) justru terkontraksi dari sekitar 32% pada 2002 menjadi hanya 19% pada 2024. 

Pada periode yang sama, indeks kompleksitas ekonomi Indonesia juga mengalami penurunan, menunjukkan melemahnya industri nasional. 

Laporan itu pun mengungkapkan, tidak optimalnya struktur industri hilirisasi menjadi penyebabnya. Sekitar 98% kapasitas stainless steel nasional masih terkonsentrasi di tahap hulu, seperti smelting dan produksi baja dasar. 

Sementara itu, 70% fasilitas pemrosesan berhenti pada produksi lempengan baja, dengan 85% kapasitas produksinya dialokasikan untuk ekspor. Hal ini menunjukkan industri lanjutan seperti pabrik pipa, produsen baut dan mur, pemotongan dan pencetakan baja, pusat layanan logam, hingga fasilitas pelapisan permukaan masih sangat terbatas di dalam negeri. 

"Dalam 5 tahun terakhir, produksi nikel Indonesia tumbuh 300%. Namun, hingga saat ini, Indonesia masih mengimpor 80% konsumsi nikelnya bahkan dalam bentuk barang yang paling sederhana," imbuh Ahmad.

Padahal, manfaat ekonomi industri lanjutan ini jauh lebih besar. ESI memperkirakan investasi US$1,5 miliar pada satu smelter di Morowali biasanya hanya menyerap sekitar 3.000-5.000 tenaga kerja. 

Sebaliknya, jika nilai investasi yang sama diarahkan ke 30-50 perusahaan manufaktur tahap lanjut (tier-2) dapat menciptakan sekitar 15.000-25.000 lapangan kerja serta memperkuat permintaan domestik.

Menurut Ahmad, dengan nilai investasi yang sama, Indonesia bisa mendapatkan lima kali lebih banyak pekerjaan, basis keterampilan yang lebih luas, dan permintaan yang bertumpu pada pasar domestik, bukan hanya mengikuti siklus komoditas global. 

Dia pun menegaskan bahwa ESI bukan menolak smelter karena Indonesia sudah memilikinya. ESI hanya mendorong langkah berikutnya.

Terlebih, Presiden Prabowo Subianto baru saja mengumumkan kebijakan terkait sistem ekspor satu pintu untuk komoditas strategis. Ahmad menilai, kebijakan ini menunjukkan adanya kemauan politik untuk memperkuat tata kelola komoditas nasional. 

Namun, kebijakan tersebut dinilai belum cukup jika tidak dibarengi pembangunan industri manufaktur lanjutan di dalam negeri.

"Membangun industri pemrosesan tahap lanjut memang tidak akan membuat Indonesia jadi penentu harga nikel global, tetapi ini akan menciptakan buffer permintaan domestik yang melindungi produsen kita dari siklus komoditas global. Inilah ketahanan harga yang belum dimiliki Indonesia," tutur Ahmad.

Ambisi Membangun Pabrik Baterai EV

ESI juga mengingatkan ambisi baterai kendaraan listrik (EV) tidak akan mampu menyerap seluruh produksi nikel Indonesia. 

Principal for Transition Mineral Research ESI Ian Hiscock mengatakan, industri EV dan baterai diperkirakan hanya menggunakan kurang dari 1% produksi nikel nasional dalam satu dekade mendatang, meski dalam skenario paling agresif. 

Sebaliknya, penggunaan metalurgi seperti baja tahan karat, paduan logam (alloy), dan pelapisan logam masih menyumbang sekitar 67% permintaan nikel global dan berpotensi menyerap hingga 60% dari kapasitas Indonesia jika lapisan tengah industri ini dibangun.

Ia menuturkan, keunggulan nikel Indonesia nyata dan langka. Namun, dapat digantikan di tahap peleburan. Menurutnya, satu ton feronikel dari Indonesia secara kimia tidak dapat dibedakan dari satu ton dari tempat lain. 

"Nilai tambah yang lebih tinggi hanya bisa diperoleh di tahap hilir, ketika produk memiliki identitas, ketertelusuran hijau, dan kontrak jangka panjang dengan pembeli. Hal ini pula yang dapat memperkuat posisi Indonesia untuk juga berkontribusi dalam industrialisasi hijau," jelas Ian.

Dia menambahkan bahwa Indonesia memiliki peluang strategis karena banyak perusahaan global mulai mendiversifikasi rantai pasok yang terlalu terpusat di China. Namun, peluang tersebut dapat hilang apabila Indonesia gagal membangun kapasitas industri di level tengah lebih cepat dibanding negara lain seperti Vietnam, Thailand, Meksiko, atau Maroko.

Untuk itu, ESI merekomendasikan tiga langkah utama. Pertama, merestrukturisasi insentif fiskal agar mencakup industri manufaktur lanjutan dan bukan hanya smelter.

Kedua, mengubah kawasan industri menjadi pusat pengembangan rantai pasok domestik dan UMKM. Ketiga, membangun perusahaan nasional dan ekosistem riset yang memperkuat transfer teknologi serta inovasi dalam negeri.