Manokwari (ANTARA) - Komite III DPD RI menyalurkan bantuan kurang lebih sebanyak 500 paket makanan bergizi siap saji bagi ibu dan bayi lima tahun (balita) di Provinsi Papua Barat guna mengoptimalkan upaya penanganan terhadap masalah stunting.
Ketua Komite III DPD RI Filep Wamafma di Manokwari, Senin, mengatakan bantuan tersebut bertujuan untuk mendukung program percepatan penurunan stunting yang masih membutuhkan intervensi gizi berkelanjutan.
"Bantuan yang disalurkan ke Papua Barat sebanyak 3.000 paket, dan hari ini ada tambahan 500 paket," ujar Filep.
Menurut dia, penanganan stunting tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, melainkan membutuhkan kolaborasi lintas sektor mulai dari pemerintah pusat, lembaga legislatif, tenaga kesehatan, hingga masyarakat.
Penyaluran bantuan tersebut juga relevan dengan pelaksanaan program Papua Barat Sehat guna mengakomodasi kurang lebih 21 jenis penyakit yang pembiayaannya tidak ditanggung jaminan sosial BPJS Kesehatan.
"Pendekatan pelayanan kesehatan yang menyasar langsung ke masyarakat sudah seharusnya ditingkatkan," kata dia.
Dia berharap distribusi bantuan makanan tambahan dapat membantu pemenuhan kebutuhan nutrisi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita, terutama pada wilayah yang masih memiliki keterbatasan akses pangan bergizi.
Komite III DPD RI juga mendorong penguatan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pola asuh, sanitasi, dan pemenuhan gizi seimbang sebagai bagian dari upaya pencegahan stunting sejak dini.
Baca juga: Senator DIY desak pengesahan RUU Masyarakat Hukum Adat tahun ini
"Kementerian Kesehatan sudah sampaikan, ke depannya sudah tidak ada bantuan makanan bergizi siap saji. Oleh karena itu, daerah harus maksimalkan pengolahan pangan lokal," kata Filep.
Penanggung Jawab Program Imunisasi Dinas Kesehatan Papua Barat Hendrik Marisan menjelaskan, bantuan yang diterima selanjutnya akan didistribusikan kepada penerima manfaat pada empat puskesmas di Teluk Wondama.
Empat puskesmas tersebut yakni Puskesmas Roon, Puskesmas Sobei, Puskesmas Soekpu, Puskesmas Nikiwar, dan Puskesmas Naikere yang menjadi pusat pelayanan kesehatan terpadu yang berlangsung pada 1–6 Juni 2026.
“Nanti bantuan akan langsung kami bawa saat keberangkatan bersama tim pelayanan kesehatan ke lokasi,” katanya.
Menurut dia, tambahan paket makanan bergizi dari Kementerian Kesehatan yang disalurkan melalui Ketua Komite III DPD RI berdampak positif terhadap pelaksanaan integrasi program layanan kesehatan di daerah terpencil.
Pelayanan yang dilakukan tidak hanya mendistribusikan paket makanan bergizi melainkan pengobatan umum, imunisasi, serta berbagai layanan kesehatan dasar lainnya bagi masyarakat di empat puskesmas.
"Empat puskesmas itu berada di wilayah kepulauan dan daerah terluar yang selama ini kurang mendapatkan pelayanan kesehatan," ujarnya.
Baca juga: Anggota DPD nilai pidato Prabowo membumikan Pasal 33 UUD 1945
Ketua Komite III DPD RI Filep Wamafma di Manokwari, Senin, mengatakan bantuan tersebut bertujuan untuk mendukung program percepatan penurunan stunting yang masih membutuhkan intervensi gizi berkelanjutan.
"Bantuan yang disalurkan ke Papua Barat sebanyak 3.000 paket, dan hari ini ada tambahan 500 paket," ujar Filep.
Menurut dia, penanganan stunting tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, melainkan membutuhkan kolaborasi lintas sektor mulai dari pemerintah pusat, lembaga legislatif, tenaga kesehatan, hingga masyarakat.
Penyaluran bantuan tersebut juga relevan dengan pelaksanaan program Papua Barat Sehat guna mengakomodasi kurang lebih 21 jenis penyakit yang pembiayaannya tidak ditanggung jaminan sosial BPJS Kesehatan.
"Pendekatan pelayanan kesehatan yang menyasar langsung ke masyarakat sudah seharusnya ditingkatkan," kata dia.
Dia berharap distribusi bantuan makanan tambahan dapat membantu pemenuhan kebutuhan nutrisi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita, terutama pada wilayah yang masih memiliki keterbatasan akses pangan bergizi.
Komite III DPD RI juga mendorong penguatan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pola asuh, sanitasi, dan pemenuhan gizi seimbang sebagai bagian dari upaya pencegahan stunting sejak dini.
Baca juga: Senator DIY desak pengesahan RUU Masyarakat Hukum Adat tahun ini
"Kementerian Kesehatan sudah sampaikan, ke depannya sudah tidak ada bantuan makanan bergizi siap saji. Oleh karena itu, daerah harus maksimalkan pengolahan pangan lokal," kata Filep.
Penanggung Jawab Program Imunisasi Dinas Kesehatan Papua Barat Hendrik Marisan menjelaskan, bantuan yang diterima selanjutnya akan didistribusikan kepada penerima manfaat pada empat puskesmas di Teluk Wondama.
Empat puskesmas tersebut yakni Puskesmas Roon, Puskesmas Sobei, Puskesmas Soekpu, Puskesmas Nikiwar, dan Puskesmas Naikere yang menjadi pusat pelayanan kesehatan terpadu yang berlangsung pada 1–6 Juni 2026.
“Nanti bantuan akan langsung kami bawa saat keberangkatan bersama tim pelayanan kesehatan ke lokasi,” katanya.
Menurut dia, tambahan paket makanan bergizi dari Kementerian Kesehatan yang disalurkan melalui Ketua Komite III DPD RI berdampak positif terhadap pelaksanaan integrasi program layanan kesehatan di daerah terpencil.
Pelayanan yang dilakukan tidak hanya mendistribusikan paket makanan bergizi melainkan pengobatan umum, imunisasi, serta berbagai layanan kesehatan dasar lainnya bagi masyarakat di empat puskesmas.
"Empat puskesmas itu berada di wilayah kepulauan dan daerah terluar yang selama ini kurang mendapatkan pelayanan kesehatan," ujarnya.
Baca juga: Anggota DPD nilai pidato Prabowo membumikan Pasal 33 UUD 1945
