JAKARTA, DISWAY.ID - Wakil Ketua DPRK Provinsi Papua Tengah sekaligus Ketua Asosiasi Pertambangan Rakyat Provinsi Papua Tengah, Jhon Gobay meminta Komisi III DPR RI untuk menggelar rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan menghadirkan Kapolri, Dankor Brimob, dan aparat keamanan lainnya guna membahas solusi penanganan konflik di Papua Tengah.
Menurutnya, daerah otonom baru (DOB) seharusnya menjadi sarana percepatan pembangunan dan menghadirkan rasa aman bagi masyarakat, bukan justru diwarnai kekerasan berkepanjangan.
BACA JUGA:Alhamdulillah, PTPN Tempuh Jalur Damai atas Kasus Kakek Mujiran: Kini Lepas dari Jeratan Hukum
“DOB itu percepatan pembangunan, bukan percepatan kekerasan,” tegasnya di Kompleks Parlemen, Senin, 25 Mei 2026.
Ia pun menyebutkan dampak konflik kekerasan yang terus terjadi di wilayah Papua Tengah sejak 2019.
Menurutnya, konflik berkepanjangan telah memicu pengungsian warga hingga menyebabkan banyak anak putus sekolah.
“Dampaknya anak-anak putus sekolah,” katanya.
BACA JUGA:Waka BGN Sony Santai Tanggapi Isu OTT: Hari Ini Saya di Sini
Ia juga menyoroti kehidupan para pengungsi yang dinilai sulit karena bantuan pemerintah tidak selalu tersedia secara rutin.
“Pemerintah membantu sering, tapi kan tidak rutin. Kalau mereka tinggal di kampungnya, mereka pasti rutin dapat makanan,” ucapnya.
Menurutnya, korban konflik tidak hanya berasal dari masyarakat sipil, tetapi juga kelompok bersenjata dan aparat keamanan.
Ia menilai masyarakat sipil kerap menjadi pihak paling terdampak dan bahkan sering mendapat stigma sebagai bagian dari kelompok separatis.
BACA JUGA:Batas Usia Pensiun Polisi Mau Dibahas di Revisi RUU Polri, Ini Penjelasannya
“Kadang masyarakat ini menjadi tempat para pihak men-judge mereka OPM. Padahal mereka masyarakat sipil,” ujarnya.
Ia mengatakan konflik yang berlangsung dari 2019 ini membuat banyak warga terpaksa meninggalkan kampung halaman mereka menuju daerah lain seperti Mimika dan Nabire.
- 1
- 2
- »
