Jakarta, CNBC Indonesia - Wakil Kementerian Keuangan RI, Juda Agung mengungkapkan tiga tantangan utama dalam mendorong revolusi ekonomi daerah. Hal itu ia sampaikan dalam sambutannya di Konferensi Nasional Pengembangan Ekonomi Daerah di Balai Kartini, Jakarta Selatan, Senin (25/5/2026) yang dihadiri oleh sejumlah kepala daerah.
Tantangan yang pertama adalah bagaimana mendorong diversifikasi ekonomi daerah. Juda menerangkan bahwa secara spasial, seluruh wilayah tumbuh tetapi tidak semuanya memiliki daya tahan yang sama.
"Sejumlah daerah sama tergantung pada sektor-sektor ekstraktif atau sektor tambang dan komunitas primer. Ini cenderung rentang terhadap fluktuasi harga. Oleh sebab itu diversifikasi dan inovasi ekonomi daerah menjadi kunci," kata Juda dalam Konferensi Nasional Pengembangan Ekonomi Daerah di Balai Kartini, Jakarta Selatan, Senin (25/5/2026).
Tantangan kedua adalah kualitas belanja daerah yang disebut masih perlu dibuat menjadi lebih produktif. Juda mengatakan saat ini belanja pegawai dan barang porsinya masih cukup besar dengan rata-rata sekitar 70% sementara belanja modal relatif terbatas.
"Selain itu belanja daerah juga sering rendah di awal tahun dan baru menumpuk di akhir tahun. Ini mengurangi daya doang APBD terhadap ekonomi lokal," tukasnya.
Tantangan ketiga merupakan kapasitas fiskal yang terbatas. Menurut Juda, Pemerintah Daerah (Pemda) banyak yang masih sangat tergantung pada Pemerintah Pusat sementara pendapatan asli daerah masih sangat terbatas. Hal ini kemudian menyebabkan proyek-proyek strategis daerah masih terhambat.
"Daya serap anggaran daerah juga seringkali tidak optimal. Dana transfer tidak tepat sasaran dan terserap lambat akibat kapasitas. Kemudian juga prosedur pengadaan yang relatif lama dan sebagainya. Yang tentu ini pada akhirnya mengurangi stimulus ekonomi di tingkat lokal," papar Juda.
Untuk itu, Kementerian Keuangan menyiapkan berbagai upaya untuk mengatasi tantangan tersebut.
Pertama, melalui alokasi transfer ke daerah. Per April 2026, Juda menyebut realisasinya mencapai Rp256 triliun atau 37% dari pagu.
Kedua, dukungan pembiayaan kreatif. Pembangunan daerah tidak harus hanya melalui atau mengandalkan APBD dan dalam hal ini, Kemenkeu memiliki special mission vehicle (SMV).
Juda menyebut salah satunya merupakan PT SMI, yang memiliki mandat untuk mendukung percepatan pembangunan infrastruktur di daerah ,elalui skema pembiayaan inovatif dan berkelanjutan.
Ketiga, dukungan penguatan pendapatan asli daerah (PAD). Kemenkeu mendorong modernisasi pajak daerah, pertukaran data pusat daerah, dan penguatan administrasi dari PDRD dan peningkatan kapasitas SDM.
Juda menerangkan dalam konteks ini Kemenkeu juga hadir di daerah untuk menyusun kajian fiskal regional, mengevaluasi TKD, memperkuat kapasitas fiskal daerah, serta memberikan rekomendasi yang berbasis data.
"Sinergi fiskal pusat daerah bukan hanya koordinasi, ini adalah orkestrasi. APBN, APBD, dan tentu saja sumber-sumber pembiayaan dari swasta, dari sektor keuangan, dunia usaha, kita harus bergerak bersama dan dalam satu irama," jelas Juda.
Menurutnya, daerah yang kuat akan membuat ekonomi nasional kuat, tapi daerah yang kuat bukan hanya daerah yang memiliki anggaran besar. Daerah yang kuat ia sebut sebagai daerah yang mampu mengubah anggaran menjadi layanan, layanan menjadi produktivitas, dan produktivitas menjadi kesejahteraan.
(haa/haa) Add as a preferred
source on Google
