Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, mengingatkan gejolak geopolitik di Timur Tengah berpotensi menambah tekanan terhadap perekonomian Indonesia.
Risiko terbesar yang menjadi perhatian pemerintah ialah kenaikan harga minyak dunia yang dapat membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Pemerintah saat ini terus memantau perkembangan konflik di kawasan Timur Tengah, termasuk potensi gangguan di Selat Hormuz yang selama ini menjadi salah satu jalur utama perdagangan energi dunia.
Ketidakpastian kondisi geopolitik dinilai dapat mendorong harga minyak bergerak lebih tinggi dan menimbulkan dampak berantai terhadap ekonomi domestik.
Luhut menjelaskan, kenaikan harga minyak berpotensi langsung mempengaruhi postur fiskal pemerintah. Hal itu terjadi karena asumsi harga minyak yang digunakan dalam APBN bisa jauh berbeda dengan kondisi aktual di pasar global.
“Kalau harga minyak rata-rata mencapai USD 90 per barel, sementara asumsi APBN kita USD 70 per barel, ada selisih USD 20. Itu bisa berarti tambahan defisit sekitar Rp 150 triliun sampai Rp 200 triliun hanya dari kenaikan harga minyak,” ujar Luhut di kantornya, Senin (25/5).
Tekanan tersebut dinilai bukan hanya mempengaruhi sisi fiskal, tetapi juga bisa merembet ke sektor lain. Kenaikan harga energi global berpotensi mendorong inflasi, meningkatkan biaya produksi, hingga mengurangi daya beli masyarakat.
Menurut Luhut, dampak rambatan dari kenaikan harga minyak diperkirakan mulai terasa dalam beberapa bulan mendatang.
“Transmisi kenaikan harga minyak ini saya kira akan mulai terasa pada Juli mendatang,” ungkapnya.
Luhut menilai situasi global saat ini menjadi semakin rumit karena tidak hanya dipengaruhi konflik militer, tetapi juga bersinggungan dengan perdagangan, rantai pasok, dan dinamika ekonomi internasional. Selain perang Rusia-Ukraina, konflik di Timur Tengah turut menambah tekanan terhadap prospek pertumbuhan ekonomi global.
Indonesia dan negara-negara ASEAN dinilai memiliki tingkat ketergantungan yang cukup tinggi terhadap pasokan energi serta bahan baku dari kawasan Timur Tengah. Sejumlah komoditas seperti sulfur dan nafta menjadi bahan penting bagi industri hilirisasi di dalam negeri.
Jika pasokan terganggu, aktivitas manufaktur hingga ekspor nasional berpotensi ikut terkena dampak. Kondisi ini dapat menekan industri yang selama ini bergantung pada rantai pasok global.
Pondasi Ekonomi Kokoh
Meski demikian, Luhut menilai fondasi ekonomi Indonesia masih cukup kuat menghadapi tekanan eksternal. Menurut dia, sejumlah indikator ekonomi masih menunjukkan kondisi yang relatif terjaga.
Ia menyebut inflasi Indonesia saat ini masih berada di kisaran 2,4 persen dengan pertumbuhan ekonomi mencapai 5,61 persen pada kuartal I 2026.
Di sisi lain, Luhut juga menyoroti tekanan pasar keuangan yang muncul belakangan, mulai dari pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS hingga tekanan terhadap Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) akibat arus modal keluar.
Namun, menurut dia, kondisi tersebut belum mengubah gambaran dasar ekonomi Indonesia. Defisit APBN hingga 31 Maret 2026 tercatat sebesar Rp 240,1 triliun atau setara 0,93 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
“Terlepas dari tantangan global dan volatilitas nilai tukar, fundamental ekonomi Indonesia tetap kuat. Saya rasa ini sudah terbukti dan saya rasa kita berterima kasih kepada teman-teman dari tim ekonomi. Defisit fiskal berjalan rendah, saya rasa saat ini sekitar 1 persen,” kata Luhut.
Luhut juga mengaku sempat menyampaikan pandangannya kepada sejumlah investor saat berada di Singapura. Ia menekankan Indonesia selama ini memiliki rekam jejak yang baik dalam memenuhi kewajiban keuangannya.
“Saya mengatakan kepada mereka, jika Anda melihat sejarah, pemerintah Indonesia tidak pernah gagal dalam menjalankan tanggung jawabnya. Bagi saya, ini adalah waktu yang tepat untuk berinvestasi di Indonesia. Karena Indonesia tidak akan collapse. Mungkin butuh waktu untuk pulih, namun saya pikir kita bisa bangkit kembali. Saya cukup yakin akan hal itu,” tegasnya.
Sementara itu, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menilai ketidakpastian global kini menjadi tantangan baru yang harus dihadapi negara-negara ASEAN secara berkelanjutan.
Menurut Suahasil, stabilitas kawasan tidak bisa hanya menunggu kondisi global membaik, tetapi perlu dibangun melalui kerja sama yang lebih erat di berbagai sektor.
“Ketidakpastian akan menjadi normal baru kita di masa depan. Jadi, stabilitas atau kepastian itu tidak diberikan begitu saja kepada kita. Itu harus dibangun oleh kita sendiri,” ujar Suahasil.
Ia menyebut penguatan perdagangan intra-ASEAN, pengurangan hambatan non-tarif, kerja sama ekonomi digital, hingga transisi energi hijau menjadi sejumlah langkah yang perlu dipercepat.
Suahasil juga menyoroti capaian ekonomi Indonesia yang masih terjaga di tengah gejolak global, dengan pertumbuhan ekonomi 5,61 persen dan inflasi 2,4 persen.
“Kombinasi pertumbuhan ekonomi 5,6 persen dengan inflasi 2,4 persen ini saya berani jamin menjadi sumber kecemburuan bagi banyak negara lain,” ujarnya.
