Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintahan Benjamin Netanyahu kembali berada di ujung tanduk. Setelah bertahan lebih dari dua tahun di tengah perang dan tekanan domestik, koalisi pemerintah Israel kini terancam runtuh menjelang pemilu yang akan digelar paling lambat, pada 27 Oktober 2026.
Krisis kali ini dipicu oleh Parlemen Israel (Knesset) memberikan suara awal untuk membubarkan diri pada 20 Mei 2026. Pemicu utamanya bukan datang dari oposisi, melainkan dari dalam koalisi sendiri, dua partai ultra-Ortodoks menuntut pembebasan wajib militer bagi siswa seminari agama Yahudi. Netanyahu sebenarnya mendukung kebijakan itu, namun gagal menghimpun suara mayoritas di parlemen.
Runtuhnya Koalisi Dari Dalam
Hampir empat tahun terakhir, pemerintahan Netanyahu dikenal sebagai salah satu koalisi paling keras dalam sejarah politik Israel, menggabungkan partai sayap kanan dan kelompok religius konservatif.
Banyak pengamat sebelumnya memperkirakan pemerintah akan tumbang segera setelah serangan Hamas pada 7 Oktober 2023 yang menewaskan ribuan warga Israel dan memperlihatkan kegagalan intelijen nasional.
Namun Netanyahu berhasil bertahan. Ia mengalihkan kesalahan kepada militer dan badan intelijen, sembari menjanjikan "kemenangan total" dalam perang melawan Hamas dan sekutu Iran.
Strategi tersebut memperkuat posisinya, terutama ketika Israel memasuki fase mobilisasi besar-besaran. Meski demikian, dua tahun setelah perang dimulai, kemenangan yang dijanjikan belum terlihat jelas.
Kinerja Militer, Antara Klaim dan Realitas di Lapangan
Militer Israel kini menguasai lebih dari separuh wilayah Gaza yang telah berubah menjadi puing-puing. Namun Hamas masih mengendalikan sebagian wilayah lain dan belum benar-benar dilumpuhkan.
Di front lain, Israel juga belum memperoleh hasil mutlak. Di Lebanon, kelompok Hizbullah masih melakukan perlawanan meski banyak petingginya tewas akibat serangan udara Israel.
Di Iran, rezim Teheran tetap berdiri meski menjadi target serangan gabungan Israel dan Amerika Serikat. Komunitas intelijen Israel sendiri disebut mulai meragukan narasi bahwa Iran berada di ambang keruntuhan. Akibatnya, banyak warga Israel mulai mempertanyakan efektivitas strategi perang Netanyahu.
Pemilu Akan Jadi Referendum untuk Netanyahu
Pemilu mendatang diperkirakan akan berubah menjadi referendum politik terhadap Netanyahu sendiri. Naftali Bennett, mantan perdana menteri Israel yang kini memimpin koalisi oposisi kanan-tengah, menjanjikan pembentukan komisi investigasi nasional terkait kegagalan pemerintah menghadapi serangan 7 Oktober jika ia menang pemilu.
Namun kampanye ini kemungkinan tidak akan berfokus pada kritik terhadap operasi militer Israel di Gaza, meski korban sipil Palestina telah mencapai puluhan ribu orang dan krisis kemanusiaan semakin parah.
Mayoritas warga Israel masih menganggap perang tersebut sebagai respons yang sah terhadap ancaman eksistensial terhadap negara Yahudi. Bagi banyak pemilih, persoalan utama justru ada di dalam negeri, seperti reformasi hukum kontroversial Netanyahu, pelemahan Mahkamah Agung, dominasi kelompok ultra-Ortodoks, hingga kekhawatiran terhadap kualitas demokrasi Israel.
Oposisi Unggul Survei, Tapi Masih Terpecah
Sejumlah survei selama tiga tahun terakhir menunjukkan koalisi Netanyahu kemungkinan gagal mempertahankan mayoritas parlemen.
Namun oposisi Israel juga menghadapi masalah besar, yaitu fragmentasi politik. Kelompok oposisi terdiri dari partai kanan, tengah, dan liberal yang sulit bersatu, terutama terkait kerja sama dengan partai Arab-Israel. Hingga kini belum ada figur tunggal yang benar-benar diterima sebagai kandidat utama untuk menggantikan Netanyahu.
Meski Yair Lapid dan Bennett mulai membangun aliansi politik, perpecahan internal masih menjadi hambatan utama. Situasi ini membuat partai Likud milik Netanyahu tetap menjadi partai tunggal terbesar dalam banyak survei.
Di usia 76 tahun, Netanyahu kini menghadapi tekanan politik dan personal yang semakin berat.
Selain harus mempertahankan koalisi, ia juga menghadapi masalah kesehatan, termasuk gangguan jantung dan kanker prostat. Di saat bersamaan, kasus dugaan suap dan fraud yang telah lama menyeretnya masih terus berjalan di pengadilan-meski seluruh tuduhan dibantah keras olehnya.
Sebagian pengamat mulai berspekulasi bahwa Netanyahu mungkin memilih pensiun demi menghindari kekalahan politik sekaligus membuka jalan untuk kesepakatan hukum. Namun banyak pihak percaya Netanyahu belum siap mundur.
(mae/mae) Add as a preferred
source on Google
