Menkum Minta DPR Atur Penempatan Anggota Polri di Jabatan Sipil dalam RUU

jpnn.com
6 jam lalu
Cover Berita

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menyatakan Komisi III DPR RI perlu mengatur tata penempatan personel Polri pada jabatan sipil.

Hal tersebut disampaikan dalam proses pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perubahan Ketiga atas UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

BACA JUGA: Komisi III DPR RI Bentuk Panja RUU Polri, Diketuai Habiburokhman

Dia menyampaikan bahwa hal itu menjadi salah satu poin yang bisa menjadi pertimbangan dalam proses pembahasan RUU, selain penguatan prinsip transparansi, profesionalisme, akuntabilitas, dan humanisme dalam pelaksanaan tugas dan wewenang Polri.

"Pada prinsipnya pemerintah menyambut baik dan bersedia melakukan pembahasan secara lebih mendalam dan komprehensif bersama dengan DPR RI," kata Supratman saat rapat RUU Polri bersama Komisi III DPR RI di kompleks parlemen, Jakarta, Senin.

BACA JUGA: Menkum Sebut RUU Polri Perlu Bahas Penataan Penempatan Polisi Aktif

Selain itu, Menkum juga merekomendasikan agar DPR membahas dan mengatur penyesuaian ketentuan mengenai batas usia pensiun anggota Polri sebagai bagian dari pembinaan sumber daya manusia yang profesional dan berorientasi kepada kepentingan organisasi dan negara.

RUU itu, kata dia, juga perlu memperkuat kurikulum pendidikan kepolisian yang memuat materi perlindungan HAM, demokrasi, dan prinsip humanis.

BACA JUGA: RUU Polri Dinilai Membuat Polisi Superbody

Menurut dia, peran dari Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) juga perlu diperkuat, dengan meliputi penambahan tugas dan kewenangan serta penataan keanggotaan melalui mekanisme yang terbuka, transparan, dan berbasis kompetensi.

Dia menilai bahwa UU Polri yang telah berlaku lebih dari dua dekade perlu untuk disesuaikan dengan perkembangan hukum, kebutuhan masyarakat, serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, perkembangan kejahatan transnasional, dan ancaman keamanan kontemporer lainnya.

"Tanggapan pemerintah mengenai rancangan undang-undang ini secara terperinci akan disampaikan dalam Daftar Inventarisasi Masalah," kata dia.(antara/jpnn)

Video Terpopuler Hari ini:


Redaktur & Reporter : Budianto Hutahaean


Artikel Asli

Lanjut baca:

thumb
GRIB Jaya Laporkan Anak Ahmad Bahar ke Polda Metro Jaya
• 9 jam laluokezone.com
thumb
Wamenkeu: Fundamental Kuat, Ekonomi Indonesia Jauh dari Krisis seperti 1998
• 15 jam lalumetrotvnews.com
thumb
Apa Hukum Lupa Mengucap Basmalah Ketika Menyembelih Hewan Kurban? ini Penjelasannya
• 22 jam lalugrid.id
thumb
BMKG: Mayoritas Wilayah Indonesia Diguyur Hujan Hari Ini
• 19 jam lalusuarasurabaya.net
thumb
Menangkal Industri Penipuan Digital
• 14 jam laludetik.com
Berhasil disimpan.