Bisnis.com, JAKARTA — Industri tekstil dan garmen nasional disebut berpotensi tumbuh hingga mencapai nilai pasar US$100 miliar pada 2035, apabila pemerintah mampu menerapkan smart policy atau kebijakan yang mendukung daya saing industri nasional.
Ketua Umum Ketua Asosiasi Garmen dan Tekstil Indonesia (AGTI) Anne Patricia Sutanto mengatakan, berdasarkan survei ekosistem industri global, total perputaran industri tekstil dan garmen Indonesia saat ini mencapai sekitar US$40 miliar, yang terdiri atas pasar domestik sekitar US$29 miliar dan ekspor sekitar US$11 miliar pada 2025.
Adapun dari sekitar US$29 miliar, Anne mengungkapkan kontribusi produsen lokal terhadap pasar domestik tekstil nasional saat ini baru berada pada kisaran 20%-30%. Sisanya masih didominasi produk impor maupun bahan baku impor.
Kendati demikian, Anne menjelaskan, berdasarkan hasil survei global, industri tekstil dan garmen nasional berpotensi melonjak hingga US$100 miliar pada 2035 apabila Indonesia mampu menciptakan ekosistem industri yang kompetitif. Dari total nilai tersebut, sekitar US$40 miliar diproyeksikan berasal dari ekspor dan US$60 miliar dari pasar domestik.
“Di 2035, menurut survei, kalau pemerintah Indonesia berani melakukan smart policy industri tekstil kita akan mencapai 100 miliar dolar,” ujarnya dalam acara Bisnis Indonesia Forum (BIF), di Kantor Bisnis Indonesia, Jakarta, Senin (25/52026).
AGTI pun menargetkan kontribusi produksi nasional terhadap pasar domestik dapat meningkat menjadi minimal 50% melalui penguatan industri dari hulu hingga hilir. “Kita tidak mau lagi hanya 20%-30%. Kita ingin minimal 50% diproduksi dari hulu sampai hilir di Indonesia,” tambahnya.
Baca Juga
- Argo Manunggal Bangun PLTS di 4 Pabrik Tekstil, Target Operasi Agustus 2026
- Manufaktur Tertekan: Sektor Kayu Lapis Diversifikasi, Tekstil Desak Stimulus Fiskal
- APSyFI: Pengetatan Restitusi Pajak Tak Berdampak Terhadap Kinerja Tekstil
Menurut Anne, untuk mencapai target tersebut, Indonesia harus mampu meningkatkan daya saing di tengah terbukanya akses perdagangan global melalui berbagai perjanjian internasional, termasuk kerja sama OECD dan berbagai free trade agreement.
Dia menilai, industri nasional tidak lagi bisa bergantung pada proteksi karena Indonesia telah menjadi bagian dari ekonomi terbuka. Karena itu, AGTI mendorong pemerintah memperbaiki berbagai faktor fundamental yang selama ini membebani industri, mulai dari biaya energi, kualitas sumber daya manusia (SDM), hingga efisiensi birokrasi.
Anne mengatakan sektor tekstil, khususnya industri hulu, sangat bergantung pada pasokan energi yang kompetitif, baik gas maupun listrik. “Energi kita harus bersaing dengan negara lain karena industri ini sangat membutuhkan energi,” katanya.
Selain energi, dia juga menyoroti pentingnya peningkatan kualitas SDM, tidak hanya pada level pekerja, tetapi juga manajemen menengah, manajemen atas, hingga aparatur pemerintah daerah.
Menurutnya, pemerintah daerah di sejumlah negara lain aktif memberikan dukungan terhadap industri padat karya karena sektor tersebut berkontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.
AGTI pun meminta pemerintah daerah di Indonesia mempercepat proses perizinan investasi industri padat karya agar investor tidak terbebani biaya tambahan akibat proses yang lambat. “Kita berharap pemerintah daerah bergotong royong dengan pemerintah pusat untuk mempermudah investasi padat karya masuk,” ujarnya.
Selain itu, Anne juga menyoroti pentingnya integrasi dan pemanfaatan data industri oleh pemerintah dalam penyusunan kebijakan. Dia menilai data yang dimiliki Kementerian Keuangan Republik Indonesia seharusnya dapat dimanfaatkan lintas kementerian agar kebijakan perdagangan maupun industri benar-benar sesuai dengan kapasitas produksi nasional.
“Jangan sampai regulasi dibuat bukan berdasarkan apa yang bisa diproduksi Indonesia dan apa yang belum bisa diproduksi Indonesia,” jelasnya.
Lebih lanjut, Anne menilai pengusaha Indonesia sebenarnya memiliki kemampuan bersaing dengan pelaku industri di negara-negara Asia lainnya. Namun, ukuran industri nasional dinilai belum berkembang optimal akibat birokrasi dan tata kelola yang belum efisien.
“Saya tidak merasa pengusaha Indonesia kalah dengan negara lain. Tapi kenapa size kita tidak sebesar mereka? Karena pemerintah kita belum efisien,” tegasnya.
Dia menambahkan, kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, pekerja, dan seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci untuk mewujudkan target Indonesia Emas 2045.
