Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan anggaran untuk proses pemulihan pascabencana Sumatra tersedia. Pemerintah menganggarkan Rp 100,16 triliun untuk proses pemulihan pascabencana.
“(Kementerian) Keuangan cuma ditanya anggaran siap enggak, saya bilang siap,” kata Purbaya usai rapat dengan sejumlah menteri dan DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (25/5).
Purbaya menyebutkan, Kementerian Keuangan telah menyiapkan Rp 60 triliun untuk penanganan pascabencana sejak akhir 2025. Namun, anggaran yang disiapkan itu belum terpakai seluruhnya.
Menurut Purbaya, hal ini disebabkan kementerian atau lembaga yang mengajukan anggaran tersebut kerap kali tidak menyertakan dokumen yang lengkap, sehingga anggaran itu belum dapat dikucurkan.
Ia telah menginstruksikan anak buahnya untuk menjemput bola pada kementerian atau lembaga yang mengajukan, agar proses pemulihan pascabencana lebih cepat.
“Jadi, saya harapkan dengan langkah seperti itu pencairan anggaran yang berhubungan dengan bencana ini akan lebih cepat, jadi enggak usah takut. duitnya ada,” kata dia.
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan proses penanganan bencana Pulau Sumatra direncanakan rampung pada 2028. Kegiatan tersebut didesain memakan anggaran senilai Rp 100,16 triliun yang berasal dari anggaran negara.
Anggaran terbanyak akan dikucurkan pada tahun ini atau senilai Rp 38,9 triliun. Sementara itu, mayoritas anggaran akan dikeluarkan melalui Kementerian Pekerjaan Umum atau sekitar Rp 69 triliun selama tiga tahun ke depan.
"Total kegiatan selama tiga tahun ada 11.512 kegiatan, seperti pembangunan jalan, jembatan, dan sekolah. Prioritas utama tahun ini adalah pembangunan infrastruktur, normalisasi sungai, perbaikan jalan, pembangunan sekolah, dan pembangunan hunian tetap," kata Tito dalam konferensi pers di Gedung DPR, Senin (25/5).
Tito mengatakan, anggaran penanganan bencana di DI Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat untuk tahun ini telah disetujui oleh DPR. Karena itu, kesiapan anggaran penanganan bencana kini dalam proses penyiapan oleh Kementerian Keuangan.
Setelah berkonsultasi dengan DPR, Tito mengatakan DPR menekankan agar tiap kementerian atau lembaga membuat jadwal pelaksanaan yang rampung selambatnya pekan ini.
"Setelah jadwal pelaksanaan dibuat, Satgas penanganan bencana pemerintah akan mengevaluasi sebelum disampaikan ke DPR nantinya," katanya.
Tambahan Alokasi Transfer ke Daerah (TKD)Selain itu, pemerintah telah menyetujui tambahan alokasi transfer ke daerah atau TKD senilai Rp 10,6 triliun pada tahun ini. Alhasil, total anggaran yang akan dinikmati ketiga provinsi untuk menangani bencana banjir pada akhir tahun lalu mencapai Rp 48,9 triliun hingga akhir tahun ini.
Mayoritas tambahan TKD akan dinikmati oleh Sumatra Utara senilai Rp 6 triliun. Sementara itu, Sumatra Barat akan mendapatkan tambahan transfer hampir Rp 3 triliun, sedangkan DI Aceh hanya senilai Rp 1,6 triliun.
Tito menjelaskan tambahan TKD tersebut merupakan anggaran yang dipotong pemerintah pada tahun lalu.
"Kenapa tambahan TKD ke Sumatra Utara paling banyak? Karena dia yang paling banyak dipotong. Sementara, DI Aceh paling sedikit dipotongnya pada tahun lalu," ujarnya.
Tito mengakui pemulihan beberapa wilayah di Serambi Mekkah masih berat, khususnya pada 11 daerah. Karena itu, Tito mengapresiasi hibah antardaerah yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sumut dan Sumbar senilai Rp 284 miliar ke Pemerintah Provinsi DI Aceh.
Hibah tersebut dikhususkan untuk pemulihan di 11 daerah di DI Aceh pada tahun ini. "Kami sudah menginventarisasi rencana kegiatan di ketiga provinsi dengan peraturan kepala daerah masing-masing," ujarnya.
