REPUBLIKA.CO.ID, MAKASSAR, – Pemerintah Kota Makassar berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK) Perwakilan Sulawesi Selatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025. Capaian ini diterima langsung oleh Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin pada acara serah terima Laporan Hasil Pemeriksaan yang berlangsung di Kantor BPK RI Perwakilan Sulawesi Selatan, Makassar, Senin.
Pemerintah Kota Makassar berhasil mempertahankan opini WTP selama lima tahun berturut-turut sejak 2021. Ini mencerminkan konsistensi dalam menjaga kualitas pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan. WTP ini menjadi bukti komitmen Pemkot Makassar dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang efektif dan sesuai prinsip good governance.
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan bahwa capaian ini adalah hasil kerja bersama seluruh jajaran Pemkot, DPRD, dan pemangku kepentingan. Ia juga menyatakan bahwa opini WTP bukan berarti semua pekerjaan selesai, tetapi masih ada rekomendasi dan temuan yang harus ditindaklanjuti untuk perbaikan tata kelola keuangan daerah.
Kepala BPK RI Perwakilan Sulawesi Selatan, Winner Franky Halomoan Manalu, menegaskan bahwa LHP atas LKPD Tahun Anggaran 2025 disusun melalui proses pemeriksaan yang ketat dan mendalam. Tujuannya adalah untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel.
/https%3A%2F%2Fcdn-dam.kompas.id%2Fimages%2F2026%2F03%2F10%2F3d623e689d65d21cef8b9b5556dc3333-20260310TOK18.jpg)
