Terkini, Makassar — Ketua Purna Paskibra Indonesia Kota Makassar, Muhammad Fahmi, menyampaikan pandangan terbuka terkait polemik yang berkembang dalam proses seleksi calon Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) tingkat Provinsi Sulawesi Selatan.
Sebagai bagian dari Purna Paskibraka Indonesia (PPI) sekaligus penggiat pembinaan paskibra di tingkat sekolah dan kabupaten/kota, Fahmi menegaskan bahwa pernyataan tersebut bukan dilandasi kepentingan pribadi, melainkan bentuk kepedulian terhadap marwah pembinaan Paskibraka yang selama ini dijunjung dengan nilai persatuan, keadilan, dan nasionalisme.
“Penghormatan terhadap kewenangan penyelenggara tidak berarti menutup ruang kritik dan evaluasi. Kami memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga agar proses seleksi tetap berjalan sesuai nilai-nilai Pancasila, objektivitas, dan prinsip keadilan bagi seluruh putra-putri daerah,” ujar Fahmi kepada Makassar Terkini, Senin 25 Mei 2026.
Menurutnya, polemik yang muncul saat ini tidak lagi sekadar berkaitan dengan hasil seleksi, tetapi telah menyentuh persoalan mendasar seperti transparansi, akuntabilitas, dan etika penilaian.
Ia menyoroti berbagai pertanyaan yang berkembang di kalangan masyarakat, pembina sekolah, hingga pelatih paskibra terkait indikator penilaian, bobot setiap aspek, kewenangan pengambilan keputusan akhir, hingga mekanisme evaluasi terhadap tim penilai.
“Seluruh proses berlangsung tertutup sehingga memunculkan ruang spekulasi dan rasa ketidakpercayaan,” katanya.
Fahmi juga menyinggung adanya dugaan oknum penilai yang menyerang pribadi peserta berdasarkan latar belakang etnis.
Menurutnya, apabila hal tersebut benar terjadi, maka tindakan itu bertentangan dengan nilai Pancasila dan semangat persatuan bangsa.
“Tidak boleh ada satu pun anak bangsa yang dipandang berbeda hanya karena garis keturunan tertentu. Paskibraka seharusnya menjadi simbol pemersatu generasi muda Indonesia, bukan ruang yang melahirkan diskriminasi ataupun stigma rasial,” tegasnya.
Ia mengingatkan bahwa sejarah telah membuktikan nasionalisme tidak ditentukan oleh latar belakang etnis.
Fahmi mencontohkan Gloria Natapradja Hamel, pelajar blasteran Sunda-Prancis yang menjadi anggota Paskibraka nasional tahun 2016, serta Maria Felicia Gunawan, pelajar etnis Tionghoa yang dipercaya sebagai pembawa baki bendera pusaka tingkat nasional pada 2015.
“Negara tidak pernah membedakan putra-putri terbaik bangsa berdasarkan keturunan, melainkan berdasarkan kemampuan, kedisiplinan, karakter, dan integritas,” ujarnya.
Dalam pernyataannya, Fahmi juga menyoroti fenomena menurunnya minat pendaftar seleksi resmi Paskibraka, meski aktivitas pembinaan paskibra di sekolah maupun perlombaan justru semakin berkembang.
Menurut dia, kondisi tersebut menjadi pertanyaan besar karena antusiasme pembinaan tinggi, tetapi kepercayaan terhadap proses seleksi dinilai mengalami penurunan.
“Hampir setiap bulan ada lomba paskibra tingkat SMA hingga universitas yang pesertanya selalu ramai. Sekolah aktif melakukan pembinaan dan orang tua rela mendukung penuh anaknya. Namun kepercayaan terhadap sistem seleksi justru menurun,” katanya.
Fahmi menilai salah satu faktor yang perlu menjadi bahan evaluasi adalah minimnya keterbukaan dalam proses penilaian.
“Ketika peserta, pelatih, maupun sekolah merasa proses penilaian tertutup dan hasil akhirnya tidak dapat dijelaskan secara objektif, maka semangat generasi muda untuk berpartisipasi perlahan akan terkikis,” ujarnya.
Selain itu, ia juga memandang perlu adanya penegasan aturan terkait representasi daerah dalam seleksi Paskibraka tingkat provinsi.
Menurut Fahmi, hingga saat ini tidak terdapat regulasi resmi yang melarang peserta terpilih berasal dari daerah yang sama apabila memang memiliki kompetensi terbaik.
“Jika keputusan didasarkan pada alasan pemerataan wilayah tanpa aturan tertulis yang jelas, maka hal itu justru berpotensi melahirkan ketidakadilan baru,” kata Fahmi.
Ia menegaskan bahwa Paskibraka merupakan simbol kehormatan bangsa yang harus dijaga marwahnya, termasuk dalam proses seleksi.
“Jangan sampai generasi muda yang sejak awal dididik untuk mencintai Indonesia justru kehilangan kepercayaan karena melihat adanya perlakuan yang tidak sesuai dengan semangat keadilan,” ucapnya.
Fahmi menekankan bahwa pernyataan tersebut bukan ditujukan untuk memperkeruh keadaan maupun membela individu tertentu.
“Hari ini mungkin yang menjadi sorotan adalah peserta dari Kota Makassar. Namun besok kondisi yang sama bisa saja menimpa adik kita, saudara kita, bahkan anak kita sendiri. Karena itu persoalan ini harus dilihat sebagai tanggung jawab bersama untuk memperbaiki sistem,” katanya.
Ia menegaskan bahwa Merah Putih dikibarkan oleh seluruh putra-putri terbaik bangsa tanpa memandang latar belakang suku, agama, maupun golongan.
“Karena pada akhirnya, Merah Putih dikibarkan bukan oleh satu agama, satu suku, satu ras, atau satu golongan, melainkan oleh putra-putri terbaik Indonesia,” tutup Fahmi.
