RENCANA transformasi Bandar Udara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati di Majalengka menjadi pusat pemeliharaan, perbaikan, dan pemeriksaan (Maintenance, Repair, and Overhaul atau MRO) regional untuk pesawat angkut militer C-130 Hercules milik Amerika Serikat menandai babak baru dalam dinamika pertahanan di kawasan Indo-Pasifik.
Proposal mengejutkan ini diajukan setelah Menteri Pertahanan Indonesia, Sjafrie Sjamsoeddin, bertemu Sekretaris Pertahanan Amerika Serikat, Pete Hegseth, di Pentagon pada April 2026.
Washington menawarkan untuk memusatkan seluruh pemeliharaan armada C-130 mereka di Asia ke Indonesia dengan menanggung seluruh biaya pembangunan infrastruktur.
Respons cepat diberikan oleh Presiden Prabowo Subianto yang menyetujui tawaran tersebut dan menunjuk Kertajati sebagai lokasinya.
Bagi publik domestik, keputusan ini seolah menjadi solusi instan untuk memecahkan kebuntuan operasional Kertajati.
Sejak diresmikan pada 2018, bandara senilai Rp 2,6 triliun ini kerap dijuluki sebagai "bandara sepi" karena minimnya penerbangan komersial sipil.
Mengalihkan fungsi sebagian lahan bandara menjadi hub perawatan pesawat militer regional dianggap langkah cerdas untuk mengubah beban fiskal daerah menjadi aset produktif.
Baca juga: Prabowo Terima Tawaran AS, Bandara Kertajati Akan Jadi Bengkel Hercules
Melalui Kertajati Aerospace Park yang dikelola bersama PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk (GMF), potensi ekonomi jangka panjang dari proyek ini dinilai sangat menjanjikan.
Namun, melihat proyek Kertajati semata-mata dari kacamata ekonomi dan bisnis aviasi sesungguhnya adalah cara pandang yang terlalu dangkal, bahkan berbahaya.
Infrastruktur strategis pertahanan selalu memiliki dimensi kekuasaan yang melekat erat di dalamnya.
Ketika tawaran menggiurkan tersebut datang langsung dari Pentagon di tengah memuncaknya rivalitas hegemonis antara Amerika Serikat dan China di Indo-Pasifik, hanggar Kertajati berpotensi tidak lagi menjadi bengkel pesawat, tapi episentrum kontestasi geostrategi.
Keputusan ini menempatkan Indonesia tepat di persimpangan jalan perebutan pengaruh global.
Kekhawatiran bahwa Indonesia perlahan-lahan sedang tersedot ke dalam orbit strategis Washington bukanlah paranoia tanpa dasar.
Kerja sama Kertajati ini disepakati bertepatan dengan penandatanganan kesepakatan Kemitraan Kerja Sama Pertahanan Utama (Major Defense Cooperation Partnership atau MDCP) antara kedua negara pada April 2026.
Meskipun pemerintah secara konsisten menegaskan bahwa diplomasi pertahanan tetap teguh berdiri di atas landasan politik luar negeri Bebas-Aktif, penetrasi kepentingan militer AS pada infrastruktur vital nasional memerlukan pembacaan sangat kritis yang jauh lebih mendalam.
Pertanyaan mendasar yang harus dijawab adalah mengapa Amerika Serikat begitu gigih menargetkan Kertajati untuk memindahkan pusat perawatan armada Hercules mereka dari wilayah Asia lainnya?
Selama beberapa dekade, militer Amerika Serikat menyebarkan kebutuhan MRO armada udara mereka di beberapa hub sekutu dekatnya di Asia-Pasifik, seperti ST Engineering di Singapura and AIROD di Malaysia.
Namun, kedua lokasi tersebut mulai menghadapi kendala keterbatasan ruang ekspansi fisik atau kapasitas logistik yang padat.
Sementara proyek baru antara Tata Advanced Systems dan Lockheed Martin di Bangalore, India, letaknya terlalu jauh dari teater konflik potensial di kawasan Pasifik Barat.
Baca juga: Senyum Menkeu dan Rupiah yang Tidak Ikut Tersenyum
