Terkini, Makassar – Polemik seleksi calon Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) tingkat nasional di Sulawesi Selatan menjadi perhatian publik setelah nama Cathlyn Yvaeni Lesmana, perwakilan Kota Makassar, dikabarkan dicoret dari daftar peserta yang lolos ke tingkat nasional.
Cathlyn sebelumnya disebut masuk dalam tiga besar hasil seleksi calon Paskibraka nasional asal Sulsel. Namun, posisinya dikabarkan digantikan oleh peserta lain yang menurut informasi beredar tidak masuk dalam 10 besar hasil seleksi awal.
Isu tersebut ramai diperbincangkan di media sosial, salah satunya melalui unggahan akun TikTok @orangdalam.update yang menuding proses seleksi berlangsung tidak transparan dan penuh kejanggalan.
“Seleksi Paskibraka Sulsel diduga penuh kecurangan, peserta unggulan dianulir sepihak,” tulis akun tersebut.
Unggahan itu juga menyoroti proses penentuan akhir yang disebut dilakukan secara tertutup, meski sebelumnya diinformasikan menggunakan sistem aplikasi yang seharusnya berjalan transparan.
“Bayangkan penentuan akhir yang harusnya transparan menggunakan aplikasi malah dibikin tertutup dan semua pendamping resmi diusir paksa keluar ruangan,” tulis akun tersebut lagi.
Selain itu, muncul dugaan adanya aturan tambahan berupa tes bahasa daerah yang disebut tidak tercantum dalam panduan resmi seleksi nasional.
“Di dalam sana oknum panitia seenaknya bikin aturan gaib pakai test bahasa daerah yang tidak ada di panduan pusat,” lanjut unggahan tersebut.
Polemik semakin berkembang setelah muncul dugaan diskriminasi etnis. Cathlyn disebut sebagai satu-satunya peserta beretnis Tionghoa dalam proses seleksi tersebut.
“Publik makin manguk, karena Cathlyn ini satu-satunya peserta beretnis Tionghoa. Jadi wajar publik curiga ada rasisme terselubung di test bahasa daerah itu,” tulis akun tersebut.
Menanggapi polemik yang berkembang, Ketua Perhimpunan Indonesia Tionghoa (INTI) Sulawesi Selatan, Albertus Yap, meminta seluruh pihak mengedepankan asas kesetaraan warga negara dan transparansi dalam proses seleksi.
“Dalam hukum selalu kita katakan bahwa semua sama di hadapan hukum, memiliki hak dan kewajiban yang sama sebagai warga negara,” ujar Albertus.
Menurutnya, generasi muda yang memiliki semangat mengabdi kepada bangsa seharusnya mendapat kesempatan yang sama tanpa memandang latar belakang etnis maupun status sosial.
Albertus menilai jika dugaan diskriminasi tersebut benar terjadi, maka hal itu sangat disayangkan dan perlu dikoreksi.
Meski demikian, ia mengingatkan masyarakat agar tidak terburu-buru mengambil kesimpulan sebelum ada penjelasan resmi dari pihak penyelenggara.
“Baik kita melakukan tabayun. Kalau memang perlu diperhadapkan kriteria apa yang dipakai oleh panitia, maka panitianya dipanggil oleh instansi yang lebih berwenang untuk menelusuri hal ini,” katanya.
Ia juga mendukung rencana rapat dengar pendapat (RDP) di DPRD Sulsel agar seluruh proses seleksi dapat diperiksa secara terbuka.
“Nah, saya mendukung itu. Karena dengan demikian transparansi terbuka. Semua pihak bisa menilai apakah itu pantas atau tidak pantas dilakukan,” ujarnya.
Albertus menambahkan masyarakat Tionghoa juga memiliki semangat berkontribusi bagi bangsa dan negara melalui berbagai jalur, termasuk Paskibraka.
“Kalau memang Cathlyn ini berhak untuk itu, tolonglah diberi kesempatan. Namun kalau memang dianggap tidak memenuhi standar sesuai aturan baku yang berlaku umum dan tidak diskriminatif, maka tentu harus diterima dengan lapang dada,” katanya.
Ia menegaskan persoalan rasial seharusnya tidak lagi relevan di era sekarang. Menurutnya, diskriminasi terhadap anak muda justru dapat memadamkan semangat generasi muda untuk mengabdi kepada bangsa.
“Berabad-abad telah memberikan kontribusi oleh nenek moyang mereka juga sebelum ada Indonesia, sebelum sepakat membangun Indonesia pada waktu itu. Jadi keluarga Tionghoa itu bukan hanya berkontribusi dalam hal material tapi termasuk jiwa,” paparnya.
“Sayang sekali kalau ada seseorang merasakan didiskriminasi sehingga api semangat yang sedang menyala justru diredupkan kembali,” lanjutnya.
Albertus berharap polemik tersebut dapat diselesaikan secara terbuka dan adil agar tidak meninggalkan kesan adanya perlakuan berbeda terhadap warga berdasarkan etnis tertentu.
“Mudah-mudahan ini hanya kekeliruan tetapi kalau ini kesengajaan sangat disayangkan sebenarnya. Artinya kita belum move on untuk membangun sebuah Sulawesi Selatan yang lebih berkebudayaan, berkeadilan,” tegasnya.
Sementara itu, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menegaskan proses seleksi Paskibraka tingkat nasional telah berjalan profesional, objektif, dan sesuai mekanisme yang berlaku.
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Sulsel, Bustanul, mengatakan proses seleksi melibatkan tim dari Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), DPPI Pusat, TNI, Polri, hingga Sekretariat Militer Presiden (Setmilpres).
“Seleksi ini adalah kewenangan Pemerintah Provinsi. Di mana yang diseleksi ini adalah utusan terpilih dari Kabupaten dan Kota. Untuk seleksi ke tingkat pusat itu dilakukan oleh panitia seleksi dari pusat yang hadir bersamaan dengan seleksi provinsi,” kata Bustanul di Makassar, Senin (25/5/2026).
Ia menjelaskan penilaian peserta tidak hanya berdasarkan tes akademik dan wawasan kebangsaan, tetapi juga mencakup aspek kesamaptaan, keterampilan, peraturan baris-berbaris (PBB), hingga kepribadian peserta.
“Di dalamnya ada BPIP Pusat, ada DPPI Pusat, ada Setmilpres untuk menentukan yang ke pusat. Saya pastikan bahwa seleksi yang dimaksud itu terlaksana sesuai dengan ketentuan dan berjalan secara objektif dan transparan,” jelasnya.
Pemprov Sulsel juga menyatakan terbuka terhadap evaluasi maupun klarifikasi apabila DPRD Sulsel menggelar RDP terkait polemik tersebut.
“Kami menghormati perhatian publik dan siap memberikan penjelasan secara terbuka agar informasi yang berkembang dapat diluruskan secara objektif,” katanya.
Ia berharap masyarakat tidak terburu-buru menarik kesimpulan sebelum seluruh proses dan mekanisme seleksi dipahami secara utuh.
Meski tidak terpilih menjadi wakil Sulawesi Selatan di tingkat nasional, peserta yang mengikuti seleksi tetap memiliki kesempatan bertugas sebagai anggota Paskibraka tingkat Provinsi Sulawesi Selatan pada peringatan HUT Kemerdekaan RI tahun 2026.
