Pemerintah menyiapkan anggaran Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp300 triliun untuk menodorong peningkatan omset Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) ke depan.
Airlangga Hartarto Menko Perekonomian mengatakan, UMKM yang memperoleh KUR dapat meningkatkan omsetnya mencapai 34 persen.
“Dan dari hasil monitoring peningkatan UMKM itu sekitar 34 persen, dan PAD tumbuh sekitar 18 sampai 27 persen. Selanjutnya kita lihat realisasi KUR di sampai April sekitar 111 triliun,” ucap Menko Perekonomian di Jakarta, Senin (25/5/2026).
Ia mengatakan, pemerintah akan menggenjot penyerapan KUR, lantaran bakal berdampak pada peningkatan perekonomian di daerah.
“KUR terdiri dari KUR 96 atau 1,54 juta debitur, KPP 14,92 triliun, dan kemudian KPK 82,93 miliar dan Alsintan sekitar 50 miliar,” pungkasnya.
Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah program pemerintah dalam meningkatkan akses pembiayaan kepada UMKM, yang disalurkan melalui lembaga keuangan dengan pola penjaminan. Program KUR dimaksudkan untuk memperkuat kemampuan permodalan usaha dalam rangka pelaksanaan kebijakan percepatan pengembangan sektor riil dan pemberdayaan UMKM.
Terkait penyaluran KUR, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meminta perbankan tetap mengantisipasi adanya potensi risiko perburukan kredit pada program “kredit rakyat” dengan bunga maksimal lima persen, melalui pencadangan yang memadai sesuai dengan ketentuan berlaku.
Ia juga meminta agar bank tetap menerapkan prinsip character, capacity, capital, collateral dan condition of economy atau disingkat “5C” dalam proses penyaluran kredit, agar kualitas pembiayaan tetap terjaga.
“Dalam mengantisipasi potensi risiko kredit dari program tersebut, OJK mendorong penguatan pengawasan serta pelaksanaan stress test secara berkala untuk memastikan ketahanan permodalan dan kualitas aset tetap terjaga di berbagai skenario ekonomi,” kata Dian Ediana Rae Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK.
Program kredit usaha rakyat yang digaet oleh pemerintah dinilai memiliki dampak positif kepada bank, sebagai kesempatan bisnis yang berkesinambungan. Oleh karena itu, masyarakat khususnya golongan menengah ke bawah atau unbankable dapat merasakan manfaat dalam jangka panjang.
Mempertimbangkan hal tersebut, bank perlu meningkatkan kualitas tata kelola dan manajemen risiko yang baik dalam menjalankan program. Sehingga bisa menjadi program yang berkesinambungan sesuai dengan risk appetite dan expertise bank.(lea/iss/ham)
