Pemerintah menggelontorkan tambahan anggaran melalui transfer ke daerah (TKD) sebanyak Rp10,6 triliun, untuk Provinsi Sumatra Utara, Sumatra Barat, dan Aceh yang akhir tahun lalu terkena dampak banjir dan tanah longsor.
Tito Karnavian Menteri Dalam Negeri (Mendagri) mengatakan, tambahan anggaran TKD sudah mendapat persetujuan Prabowo Subianto Presiden RI sejak bulan Januari 2026.
Dalam keterangannya selepas Rapat Koordinasi Penanganan Pascabencana Sumatra, Senin (25/5/2026), di Gedung DPR RI, Jakarta, Tito bilang tambahan anggaran itu sudah dibagikan ke wilayah terdampak bencana alam.
“Bapak Presiden pada Januari 2026 sudah menyetujui tambahan TKD kepada daerah-daerah di tiga provinsi, totalnya Rp10,6 triliun,” ujarnya.
Mendagri menjelaskan, tambahan dana TKD tersebut terdiri dari Rp1,65 triliun untuk Aceh, Rp6,35 triliun untuk Sumatra Utara, dan Rp2,63 triliun untuk Sumatra Barat.
Pemerintah pusat melalui Satuan Tugas Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bencana Sumatra, lanjut Tito, terus mengawal penggunaan anggaran itu supaya benar-benar dipakai pemerintah daerah untuk penanganan dampak bencana alam.
Pemerintah juga sudah menginventarisir seluruh rencana kegiatan masing-masing daerah yang dituangkan dalam peraturan kepala daerah.
“Kami sudah menginventarisasi rencana kegiatan mereka semua dengan dibuatkan peraturan gubernur atau wali kota atau bupati,” katanya.
Selain tambahan TKD, Mendagri menyebut, Presiden sudah menyetujui anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Sumatra sebanyak Rp100 triliun untuk periode tiga tahun.
Rinciannya, Rp38,9 triliun untuk tahun 2026, Rp32,9 triliun di tahun 2027, dan Rp28,2 triliun pada tahun 2028.
Seperti diketahui, akhir November 2025, terjadi bencana hidrometeorologi berupa banjir bandang dan tanah longsor di sejumlah wilayah Pulau Sumatra.
Imbasnya, lebih dari seribu orang meninggal dunia, luka-luka dan ratusan lainnya hilang.
Kemudian, ada ribuan rumah serta fasilitas umum rusak parah, dan infrastruktur vital seperti jembatan penghubung daerah yang terputus.
Rusaknya lahan produktif dan terganggunya rantai distribusi juga mengakibatkan kerugian ekonomi.(rid/iss/ham)
