FAJAR, MAKASSAR — Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, angkat bicara terkait polemik yang berkembang di media sosial mengenai tidak terpilihnya salah satu peserta asal Kota Makassar dalam seleksi calon Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) tingkat nasional tahun 2026.
Siswi asal Makassar, Cathlyn Yvaine Lesmana, sebelumnya dikabarkan masuk dalam tiga besar hasil seleksi awal calon Paskibraka tingkat nasional perwakilan Sulawesi Selatan. Namun, namanya tidak tercantum dalam daftar akhir peserta yang akan mewakili provinsi ke tingkat nasional.
Kondisi tersebut memicu perhatian publik dan menuai berbagai tanggapan di media sosial. Sejumlah pihak mempertanyakan mekanisme penilaian serta proses seleksi yang dinilai kurang terbuka.
Menanggapi hal itu, Munafri mengaku prihatin atas situasi yang dialami delegasi asal Makassar tersebut. Ia berharap seluruh proses seleksi berjalan objektif, profesional, dan menjunjung prinsip keadilan bagi seluruh peserta.
“Kan peserta dari Makassar ada, ini delegasi dari Kota Makassar yang dikirim seleksi. Masa tidak ada, kita berharap hasil seleksi semuanya fair,” ujar Munafri, Senin (25/5/2026).
Munafri mengaku tidak mengetahui secara detail proses penilaian di tingkat provinsi. Namun, informasi yang berkembang di tengah masyarakat terkait adanya reposisi peserta menjadi perhatian tersendiri bagi Pemerintah Kota Makassar.
“Saya tidak tahu persis apa kendalanya, tapi kan kami Pemerintah Kota punya perhatian, apalagi dengar-dengar ada reposisi,” tuturnya.
“Padahal nilainya siswa kabarnya cukup. Jadi, kita berharap benar-benar fair dalam proses ini,” sambungnya.
Menurut Munafri, hal terpenting yang perlu dijaga adalah kondisi mental dan semangat para peserta paskibraka yang telah berjuang mengikuti seluruh tahapan seleksi.
“Kasihan anak-anak yang sudah berproses. Mereka sudah latihan, sudah mempersiapkan diri dengan baik. Yang dikhawatirkan itu mentalnya,” lanjutnya.
Ia juga menegaskan bahwa Pemerintah Kota Makassar telah menjalankan proses pembinaan dan pengiriman delegasi sesuai prosedur. Setelah peserta dikirim ke tingkat provinsi, seluruh kewenangan penilaian berada di tangan panitia seleksi tingkat provinsi.
“Ada yang tanya ke saya bagaimana prosesnya. Saya bilang dari Makassar itu kita hanya mengirim ke provinsi. Setelah itu nanti mereka yang menilai,” jelasnya.
Munafri berharap hasil pembinaan yang dilakukan Pemerintah Kota Makassar dapat diapresiasi secara objektif dalam setiap tahapan seleksi.
“Yang jelas, kita berharap apa yang dihasilkan dari Pemerintah Kota Makassar ini benar-benar mendapatkan penilaian yang baik dan objektif,” tutupnya. (*)
