JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah dan DPR sepakat mengucurkan Rp 100,1 triliun untuk memulihkan Sumatera pasca-banjir bandang yang melanda akhir 2025 lalu. Sumatera berangsur pulih.
Pemerintah melalui Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera dan Satgas Pemulihan Pascabencana yang dibentuk DPR RI mengadakan rapat di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (25/5/2026).
Rapat koordinasi dipimpin oleh Ketua Satgas Pemulihan Pascabencana DPR RI Sufmi Dasco Ahmad di Gedung Nusantara IV DPR.
Baca juga: DPR-Pemerintah Rapat Tertutup Bahas Situasi Terkini Pascabencana di Sumatera
Rapat setujui anggaran pemulihan Rp 100,1 triliun
Pemerintah dan DPR menyetujui total anggaran sebesar Rp 100,1 Triliun untuk program rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab-rekon) pasca-bencana di tiga provinsi wilayah Sumatera selama 3 tahun.
"Total anggaran yang sudah kami usulkan dan Alhamdulillah sudah disetujui di tingkat pemerintah dan kami tadi laporkan kepada Satgas DPR RI yang dipimpin oleh Sufmi Dasco Ahmad Alhamdulillah juga didukung, itu nilainya sebanyak Rp 100,166 triliun selama tiga tahun," kata Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Sumatera Tito Karnavian, Senin (25/5/2026).
Baca juga: Purbaya Siapkan Rp 60 T untuk Banjir Sumatera, Ternyata Tak Dipakai Semua
Tito menjelaskan bahwa alokasi dana tersebut akan dikucurkan secara bertahap selama tiga tahun anggaran.
Perinciannya meliputi Rp 38,9 triliun untuk tahun 2026, Rp 32,9 triliun untuk tahun 2027, dan Rp 28,2 triliun pada tahun 2028.
Tito menyebutkan bahwa dana ini bakal didistribusikan ke beberapa kementerian serta lembaga yang berkaitan.
Paling Besar untuk Infrastruktur
Tito mengungkapkan, porsi anggaran paling besar diserahkan kepada sektor infrastruktur di bawah naungan Kementerian Pekerjaan Umum (PU).
Hal itu dilakukan mengakselerasi perbaikan fisik di wilayah-wilayah yang dilanda bencana
"Memang yang terbesar itu adalah infrastruktur, Kementerian PU. Itu lebih kurang totalnya 69 triliun selama tiga tahun. Tahun ini 22 triliun," jelas Tito.
DOK. Humas Kemendagri Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian selaku Ketua Satuan Tugas (Kasatgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera usai mengikuti Rapat Koordinasi bersama Satgas Pemulihan Pascabencana DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (25/5/2026).
Bukan hanya Kementerian PU, pemerintah pun menyiapkan dana senilai Rp 7,4 triliun dengan jangka waktu dua tahun untuk mendirikan hunian tetap (huntap).
Proyek tersebut nantinya akan digarap oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).
Secara keseluruhan, anggaran tersebut disiapkan untuk membiayai kurang lebih 11.512 program kerja.
Cakupan kegiatannya meliputi rehabilitasi jalan, jembatan, gedung sekolah, pusat layanan kesehatan, hingga area perumahan warga, yang seluruh eksekusinya mengacu pada Rencana Induk (Renduk) persetujuan Bappenas.
