HARIAN FAJAR, MAKASSAR – Pemerintah Kota Makassar di bawah kepemimpinan Wali Kota Munafri Arifuddin berhasil meraih Penghargaan Apresiasi Komitmen Wajib Belajar 13 Tahun dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia pada peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2026 di Jakarta, Senin (25/5/2026) malam. Penghargaan ini menjadi pengakuan atas langkah nyata Pemkot dalam memperluas akses pendidikan dan menekan angka anak putus sekolah.
Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah RI, Atip Latipulhayat. Menurut Munafri, penghargaan ini dipersembahkan untuk seluruh elemen pendidikan di Kota Makassar, mulai dari guru, tenaga kependidikan, orang tua, hingga para peserta didik.
“Penghargaan ini saya dedikasikan untuk seluruh guru, tenaga kependidikan, orang tua, dan anak-anak didik kita di Kota Makassar, karena ini hasil kerja keras semua guru (tenaga pendidik) di Kota ini,” jelas Munafri.
Lebih lanjut, pria yang akrab disapa Appi itu menegaskan bahwa komitmen Pemerintah Kota menjalankan wajib belajar 13 Tahun bukan sekadar pemenuhan regulasi, melainkan ikhtiar bersama untuk memastikan tidak ada lagi anak di Makassar yang putus sekolah.
“Kita ingin mencetak generasi masa depan Makassar yang cerdas, berkarakter, tidak boleh ada lagi anak di Kota Makassar yang putus sekolah ataupun kehilangan akses pendidikan,” terangnya.
Program wajib belajar 13 tahun yang dijalankan Pemkot Makassar mencakup satu tahun pendidikan prasekolah (PAUD) dan 12 tahun pendidikan dasar hingga menengah. Pemerintah Kota juga memperkuat sektor pendidikan melalui peningkatan anggaran, pemerataan akses fasilitas sekolah, serta berbagai program inovatif seperti bantuan pendidikan dan beasiswa daerah sebagai bagian dari persiapan Indonesia Emas 2045.
Salah satu upaya nyata adalah peluncuran Tim Relawan Aksi Pengembalian Anak Tidak Sekolah (ATS) pada momentum Hardiknas 2026, yang berfungsi menjaring dan mengembalikan anak putus sekolah ke bangku pendidikan.
Munafri menegaskan, pendidikan merupakan sektor prioritas yang mendapat perhatian khusus, termasuk bagi tenaga pendidik di wilayah kepulauan dan daerah terluar Kota Makassar.
“Kami di Pemerintah Kota telah memberikan insentif tambahan kepada para tenaga pengajar yang bertugas jauh dari pusat kota, khususnya di pulau-pulau terluar Kota Makassar,” ungkapnya.
“Ini adalah bentuk perhatian dan penghargaan atas dedikasi mereka dalam mencerdaskan anak-anak bangsa,” lanjut Appi.
Pemkot Makassar juga menggandeng sektor swasta melalui pemanfaatan dana Corporate Social Responsibility (CSR) untuk mendukung pengembangan fasilitas dan infrastruktur pendidikan. Selain itu, pemerintah membentuk satuan tugas dan relawan anak putus sekolah sebagai langkah konkret memastikan anak usia sekolah kembali mendapatkan akses pendidikan.
“Kami membangun satgas dan relawan anak putus sekolah untuk memastikan semua anak-anak kembali masuk sekolah. Tidak boleh ada lagi anak di Kota Makassar yang tidak mendapatkan hak pendidikan,” tegas Munafri.
Pemerintah juga menjaga keseimbangan antara pengembangan sekolah negeri dan dukungan terhadap sekolah swasta yang berperan besar dalam memenuhi kebutuhan pendidikan masyarakat.
“Kami juga mengapresiasi sekolah swasta yang selama ini tetap bertahan dan berkontribusi dalam dunia pendidikan,” katanya.
Untuk itu, Pemkot menjalin kerja sama dengan sekolah swasta agar siswa yang tidak tertampung di sekolah negeri tetap bisa mengakses pendidikan melalui bantuan biaya yang bersumber dari APBD Kota Makassar.
Visi Pendidikan Inklusif dan BerkualitasPembangunan infrastruktur pendidikan menjadi fokus utama pemerintah dalam beberapa tahun terakhir guna menciptakan ruang belajar yang sehat, aman, dan nyaman bagi peserta didik maupun tenaga pengajar. Munafri juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam menyukseskan program pendidikan di Kota Makassar.
“Melalui relawan anak putus sekolah, dukungan CSR perusahaan, serta penyediaan sekolah formal maupun informal, kami ingin memastikan seluruh anak di Kota Makassar mendapatkan akses pendidikan yang layak,” terangnya.
Pemerintah Kota juga membuka ruang bagi pihak swasta untuk menghadirkan kelas-kelas penyetaraan bagi anak-anak putus sekolah agar mereka tetap memperoleh kesempatan melanjutkan pendidikan.
“Semua anak harus sekolah. Pemerintah memastikan itu melalui berbagai instrumen dan regulasi yang diterbitkan,” tuturnya.
“Anak-anak yang putus sekolah harus kembali mendapatkan akses pendidikan, termasuk melalui program penyetaraan,” sambung Appi, menutup keterangan.
Apresiasi dari Dinas Pendidikan Kota MakassarKepala Dinas Pendidikan Kota Makassar, Achi Soleman, turut memberikan apresiasi dan ucapan selamat kepada semua pihak atas penghargaan nasional tersebut.
“Ini penghargaan Apresiasi bagi Pemerintah Kota atas Komitmen Wajib Belajar 13 Tahun dari Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia,” ujar Achi Soleman.
Dia menegaskan bahwa Dinas Pendidikan Kota Makassar terus berkomitmen menyelenggarakan pelayanan pendidikan yang inklusif, merata, dan berkualitas tinggi bagi seluruh masyarakat Kota Makassar.
“Kami di Dinas Pendidikan Kota Makassar, berkomitmen untuk menyelenggarakan pelayanan pendidikan yang inklusif, merata, bagi seluruh masyarakat Kota Makassar guna menciptakan generasi cerdas,” tutup Achi.
