Pegiat media sosial Zulfery Yusal Koto atau akrab disapa Ferry Koto menilai pengamat kebijakan publik Muhammad Said Didu seolah menuduh pemadaman listrik massal (blackout) di Sumatera merupakan kesalahan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi).
Hal itu disampaikan Ferry menanggapi pernyataan Said Didu yang menduga blackout terjadi akibat berkurangnya pembangunan infrastruktur listrik oleh PT PLN (Persero) selama 10 tahun terakhir.
“Pagi-pagi baca twit ini, dan bisa ditebak, pasti maksudnya ini salah Jokowi kan? Orangnya sudah tidak menjabat bang, dibicarakan terus. Apa masih kangen dengan pemerintahan beliau? Sekarang lho era Pak Prabowo,” tulis Ferry di akun X pribadinya, dikutip Selasa (26/5).
Ferry kemudian meluruskan bahwa justru di era Jokowi pembangunan infrastruktur kelistrikan dilakukan secara masif.
“Infrastruktur kelistrikan yang paling gencar membangun itu ya Presiden Jokowi. Kapasitas terpasang saja melonjak drastis, sampai oversupply di beberapa wilayah. Sumatera terinterkoneksi juga di era Jokowi, Sulawesi kampung abang juga. Total 73 ribu kilometer sirkuit lebih saluran tol listrik dibangun (SUTET, SUTT),” jelasnya.
Ia menambahkan, rasio elektrifikasi di era Jokowi melonjak hingga 99 persen, sehingga hampir seluruh daerah di Indonesia sudah teraliri listrik, termasuk wilayah 3T, baik yang terhubung ke jaringan PLN maupun sistem off-grid.
“Salam dari Pemantau PLN, yang makin jelek karena makin banyak yang tak kompeten menjabat di organisasi mereka,” pungkas Ferry.
Sebelumnya, Said Didu menilai blackout di Sumatera berpotensi menjadi titik awal terbongkarnya masalah di PLN. Menurutnya, penyebab pemadaman diduga karena berkurangnya pembangunan infrastruktur listrik selama satu dekade terakhir.
Baca Juga: Sekam Padi Jadi Energi, PLN EPI Perkuat Cofiring PLTU Indramayu
Baca Juga: Polri Bantu Amankan PSN Ketenagalistrikan PLN di Bekasi
“Kejadian padamnya listrik (blackout) di Sumatera bisa jadi titik awal masalah PLN yang mulai terbuka. Penyebabnya diduga karena berkurangnya secara drastis pembangunan infrastruktur oleh PLN selama 10 tahun terakhir,” tulis Said Didu di akun X pribadinya.
Ia mendorong pemerintah segera mengambil langkah tegas agar kejadian serupa tidak meluas ke daerah lain. "Ini perlu langkah “darurat” agar kejadian tersebut tidak meluas ke daerah lain," tandasnya.
