FAJAR, MAKASSAR — Pemerintah Kota Makassar mempercepat proses pembangunan Jembatan Kembar Barombong di Kecamatan Tamalate sebagai langkah strategis mengurai kemacetan yang semakin padat di kawasan selatan kota.
Upaya percepatan tersebut dibahas dalam rapat koordinasi antara Pemkot Makassar dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melalui Dinas Bina Marga Sulsel di Kantor Wali Kota Makassar, Selasa (26/5/2026).
Rapat dipimpin langsung Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin bersama sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD), di antaranya Dinas Pertanahan, Dinas Penataan Ruang, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas PTSP, BPKAD, serta pihak Kecamatan Tamalate. Hadir pula Kepala Dinas Bina Marga Sulsel, Andi Ihsan.
Pertemuan tersebut membahas percepatan administrasi dan penyelesaian pembebasan lahan agar proyek pembangunan jembatan segera direalisasikan guna mendukung konektivitas dan mobilitas masyarakat di wilayah selatan Makassar.
Munafri menegaskan Pemkot Makassar siap mendukung seluruh kebutuhan administrasi maupun teknis yang diperlukan Pemerintah Provinsi Sulsel dalam proses pembebasan lahan.
“Pada dasarnya Pemerintah Kota Makassar siap men-support segala kebutuhan, baik data, aturan maupun administrasi yang diinginkan oleh pemerintah provinsi untuk kami siapkan,” ujar Munafri.
Secara keseluruhan, luas lahan yang akan dibebaskan diperkirakan kurang dari 3 hektare dengan panjang proyek sekitar 800 meter.
Menurutnya, pembangunan Jembatan Kembar Barombong merupakan proyek strategis yang sangat penting karena menjadi akses penghubung lintas wilayah dan selama ini menjadi titik bottleneck atau kemacetan serius, terutama pada jam sibuk pagi dan sore hari.
“Proses pembangunan jembatan akan berdampak sangat baik bagi masyarakat umum yang melintas di Kota Makassar, mengingat jembatan ini menjadi salah satu bottleneck yang menjadi persoalan di kota ini,” katanya.
Pemkot Makassar menargetkan proses pembebasan lahan rampung pada Juni 2026. Keseriusan percepatan proyek itu juga ditunjukkan dengan peninjauan langsung lokasi pembangunan oleh Munafri beberapa waktu lalu.
Dalam skema pembangunan tersebut, Pemkot Makassar bertanggung jawab terhadap penyediaan dan pembebasan lahan, sementara pembangunan fisik jembatan akan dikerjakan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melalui Dinas Bina Marga Sulsel.
Berbagai langkah strategis kini dipercepat, termasuk koordinasi dengan pihak pengembang kawasan PT GMTD terkait penyelesaian fasilitas umum maupun area penghubung yang masuk dalam jalur pembangunan.
Munafri menjelaskan proses penyediaan lahan terus dipercepat sesuai arahan Pemerintah Provinsi Sulsel dan pemerintah pusat.
“Kewajiban kami seperti yang disampaikan Pak Gubernur adalah menyiapkan lahan,” ungkapnya.
“Landasan dari jembatan ini sudah berproses, baik dari sisi GMTD maupun landasan yang ada di wilayah Barombong. Semua sudah berproses di dinas terkait yang ada di lingkup Pemerintah Kota Makassar,” lanjutnya.
Ia menekankan fokus utama saat ini adalah memastikan seluruh proses administrasi dan teknis segera dituntaskan agar pembangunan fisik dapat dimulai secepatnya.
“Setelah pertemuan ini, saya harap instansi teknis bisa duduk bersama. Kita mau percepatan pembangunan Jembatan Barombong agar mengurai kemacetan. Ini komitmen dan tekad kami,” tutup Munafri.
