JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S Deyang mengatakan, pihaknya mendukung penuh langkah pemerintah dalam memperkuat efektivitas penggunaan anggaran negara melalui pola belanja yang lebih efisien dan tepat sasaran.
Adapun Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa baru-baru ini memangkas anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG).
“BGN menghormati dan mengikuti arahan pemerintah, khususnya Kementerian Keuangan yang dipimpin Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, terkait langkah efisiensi anggaran negara. Penyesuaian ini lebih diarahkan pada belanja operasional agar penggunaan anggaran semakin efektif dan memberikan dampak maksimal,” kata Nanik, dalam keterangannya, Selasa (26/5/2026).
Nanik mengatakan, sinergi dan koordinasi antara Kementerian Keuangan dan BGN berjalan sangat baik dalam memastikan keberlanjutan program MBG, sebagai salah satu program strategis nasional Presiden Prabowo Subianto.
Baca juga: BGN Sebut Penipuan Berkedok Titik SPPG Rugikan Korban Miliaran Rupiah
“Sinergi antara Kementerian Keuangan dan BGN menunjukkan komitmen bersama pemerintah dalam menjaga kualitas program MBG sekaligus memastikan tata kelola anggaran dilakukan secara transparan, akuntabel, dan berkelanjutan,” tutur dia.
Nanik membeberkan, dalam APBN 2026, pagu anggaran resmi BGN tercatat sebesar Rp 268 triliun.
Anggaran tersebut difokuskan untuk mendukung operasional program MBG melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh Indonesia.
Nanik mengungkapkan, hingga 24 Mei 2026, program MBG telah menjangkau sekitar 62,4 juta penerima manfaat melalui 29.225 SPPG di berbagai wilayah Indonesia.
Baca juga: Waka BGN Turun Gunung Cek Penipuan Titik Dapur MBG di Polda-Polres
Pemerintah memastikan program tetap berjalan optimal meski dilakukan penyesuaian efisiensi pada sejumlah pos operasional.
Menurut Nanik, efisiensi anggaran justru menjadi momentum untuk memperkuat kualitas pelaksanaan program agar semakin tepat guna dan tepat sasaran bagi masyarakat yang membutuhkan.
“Prinsip utama kami adalah memastikan pelayanan kepada penerima manfaat tetap optimal. Efisiensi bukan berarti mengurangi komitmen pemerintah terhadap program MBG, tetapi memperkuat efektivitas pelaksanaannya agar manfaatnya semakin luas dan berkelanjutan,” imbuh Nanik.
Sebelumnya, pemerintah memangkas anggaran program MBG pada 2026 dari semula Rp 335 triliun menjadi Rp 268 triliun.
Baca juga: BGN Luncurkan Aplikasi Reviu MBG, Guru dan Posyandu Ikut Awasi Menu
Pengurangan anggaran tersebut dilakukan seiring upaya pemerintah meningkatkan efisiensi dan memperbaiki pengelolaan program prioritas tersebut.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, langkah efisiensi itu merupakan arahan Presiden Prabowo Subianto agar dana program MBG dapat dimanfaatkan lebih optimal tanpa mengurangi efektivitas pelaksanaan di lapangan.
“Penghematan-penghematan tertentu sesuai ketentuan Presiden sehingga dana BGN bisa dipakai lebih efisien. Nanti ada penghematan lebih lanjut,” kata Purbaya, dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi Mei 2026, di Jakarta, Selasa (19/5/2026).
Menurut dia, pemerintah masih menghitung skema terbaik untuk menekan biaya program tanpa mengganggu tujuan utama MBG, yakni memastikan peserta didik memperoleh akses makanan bergizi.
“Presiden sedang menghitung bagaimana yang terbaik penghematannya tanpa mengganggu efektivitas program itu sendiri dalam hal memberi makan murid-murid sekolah. Yang penting itu,” ujar Purbaya.
KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang
