HARIAN FAJAR, GOWA — Wakil Ketua I DPRD Gowa, Hasrul Abdul Rajab menegaskan bahwa bergulirnya hak angket di DPRD Gowa bukanlah ruang untuk melampiaskan kebencian politik ataupun upaya menjatuhkan pihak tertentu.
Politikus Partai Gerindra yang akrab disapa HAR itu menyebut, langkah DPRD menggulirkan hak angket merupakan bagian dari tanggung jawab moral dan konstitusional lembaga legislatif dalam mengawal pemerintahan daerah agar tetap berjalan sesuai kepentingan masyarakat.
Menurutnya, sidang paripurna yang digelar DPRD Gowa harus dimaknai sebagai forum menjaga amanah rakyat, bukan panggung pertarungan kepentingan politik.
“Sidang paripurna hari ini bukanlah ruang untuk melampiaskan kebencian, bukan pula panggung untuk menjatuhkan seseorang. Ini adalah amanah rakyat yang harus kami jaga dengan hati nurani, keberanian, dan kejujuran,” kata HAR, Selasa, 26 Mei 2026.
Ia mengakui keputusan mengajukan hingga menetapkan hak angket bukanlah perkara ringan.
Namun, kata dia, akan jauh lebih berat jika DPRD memilih diam di tengah tuntutan publik terhadap transparansi dan keadilan.
Sebagai unsur pimpinan DPRD, HAR menilai lembaga legislatif memiliki tanggung jawab untuk memastikan setiap proses pemerintahan berjalan sesuai aturan dan tidak melenceng dari kepentingan rakyat.
“Sebagai pimpinan DPRD, saya menyadari bahwa keputusan mengajukan dan menetapkan hak angket adalah langkah yang berat. Namun lebih berat lagi apabila kami memilih diam saat rakyat menanti keberpihakan dan keadilan dari lembaga ini,” ujarnya.
Dalam keterangannya, HAR juga menepis anggapan bahwa hak angket semata-mata merupakan pertarungan politik antara pihak yang kuat dan pihak yang lemah.
Ia menegaskan, substansi utama hak angket adalah fungsi pengawasan DPRD terhadap jalannya pemerintahan.
Menurutnya, pengawasan tersebut penting agar roda pemerintahan tetap berada pada rel kepentingan publik, bukan kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu.
“Hak angket bukan tentang siapa yang kuat dan siapa yang kalah, melainkan tentang memastikan bahwa pemerintahan berjalan di atas kepentingan masyarakat, bukan kepentingan pribadi ataupun golongan,” katanya.
HAR pun berharap proses hak angket yang tengah bergulir dapat menjadi momentum memperkuat demokrasi dan memperlihatkan bahwa DPRD tetap berpihak kepada rakyat.
Ia menilai keputusan yang dihasilkan dari proses tersebut nantinya akan menjadi catatan sejarah politik daerah sekaligus cerminan keberanian DPRD dalam menjalankan fungsi kontrol terhadap pemerintah.
“Hari ini sejarah akan mencatat, bahwa DPRD berdiri bukan untuk menjadi penonton, tetapi menjadi penjaga amanah rakyat. Semoga keputusan yang lahir dari sidang ini menjadi jalan kebaikan bagi daerah yang kita cintai, dan menjadi bukti bahwa suara rakyat tetap menjadi hukum tertinggi dalam demokrasi,” tutupnya.(an)
