Jakarta: Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Brigjen TNI Muhammad Nas membeberkan izin Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto. Panglima, disebut telah memberi 'lampu hijau' bagi para prajuritnya untuk membantu menangani aksi begal.
"Tidak ada instruksi khusus dari Panglima TNI untuk operasi pemberantasan begal, namun menyetujui atau mengizinkan jajaran TNI untuk melakukannya dengan prinsip kehadiran prajurit di lapangan merupakan bagian dari upaya membantu Polri," kata Nas dikutip dari Antara, Selasa, 26 Mei 2026.
Menurut Nas, TNI tidak akan terlibat langsung dalam penangkapan, penindakan hukum hingga proses pemeriksaan pelaku. Kehadiran TNI, lanjut dia, hanya sebatas membantu Polri dalam memastikan masyarakat terlindungi dari aksi begal.
Karenanya, untuk mengantisipasi adanya tumpang tindih tugas antara TNI dan Polri di lapangan, Nas memastikan pihaknya akan memperkuat koordinasi dengan Polri agar penanganan aksi begal bisa lebih maksimal.
Baca Juga :
Fenomena Begal di Jalanan: Tantangan Penegakan Keamanan Publik"TNI dan Polri selalu berkoordinasi serta bersinergi sesuai tugas dan kewenangan masing-masing sehingga pelaksanaannya tetap berjalan dalam koridor hukum yang berlaku," kata dia.
Aksi begal belakangan semakin marak terjadi di beberapa wilayah, termasuk Jakarta. Di Jakarta, aksi begal kerap terjadi di banyak wilayah salah satunya Jakarta Barat.
Forum Komunikasi Pimpinan Kota (Forkopimko) Jakarta Barat berencana memasang kamera pengawas (CCTV) di sejumlah titik rawan menyusul maraknya kasus begal di wilayah tersebut.
Ilustrasi begal. Foto: Medcom.id
"Poin pertama adalah penyediaan kamera pengawas atau CCTV di titik-titik rawan akan disiapkan secara mandiri, maupun kita akan imbau kepada seluruh komponen entitas di wilayah Jakarta Barat untuk sama-sama menambah pengamanan CCTV di area masing-masing, seperti gedung, kantor, tempat usaha, dan sebagainya," kata Wali Kota Jakarta Barat Iin Mutmainnah di Jakarta, Jumat, 22 Mei 2026.
Pihaknya pun secara resmi segera mengeluarkan surat imbauan kepada instansi atau tempat-tempat usaha di wilayah Jakbar terkait pemasangan CCTV.
"Kami akan buat surat imbauan sebagai implementasi dari arahan Bapak Gubernur Provinsi DKI Jakarta untuk menguatkan fokus pengamanan di wilayah," tutur Iin.
