Jakarta, VIVA – Kepala Biro Informasi Pertahanan Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan (Kemenhan) Brigadir Jenderal TNI Rico Ricardo Sirait menilai keterlibatan TNI dalam memberantas aksi begal di Jakarta merupakan bagian dari menjalankan misi operasi militer selain perang (OMSP).
"Pada prinsipnya, tugas utama penegakan hukum tetap berada pada Polri. Namun dalam konteks OMSP, TNI juga memiliki tugas membantu pemerintah daerah dan membantu Polri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan," kata Rico saat dikonfirmasi awak media di Jakarta, Selasa.
Rico menyatakan hal tersebut saat ditanya soal Kodam Jaya yang mengerahkan batalyon tempur untuk membantu Polri menangani aksi begal di Jakarta.
Menurut Rico, apa yang dilakukan jajaran Kodam Jaya hanya bertujuan untuk memastikan masyarakat dalam keadaan aman dan nyaman.
Hal itu dilakukan dengan cara menggelar patroli bersama, sosialisasi ke masyarakat secara humanis dan melakukan tindakan pencegahan lainnya.
Selain itu, kata Rico, upaya Kodam Jaya juga sudah selaras dengan program Menteri Pertahanan Sjafri Sjamsoeddin, yang menugaskan Yonif TP di seluruh daerah melindungi warga dari ragam aksi kriminal.
Namun demikian, Rico menegaskan TNI juga memiliki batasan tertentu dalam menangani aksi begal. TNI, kata Rico, mengutamakan koordinasi dan kerja sama dengan Polri selaku pihak yang berhak melakukan tindakan hukum.
"Tentu seluruh pelaksanaannya tetap mengedepankan profesionalisme, koordinasi dengan Polri, serta pendekatan humanis sesuai aturan yang berlaku," kata Rico.
Dengan adanya koordinasi dan kerja sama yang baik antara TNI dan Polri, Rico yakin aksi begal dapat ditangani dengan lebih maksimal.
OMSP merupakan misi non tempur yang bersifat kemanusiaan. Misi ini biasanya dilakukan TNI pada saat-saat tertentu seperti evakuasi warga saat bencana, pembangunan infrastruktur di lokasi bencana, pengamanan warga hingga memberikan layanan kesehatan. (Ant)
