Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) bersama Kementerian Sosial (Kemensos) akan memperluas uji coba digitalisasi bantuan sosial (bansos) Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) ke 42 kabupaten/kota mulai Juni 2026 melalui portal Perlindungan Sosial (Perlinsos).
Direktur Jenderal Teknologi Pemerintah Digital Komdigi Mira Tayyiba mengatakan perluasan dilakukan setelah pemerintah mengevaluasi uji coba awal di Banyuwangi yang berlangsung sejak September 2025 hingga tahap sanggah pada Maret-April 2026.
“Ini adalah upaya untuk menciptakan data yang bersifat tunggal atau single source of truth,” ujar Mira dalam konferensi pers di Kantor Komdigi, Selasa (26/5/2026).
Digitalisasi bansos difokuskan pada penyaluran PKH dan BPNT bagi 40% kelompok masyarakat terbawah secara ekonomi. Pemerintah menilai sistem digital diperlukan untuk mengatasi persoalan data ganda, verifikasi panjang, dan ketidaktepatan sasaran penerima bansos.
Sistem tersebut memanfaatkan Digital Public Infrastructure (DPI) melalui integrasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) milik Kemendagri dan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP) yang dikelola Komdigi.
Baca Juga: Kemensos Tambah 470 Ribu Penerima Bansos, Simak Cara Cek Statusnya
Baca Juga: Kapan Bansos BPNT Tahap 2 Cair? Ini Jadwal, Besaran dan Cara Ceknya Lewat HP
Melalui portal Perlinsos, masyarakat nantinya dapat melakukan registrasi, verifikasi identitas, pengajuan bansos, pemantauan proses verifikasi, hingga pengajuan sanggah secara digital.
Mira mengatakan pemerintah juga menyiapkan skema pendampingan bagi lansia dan kelompok rentan yang belum terbiasa menggunakan layanan digital.
Selain itu, Komdigi mengingatkan masyarakat hanya mengakses layanan bansos melalui kanal resmi pemerintah berdomain go.id serta mewaspadai tautan palsu maupun pihak yang meminta imbalan terkait bantuan sosial.
