jpnn.com, JAKARTA - Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan mendesak Kodam Jaya membatalkan rencana pengerahan batalion tempur membantu polisi menangani aksi begal di Jakarta.
"Pelibatan TNI dalam penanganan begal sejatinya tidak diperlukan," demikian pernyataan resmi koalisi yang dikirimkan Ketua Badan Pengurus SETARA Institute seperti dikutip Selasa (26/5).
BACA JUGA: Koalisi Sipil Nilai Pelibatan TNI Untuk Atasi Begal Jakarta Terlalu Berlebihan
Koalisi mengatakan TNI adalah alat pertahanan negara yang dipersiapkan untuk menghadapi ancaman perang dari luar, bukan menangani tindak kriminal umum di tengah masyarakat.
"Tindakan tersebut tidak sesuai dengan fungsi utama TNI sebagai alat pertahanan negara," demikian koalisi menyatakan sikap.
BACA JUGA: 3 Berita Artis Terheboh: Klarifikasi Cut Meyriska, Luka AWS Bukan karena Begal
Koalisi meminta pemerintah pusat dan daerah untuk memperkuat langkah pencegahan kriminalitas ketimbang membuka pelibatan batalyon tempur membantu polisi menangani aksi begal.
Menurut koalisi, langkah pencegahan bisa dengan peningkatan penerangan jalan, pemasangan CCTV di wilayah rawan, hingga penyediaan sistem keamanan publik.
BACA JUGA: Polrestabes Palembang Bekuk Komplotan Begal Bersenjata Tajam, Empat Pelaku Diburu
Koalisi juga memints Polda Metro Jaya untuk meningkatkan patroli keamanan, memperkuat deteksi dini terhadap wilayah rawan kriminalitas.
"Kemudian menjalankan penegakan hukum secara profesional, akuntabel, dan menghormati hak asasi manusia," lanjut pernyataan mereka.
Koalisi juga meminta Presiden dan DPR RI memastikan agenda reformasi sektor keamanan tetap berjalan dengan menjaga batas tegas antara fungsi pertahanan dan keamanan.
"Menghentikan praktik pelibatan militer dalam urusan keamanan sipil yang bukan menjadi kewenangannya," demikian sikap mereka.
Adapun, organisasi yang tergabung dalam koalisi ialah IMPARSIAL, Centra Initiative, Amnesty International Indonesia, YLBHI, KontraS, WALHI, AJI Indonesia, Raksha Initiative, DeJure, Indonesia Risk Center (IRC), HRWG, ICJR, ELSAM, LBH Jakarta, LBH Pers, LBH Masyarakat, AJI Jakarta, PBHI, hingga SETARA Institute. (ast/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Jamin Keamanan Warga, Kapolda Sumsel Instruksikan Anggota Sikat Pelaku Begal
Redaktur : Elfany Kurniawan
Reporter : Aristo Setiawan
