Ekonom Wijayanto Samirin menilai pelemahan rupiah ke kisaran Rp17.800 per dolar AS saat ini tidak dapat disamakan dengan kondisi krisis moneter 1998.
Menurutnya, perbandingan langsung antara nilai tukar rupiah saat ini dan era krisis 1998 berpotensi menyesatkan karena kondisi inflasi dan struktur ekonomi sudah berbeda jauh.
“Kita harus mengurangi perdebatan tentang Rp18.000, Rp19.000, Rp20.000. Kenapa? Karena ini tidak positif dalam konteks membuat masyarakat panik,” ujar Wijayanto kepada Warta Ekonomi, Selasa (26/5/2026).
Wijayanto mengatakan nilai tukar rupiah pada masa krisis 1998 harus dihitung kembali menggunakan penyesuaian inflasi Indonesia dan Amerika Serikat agar dapat dibandingkan secara setara dengan kondisi saat ini.
Ia mencontohkan, ketika Presiden Soeharto lengser pada Mei 1998, kurs rupiah berada di sekitar Rp10.000 per dolar AS dan sempat menyentuh Rp16.800 per dolar AS pada Juni 1998.
Baca Juga: Konflik AS-Iran Bayangi Pasar, Rupiah Ditutup Nyaris Rp17.800 per Dolar AS
Baca Juga: Rupiah Terpuruk, Nyaris Dekati Level Rp18.000 Jelang Libur Iduladha
Namun, setelah disesuaikan dengan selisih inflasi kedua negara selama hampir tiga dekade terakhir, nilai tukar tersebut setara jauh lebih tinggi dibanding posisi rupiah saat ini.
“Rp10.000 di masa lalu itu, kalau kita pindah ke sekarang, di-adjust terhadap selisih inflasi Amerika dan Indonesia, Rp10.000 itu sama dengan Rp33.000,” katanya.
Dengan perhitungan tersebut, Wijayanto menilai tekanan terhadap rupiah saat ini masih relatif berbeda dibandingkan kondisi krisis moneter 1998.
Meski demikian, ia mengingatkan stabilitas rupiah tetap sangat bergantung pada respons pemerintah dalam menjaga kepercayaan pasar dan stabilitas ekonomi domestik.
“Tetapi begini, jauh atau dekat ini tergantung dari bagaimana pemerintah merespons dengan kebijakan. Kalau pemerintah tetap complacent, denial, ya kita wajar merasa khawatir,” ujarnya.
Ia berharap pemerintah memperkuat sense of crisis dan segera mengeluarkan kebijakan fundamental untuk menjaga stabilitas pasar keuangan dan nilai tukar rupiah.
“Yang kita harapkan pemerintah bangkit sense of crisis-nya, kemudian mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang fundamental untuk menstabilkan dunia,” ujar Wijayanto.
